Kancah Pemikiran Konstruktif

Wednesday, August 5, 2020

Ironi Pekerja Perempuan di Perusahaan Ekspor Aksesoris Kecantikan Purbalingga

Ilustrator: Alya OBS

Bertahan hidup sebagai pekerja perempuan di kota industri bukan hal yang mudah. Ini dirasakan Ayu dan beberapa kawan pekerja perempuan lainnya yang mencari rezeki di perusahaan-perusahaan besar di Purbalingga, Jawa Tengah.

 Berdasarkan data yang dilansir Badan Pusat Statistik, Purbalingga  memiliki 411 perusahaan. Beberapa perusahaan andalannya adalah aksesoris kecantikan seperti bulu mata dan rambut palsu yang dikenal sebagai perusahaan eksportir yang terbesar di Indonesia. Ratusan pabrik di Purbalingga berhasil menyerap sekitar 46.000 pekerja dengan 2/3-nya adalah perempuan yang mayoritas berlatar belakang pendidikan lulusan SD sampai SMA.

 Ayu (24), bukan nama sebenarnya, salah satu buruh perempuan yang bekerja di perusahaan yang bergerak dalam produksi rambut palsu atau wig. Suaminya yang bekerja sebagai karyawan di toko dengan penghasilan di bawah UMK (Upah Minimum Kabupaten), mengharuskan Ayu untuk ikut bekerja agar roda perekonomian keluarganya tetap berputar.

 “Alhamdulillahnya sesuai UMK, Mba. Soalnya dihitungnya harian bukan borongan. Tapi suami masih di bawah UMK. Toko kecil. Ya bisa untuk keperluan sehari-hari,” kata Ayu kepada LPM OBSESI IAIN Purwokerto.

 Sebagai pekerja yang menikah di usia muda, Ayu mengaku menunda kehamilannya sebisa mungkin. Tidak adanya cuti melahirkan membuatnya berhati-hati agar tidak hamil. Pasalnya, ketika kelak ia mengandung dan memasuki bulan kelahirannya, ia dilepastugaskan oleh perusahaan.

 “Sebisa mungkin nunda dulu buat punya anaknya. Soalnya ngga ada cuti hamil untuk karyawan biasa. Paling kalau hamilnya udah besar putus kontrak, nanti bisa daftar lagi. Tapi, tergantung posisinya udah ada yang mengisi apa belum. Kalau keterima, seperti karyawan baru lagi,” ujar Ayu.

 Menurut Ayu, cuti melahirkan hanya diberikan kepada pekerja yang memiliki posisi tertentu seperti administrasi, supervisor, staf, karena posisi mereka yang dianggap sulit mencari penggantinya.

 “Kalau karyawan seperti saya banyak gantinya, jadi ya harus usaha biar gak di-PHK. Usaha keras biar gak hamil dulu, tapi kalau malah hamil ya itu kan rezeki. Jadi mumpung belum hamil dan bisa kerja ya hemat, nabung dulu, buat sangu besok setelah lahiran dan nganggur kan,” kata Ayu yang tidak punya pilihan, kecuali harus menunda hamil.

 Apalagi, bagi Ayu, sekarang apa-apa makin mahal. Biaya melahirkan dan kebutuhan-kebutuhan  bayi sangat mahal buat Ayu dan suaminya.

 “Kalau bergantung sama penghasilan suami ya kasian, pasti pontang-panting,” demikian perhitungan Ayu.

 Nasib yang sama dirasakan Ani (26), juga bukan nama asli, yang bekerja di perusahaan ekspor yang memproduksi rambut palsu atau wig terbesar di Purbalingga. Suaminya bekeja di perusahan kayu. Mereka meiliki anak berumur 4 tahun. Menurut Ani perusahaannya memberikan cuti melahirkan selama tiga bulan, tetapi selama cuti tidak ada upah yang dibayarkan.

 “Cuti melahirkan ada tiga bulan, tapi gak ada bayarannya, santunan juga gak ada,” ungkap Ani.

 Ia menceritakan, dengan tidak dibayarkannya upah ini membuatnya harus berhemat di bulan-bulan sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan setelah melahirkan.

“Saya denger sih kalau perusahaan lain cuti melahirkan tetep dibayar upahnya, tapi perusahaan saya enggak. Ya gimana lagi, pas usia kehamilan masih muda: menghemat pengeluaran buat ditabung untuk biaya melahirkan sama kebutuhan lainnya,” Ani menjelaskan.

 Apalagi kalau mengambil cuti, lanjut Ani, pemasukan hanya dari bayaran yang didapat suami, yang hanya cukup buat makan sehari-hari. Padahal, anak mereka mau masuk TK, sehingga harus dipersiapkan biayanya.

 Meskipun dirasa tidak puas dengan kebijakan perusahaan, Ani tetap bertahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

 “Diterima aja. Masih untung gak di PHK, setelah cuti bisa kerja lagi. Kalau mengundurkan diri juga cari kerjanya lebih susah, apalagi dengan status menikah dan punya bayi. Belum lagi, kalau nantinya diterima jadi karyawan kontrak yang kadang bayarannya di bawah UMK,” kata Ani dengan pasrah.

 Cuti melahirkan memang sudah  diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 82 ayat (1) bahwa Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

 Dengan pernyataan pekerja terkait hak cuti melahirkan yang enggan diberikan oleh pihak perusahaan, LPM OBSESI sudah beberapa kali menghubungi masing-masing HRD perusahaan tersebut, akan tetapi keduanya tetap menolak untuk memberikan pernyataan apapun.

 

Tidak Hanya Cuti Melahirkan, Cuti Haid pun Tak Kunjung Dipenuhi

Tidak berhenti dipersoalan cuti melahirkan yang alot diberikan kepada pekerja perempuannya, perusahaan juga abai terhadap kebijakan cuti haid yang sudah dijamin dalam pasal UU Ketenagakerjaan.

 Hal ini diakui oleh Meli (24) bukan nama asli, salah satu pekerja perempuan di perusahaan ekspor yang bergerak dalam memproduksi aksesoris kecantikan bulu mata palsu. Meli menuturkan beberapa pekerja tersebut mengetahui terkait adanya regulasi yang mengatur tentang cuti haid, tetapi perusahaannya tidak memberikan cuti haid.

 “saya tau ada cuti haid, tapi di tempat saya ga ada. Kebijakan pabrik kalau pekerjanya sakit menstruasi diberi waktu istirahat selama satu jam, jika sakitnya berlanjut, pakainya izin sakit yang upahnya dipotong, kalau sebelum jam 12 malah gak dibayar,” ujar Meli saat dihubungi via Whatsapp oleh LPM OBSESI (20/7).

 Selain itu, Meli juga mengaku sering merasakan sakit akibat kram perut dan nyeri pinggang saat hari pertama menstruasi. Kerjanya sambil duduk, sudah biasa duduk berjam-jam, tapi ya tetap kalau lagi mens, pinggangnya lebih nyeri. Kalau sudah sakit banget baru izin istirahat ke Poli kesehatan. Sejam saja, setelah itu kerja lagi, daripada pulang bayarannya dipotong, padahal kalau mens kebutuhan kan juga tambah,” ujar Meli.

Tidak hanya Meli, Ani juga menuturkan di perusahaan tempat ia bekerja, tidak ada cuti haid, jika ia merasa kesakitan, ia tahan hingga jam istirahat. Selain itu, alih-alih memberikan cuti haid,  perusahaannya lebih memilih untuk tidak mempekerjakan perempuan yang memiliki permasalahan dengan sirkulasi menstruasi.

 Karyawan disini tau adanya cuti haid, tapi pabrik ini ga ada kebijakan apa-apa  soalnya pas awal wawancara masuk kerja ditanyain ada keluhan menstruasi atau tidak, kalau ada ya nanti langsung ga diterima jadi karyawan. Sering merasa pinggang lebih nyeri tapi ditahan sampai jam istirahat setela itu kram kaya biasa,” jelas Ani.

 Ani juga menuturkan jika ada pekerjanya yang terus menerus izin sakit karena menstruasi, ini akan ditindaklanjuti oleh pihak HRD. Menurutnya, selain pemotongan upah, hal ini juga membuat pekerja perempuan sungkan untuk memakai izin sakitnya jika masih bisa ditahan.

 Mengetahui adanya persyaratan tersebut dalam mencari pekerja,Effen Kurniawan selaku Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja (Dinaker) Purbalingga, mewajarkan hal tersebut dan menyerahkan sepenuhnya ke perusahaan.

 “Kalau belum bekerja ya masih kewenangan dari perusahaannya. Misal nih. Kalau sakit satu -dua hari ya wajar, kan ada beberapa perempuan yang sakitnya melebihi satu minggu, atau bahkan ada yang sampai pingsan, itu menjadi perhatian serius. Karena itu kan kualifikasi pengusaha untuk mencari pekerja yang sesuai kriteria biar tidak menjadi persoalan. Sejauh belum ada hubungan kerja, itu kewenangan perusahaan,” kata Effen kepada LPM OBSESI saat ditemui di kantor Dinas Tenaga Kerja Purbalingga (21/7).

 

Dinas Tenaga Kerja Hanya Bersifat Perdata dan Hanya Mengedukasi.

Ilustrator: Alya OBS

Menanggapi beberapa cuti yang belum dipenuhi oleh beberapa perusahaan, Effen Kurniawan selaku Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja (Dinaker) Purbalingga mengatakan tidak terpenuhinya cuti haid sudah menjadi hal yang biasa dan wajar ditemukan di beberapa perusahaan.

 “Memang sudah ada di pasal 81 dengan menyertakan Surat Keterangan Dokter. Artinya, sakitnya dibuktikan. Harusnya kalau ada SKD tetap dibayar. Untuk upah itu normatif, seharusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cuman yang jadi masalah dan sering kita temui, pertama ada karyawan yang sakit haid tapi malu minta SKD ke dokternya, kemudian malu bilang ke perusahaannya dan teman-temannya. Jadinya pakai izin biasa. Yang mana, izin biasa  konsekuensinya ga kerja ya no pay. Sejauh ada SKD seharusnya dibayar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan,ujar Effen.

 Menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 upaya yang terus dilakukan oleh dinaker untuk meminimalisir pelanggaran yang dilakukan perusahaan dan mengimplementasikan regulasi yang sudah ada yakni dengan mengedukasi. “Dinaker itu sendiri melalui bidang keindustrian nanti mediator dari bidang lainnya melakukan pembinaan.  Karena kan dinaker itu sifatnya edukatif. Dalam hal ini kalau misal ada pelanggaran, tugas kita menegurnya, kemudian memberikan pembinaan untuk seharusnya seperti apa,” jelas Effen.

 Selain itu pula, Dinaker mengaku selalu memberikan teguran kepada perusahaan yang tidak taat dengan regulasi yang ada. Dinaker harus menunggu dulu ada laporan dari pekerja perusaha tersebut, karena menurutnya jika tidak ada aduan yang masuk, mereka menganggap bahwa semua baik-baik saja.

  “Untuk teguran ya, cuma  ini butuh adanya pengakuan dari pekerjanya itu sendiri.Mereka pekerja tidak mengadu ya kami anggap aman-aman saja, semua lumrah terjadi. Setelah ada pengaduan itu baru ada pemeriksaan, kemudian nota pemerikasaan satu, jika belum dipenuhi lanjut ke nota pemeriksaan dua, kemudian baru berita acara. Adanya pembinaan, koordinasi dengan pegawai pengawas untuk dilakukan penindakan yang bersifat edukatif,” ujarnya.

 Effen juga menuturkan bahwa segala bentuk perselisihan yang dialami antara pekerja dengan pengusaha diselesaikan secara bipartit karena menurutnya perselisihan tersebut bersifat privat bukan umum, dan bersifat perdata bukan pidana.

 “Kalau misal,  tidak ada hasilnya maka mereka mencatatkan risalahnya, kemudian baru dari dinas dimediasi dan harus melalui nota perundingan tingkat perusahaan” tambahnya.

 

Catatan Komnas Perempuan; Hak Cuti dan Haid, Masalah di Banyak Perusahaan.

Menyikapi pernyataan pekerja perempuan yang tidak mendapatkan cuti melahirkannya Tiasrih selaku komisioner Komnas Perempuan mengatakan bahwa segala hal yang berhubungan dengan fungsi reproduktif tenaga kerja perempuan sudah diatur secara khusus dalam UU Ketenagakerjaan.

“Kita bicara tentang kehamilan itukan sebagai hak dasar perempuan, termasuk fungsi reproduksinya dalam konteksnya untuk ketenagakerjaan hak perempuan sudahdiatur secara khusus di UU. Disitu adaaturan tentang cuti-cuti lainnya, seperti cuti melahirkan, cuti haid, keguguran, menyusui,” ujarnya ketika dihubungi melalui panggilan suara Whatsapp (21/7).

Menurut Tiasrih, pekerja yang mengambil cuti melahirkan tidak boleh mengalami pemutusan hubungan kerja dan seharusnya upah mereka dibayar sesuai dengan biasanya. “Pekerja perempuan yang mengambil cuti melahirkan, harusnya upah tetap dibayar sebagaimana mestinya. Kalau upahnya sesuai UMK ya dibayarkan UMK, kalau UMP ya UMP. Tidak boleh ada pengurangan upah selama masa cuti ”Kata Tiasrih kepada LPM OBSESI via panggilan suara whatapp kedua kali(29/7).

“Dalam UU ketenagakerjaan jelas aturannya bahwa perusahaan tidak boleh melakukan PHK kepada pekerjanya yang sedang mengambil cuti melahirkan meskipun bahasanya bukan PHK tetapi tekanan pemaksaan mengundurkan itukan bagian dari PHK. Nah, sebenarnya ini yang selalu menjadi masalah bagaimana perusahaan masih banyak yang belum taat pada ketentuan peraturan perundangan yang sudah diberlakukan,” tegasnya.

Tidak hanya cuti melahirkan, cuti haid juga seharusnya tidak dikenakan pemotongan upah. “Ya itu juga melanggar ketentuan dalam UU pasal 81 dan 82 karena pengambilan cuti haid ini tidak boleh ada pemotongan upah. Itu sudah diatur secara khusus juga bahwa hak cuti haid menjadi hak dasar perempuan yang sifatnya normatif. Jadi ketika pekerjanya mengambil cuti haid tidak boleh ada pemotongan upah dan perusahaan tidak bisa menggunakan alibi atau peraturan internal perusahaan yang bertentangan dengan Perpu,” jelasnya.

Salah satu upaya Komnas perempuan dalam mewujudkan terpenuhinya hak buruh  yakni dengan dengan selalu mengkampanyekan tentang hak-hak dasar perempuan yang harus dipenuhi oleh perusahaan.

“Komnas perempuan selalu memberikan kampanye kepada publik bahwa ada hak-hak dasar buruh perempuan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Yang kedua memang mendorong pemerintah melalui kementerian tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, agar hak buruh ini dilindungi dan pelaksanaan di lapangan itu bisa dilakukan tanpa adanya pelanggaran,” kata Tiasrih.

Selain itu, Tiasrih juga menuturkan bahwa kewenangan dalam industrial antara pekerja dan pengusaha merupakan kewenangan pengawasan yang ada di kementrian tenaga kerja dengan tiap wilayah ada satuan pengawas dinas tenaga kerja.  Sehingga fungsi, peran dan tanggungjawab dinas pengawasan tenaga kerja beroperasi untuk memastikan regulasi peraturan perundang-undangan dijalankan.

Tiasrih mengatakan, Dinaker memiliki hak pengawasan terhadap perusahaan tanpa harus menunggu laporan dari pekerjanya. “Memang dinas tenaga kerja memiliki fungsi pengawasannya, seharusnya tanpa menunggu laporan dari pekerjanya dinas tenaga kerja punya wewenang untuk mengawasi perusahaan yang beroperasi. Nah itu PR nya adalah bagaimana mendorong fungsi pengawasan agar benar-benar menjalankan fungsi kewenangan dan tanggungjawabnya untuk memastikan regulasi peraturan itu berjalan di perusahaan dan menutupi peluang-peluang pelanggaran,” ujarnya.

 

Harapan Mereka Para Pekerja Perempuan

Ayu, Meli dan Ani sangat menaruh harapan agar perusahaan-perusahaan di Purbalingga memenuhi hak-hak pekerja perempuannya, terutama cuti haid, hamil dan melahirkan. Ketiganya tidak habis pikir mengapa perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan karyawan yang mayoritasnya bahkan hampir seluruhnya perempuan tetapi tidak ramah dan memenuhi hak-hak pekerja perempuan.

Bukan berarti bekerja di perusahaan-perusahaan besar pengekspor aksesoris kecantikan lantas kesejahteraan karyawannya diperhatikan, sebaliknya banyak perusahaan yang tidak patuh pada aturan dan undang-undang yang berlaku.

Akibatnya banyak sekali pekerja perempuan yang terpaksa menunda kehamilannya agar tidak dilepastugaskan oleh perusahaannya. Mereka pun sama seperti Ayu, Meli dan Ani berharap agar pemberian cuti melahirkan dipenuhi perusahaan secara merata.

“Semoga segera cuti melahirkan diberlakukan ke semua karyawan perempuan, tidak pilih kasih hanya karyawan yang memiliki posisi penting saja. Kan yang melahirkan ya sama-sama perempuan, masa yang boleh punya anak dan karirinya lancar tanpa takut di PHK cuma yang posisinya tinggi saja,” harap Ayu.

Ani juga berharap cuti melahirkan dan cuti-cuti lainnya yang menjadi hak perempuan diberlakukakan sesuai regulasi dengan pengawasan yang ketat dan serius dari pemerintah.

“Cuti itu disamaratakan semua perusahaan sesuai aturan undang-undang. Di sini kan ada Dinas Tenaga Kerja, semoga saja ke depannya Dinas Tenaga Kerja ya kerja, gitu, peduli sama urusan (warganya yang menjadi) karyawan,” pungkas Ayu


Reporter: Aulia Insan

Liputan ini merupakan program beasiswa dari Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman (Sejuk) bekerja sama dengan Friedrich Naumann Foundation FNF Indonesia dalam Fellowship Liputan, dengan tema “Anak Muda dan Penyebaran Jurnalisme Keberagaman di Masa Pandemi Corona“.


Share:

Friday, July 17, 2020

Aliansi SEMARAK Banyumas Lakukan Aksi Penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. DPRD Banyumas; 'Kajian hanya kami terima, tetapi tidak ditandatangani.'


PURWOKERTO- Aliansi serikat masyarakat bergeraklah (SEMARAK) Banyumas yang terdiri dari gabungan elemen mahasiswa dan masyarakat sipil lakukan aksi tolak omnibus law Cipta Kerja bertempat di depan gedung DPRD Kabupaten Banyumas, Kamis (16/07).  Aksi serupa juga dilakukan di berbagai kota besar lainnya salah satunya Jakarta langsung di depan gedung DPR RI.
Foto: Doc.OBSESI
Omnibus Law Cipta kerja dinilai hanya menguntung korporasi-oligarki dan semakin mencekik kesejahteraan para pekerjanya. Tidak hanya itu, RUU Cipta kerja berdampak pada sistem pendidikan, lingkungan yang bisa menyebabkan krisis ekologi, perbudakan modern lewat sistem fleksibilitas tenaga kerja berupa legalisasi upah di bawah standar minimum, upah per jam, dan perluasan kerja
Dalam prosesnya DPR hanya melibatkan elit yang berkepentigan, dan tidak melibatkan para pekerja. Omnibus Law Cipta kerja akan menggerus kaum buruh tidak ada jaminan kesejahteraan jangka panjang. Selain itu, pada kluster pendidikan perguruan tinggi dibolehkan mencari laba sebesar-besarnya,  industrialisasi pendidikan. Kemudian juga pada izin AMDAL, izin lingkungan yang dipermudah justru akan membuat krisis ekologi bagi masyarakat adat ataupun masyarakat di sekitar wilayah rentan bencana alam. Selain itu juga, pada agri kultur, baik perikanan, peternakan, hingga hutan” Ujar Fahrul Firdausi  selaku Koordninator Aksi. 
Foto: Doc.OBSESI

Fahrul juga mengakui bahwa ia dan masa aksi lainnya sudah membuat kajian kolektif tentang Omnibus Law Cipta Kerja yang siap diserahkan untuk DPR RI melalui DPRD Banyumas. Sehingga dalam aksi kali ini, aliansi SEMARAK Banyumas menuntut diantaranya:
1. Mendesak DPRD Kabupaten Banyumas untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja dibuktikan dengan keterangan resmi yang dipublikasikan.
2. DPRD siap mendorong pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja.
3  Membuka partispasi aktif dalam setiap pengambilan kebijakan khususnya yang akan berdampak langsung kepada masyarakat Banyumas.
Usai menyampaikan berbagai macam orasi, Subagyo, Ketua Komisi II DPRD Banyumas menemui masa aksi. Sayangnya, Subagyo hanya menerima aspirasi aksi dan kajiannya tetapi tidak sepakat untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja dan tidak menandatangani lembar tuntutan yang disediakan dengan alasan menandatangani bukan wewenangnya.


Subagyo, Ketua Komisi II DPRD

Kami menerima kajiannya, melanjutkan ke DPR ini, kami menggunakan APBD untuk kesana, harus juga dipertanggungjawaban. Untuk menandatangani ini (lembar tuntutan) bukan wewenang saya. Saya hanya ditugaskan menerima aspirasi, nanti dibuatkan tanda terima.” Ujarnya
Tidak menyerah begitu saja, aliansi SEMARAK terus mendesak pihak DPRD menandatangani  lembar tuntutan karena dengan menandatangani merupakan salah satu bukti konkret bahwa DPRD bersama rakyat sepakat menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Dengan begitu, DPRD diharapkan bisa mengakomodir dan menindaklanjuti dengan wewenang yang dimiliki.
Penyerahan Kajian Kepada DPRD
Namun, DPRD tetap bersikukuh hanya bisa menerima kajian tersebut. “ Saya terikat oleh tata tertib dewan, jika mewakili kelembagaan dewan, maka ada pimpinan dewan. Terkait dukungan ini posisi kita harus sama dihadapan hukum. Kalau kawan punya aspirasi silahkan sampaikan, saya juga punya aspirasi yag berbeda dengan kawan-kawan. Saya yang terancam jabatan jika pernyataan saya mungkin mengandung unsur-unsur yang membahayakan.Lanjut Subagyo.
Meskipun berjalan cukup alot, kedua belah pihak menyepakati untuk DPRD Banyumas hanya sebagai perantara untuk menyerahkan kajian ini kepada DPR RI. Perantara ini dibuktikan dengan surat tanda terima aspirasi yang dibuatkan oleh pihak DPRD.

Reporter: Aulia Insan
Editor : Arifa
Share:

Monday, July 13, 2020

IAIN Purwokerto Terapkan KKN DR Sebagai Alternatif Percepatan Studi Mahasiswa di Tengah Pandemi Covid-19


Mewabahnya pandemi covid-19 memberikan dampak terhadap mahasiswa IAIN Purwokerto untuk melaksanakan KKN Dari Rumah (DR). KKN DR angkatan ke-46 ini dilakukan secara mandiri/individu di wilayah domisili (desa dan kecamatan) masing-masing mahasiswa. Fokus kegiatannya sama seperti KKN reguler ditambah dengan kegiatan yang berkaitan dengan Covid-19.
KKN DR merupakan bentuk apresiasi terhadap pandemi Covid-19. Dengan adanya pandemi yang membatasi aktivitas mahasiswa, kampus berkepentingan untuk membantu supaya proses akademik mahasiwa tidak terhalang. Salah satunya dengan memberikan kesempatan untuk mengambil SKS KKN berupa KKN DR. Pendaftaran KKN DR dimulai dari 15 sampai 23 Juni 2020, untuk pembekalan KKN dilakukan secara online dan berkala pada tanggal 6 sampai 10 Juli 2020. Sementara pelaksanaannya akan dilakukan pada 15 juli sampai 28 Agustus 2020.

Jumlah peserta KKN DR 2020 ditetapkan sebanyak 1710 mahasiswa, meskipun pada surat edaran sebelumnya hanya dibatasi 1600 mahasiswa. Menurut  kepala pusat pengabdian masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IAIN Purwokerto, Nurma Ali Ridwan menjelaskan bahwa bertambahnya kuota KKN ini dilakukan karena kebijakan pimpinan rektor untuk memberikan ruang kepada pendaftar KKN dimasa pandemi. Walaupun sudah melebihi kuota 1600, dengan toleransi-toleransi tertentu dalam pengertian angka wajar yaitu masih diangka 10% dari kuota yang ada  maka semua pendaftar bisa dimasukkan sebagai peserta. Hal ini juga dalam rangka memberikan satu kemudahan bagi mahasiswa dimasa pandemi supaya memiliki jalan untuk melakukan proses percepatan studi mahasiswa.
Pelaksanaan pembekalan KKN DR dilakukan secara online melalui aplikasi zoom dan berlangsung selama lima hari yang perharinya diikuti oleh kurang lebih 300 mahasiswa. Dalam pembekalan dipaparkan bagaimana mekanisme KKN DR, seperti program kerja, pengorganisasian kegiatan, laporan pelaksanaan, dan bentuk kegiatan yang meliputi sosialisasi, edukasi, pendampingan, pelatihan, pemberian bantuan dan penguatan jaringan.
Selain mekanisme ada lagi perbedaan dari KKN tahun ini, yaitu tidak adanya KKN revolusi mental (RM) seperti tahun-tahun sebelumnya, yang diketahui sebelumnya bahwa KKN RM memiliki support dana. Menurut pemateri workshop pembekalan Ahmad Muttaqin sebenarnya tidak ada secara langsung dana untuk membiayai KKN program kegiatan mahasiswa.
“Mungkin teman-teman mendengar KKN yang ada biayanya itu tidak, di IAIN Purwokerto memang pernah menyelenggarakan KKN Revolusi Mental (RM) yang itu bekerja sama dengan pemerintah yaitu kementrian Pemberdayaan Masyarakat, kita juga pernah bekerja sama dengan pemerintah provinsi dengan judul kegiatan Penanggulangan Kemiskinan. Kalo KKN yang berbasis project seperti itu memang ada support dana, sedangkan KKN regular yang disediakan kampus memang tidak memberikan fasilitas support untuk kegiatan di lapangan, dan itu menjadi bagian dari tugas mahasiswa untuk mengkreasikan dan mengorganisasikan kegiatan itu.” Jelas Ahmad Muttaqin.
Menurut penjelasan Nurma Ali Ridwan KKN revolusi mental (RM) adalah KKN titipan atau kerjasama dari menteri terhadap perguruan tinggi yang dianggap memiliki satu visi yang sama. KKN RM bukan milik IAIN Purwokerto tapi itu milik kementerian pemberdayaan masyarakat .
"Tidak diselenggarakannya KKN RM tahun ini karena adanya pergantian menteri baru sehingga belum ada kebijakan untuk menindaklanjuti kerjasama dengan IAIN Purwokerto. Selain itu, juga kondisi pandemi covid 19 yang tidak memungkinkan kerjasama tersebut," ungkap Nurma Ali.
Perbedaan juga terdapat dalam anggaran dana KKN karena sekarang tidak ada pembekalan secara offline. Saat pembekalan offline dana itu digunakan untuk peserta seperti makan, snack dan topi. Tapi karena dilaksanakan secara online jadi tidak ada dana untuk makan dan snack, namun hanya mendapat topi. Selain itu, dana juga untuk narasumber webinar dan pengelola webinar.
“Meskipun ada dana tidak serta merta semua anggaran itu turun, karena anggaran kegiatan  itu turun sesuai peruntukan dan penggunaan yang dilakukan,” jelas Nurma Ali.
Harapan dari KKN DR ini, agar mahasiswa melakukan proses pengabdian masyarakat dengan sebaik-baiknya. Mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan KKN DR yang merupakan satu rancangan yang dilakukan oleh kementrian agama yang diberlakukan oleh PTKI di seuruh Indonesia dan tentunya membantu pemerintah untuk membantu mencegah dan  menangani peneyabaran Covid-19.

Reporter : Atin dan Nurul

Share:

Saturday, July 11, 2020

Gelar Aksi Solidaritas, FMN Purwokerto Tuntut Rektor UNAS Cabut Sanksi Akademik


PURWOKERTO- Menanggapi sanksi akademik terhadap sepuluh Mahasiswa Universitas Nasional (UNAS), Front Mahasiswa Nasional (FMN) cabang Purwokerto dan BEM Universitas Jendal Soedirman (UNSOED) menggelar aksi solidaritas pada Sabtu, (11/6), di depan patung kuda Unsoed.
Foto: Dok.OBSESI
“ Ini aksi solidaritas untuk kawan-kawan UNAS, khususnya FMN dan kawan-kawan Aliansi UNAS Gawat Darurat (UGD) yang tanggal 9 Juli kemarin, hari kamis itu direpresif  dengan SK DO, dan juga skorsing serta sanksi yang berat terhadap masa aksi tentang tuntutan uang kuliah yang murah dan transparansi yang dilakukan Aliansi UGD.”  Ungkap Aulia Ahmed selaku anggota FMN.
Aksi yang ditujukan kepada Rektorat serta Dekan UNAS ini dimulai pukul 10.00 WIB dan berakhir pada 13.00 WIB.
Aksi ini dilatar belakangi oleh pengeluaran sanksi akademik terhadap 10 Mahasiswa UNAS yang terdiri dari sanksi SK Drop Out terhadap dua mahasiswa yaitu Krisna Aji dan Deodatus, surat skorsing terhadap Alan dan Sukarno, dan surat peringatan keras terhadap Thariza, Immanuelsa, Fikram, Zaman, Robi dan Rinaldi. Krisna Aji dan kawan-kawan mendapatkan sanksi akademik tersebut atas dasar bahwa mereka dinilai telah merugikan kampus dengan aktivitas perjuangan menuntut hak mahasiswa dan rakyat untuk kuliah murah. FMN ranting UNAS bersama dengan mahasiswa UNAS lainnya yang tergabung dalam Aliansi UNAS Gawat Darurat sejak Mei 2020 terus menyampaikan aspirasi dan tuntutan mahasiswa UNAS. Tuntutan mahasiswa UNAS ini dipicu oleh birokrat UNAS yang hanya memberikan potongan biaya kuliah sebesar RP 100.000/mahasiswa, ditengan pandemi COVID-19 yang memukul perekonomian rakyat. Dan juga diketahui bahwa UNAS sudah melakukan penghematan operasionalnya selama keberlangsungan kuliah daring, dan bahkan mereka memotong gaji para pekerjanya, padahal awal semester 2020 para Mahasiswa UNAS sudah membayar secara penuh UKT mereka.
Foto: Dok.OBSESI
Dalam aksinya, Aliansi UGD menuntut adanya transparansi dana operasional. Namun, pihak UNAS justru merespon negatif tuntutan ini. Berkedok pemanggilan oleh komite kedislipinan untuk klarifikasi, mahasiswa yang dipanggil dipaksa untuk mengaku salah karena telah mencemarkan nama baik kampus serta diminta untuk menandatangani surat pernyataan. Lebih jauh lagi, dari informasi yang didapat, pihak kampus kerap melakukan kekerasan dalam penanganan aksi demonstrasi yang dilakukan Mahasiswa. Meski demikian, mereka tetap teguh dalam menuntut haknya melalui berbagai aksi, melayangkan surat dialog terbuka kepada rektor, juga kampanye di media sosial.
Pengeluaran sanksi akademik tersebut menimbulkan anggapan bahwa pihak rektorat UNAS anti kritik, anti ilmiah dan anti demokrasi yang membuat mahasiswa geram.
 “ Dari FMN itu menyerukan aksi serentak tanggal 9 Juli, tapi tidak menutup kemungkinan kami melakukan aksi ini kemarin dan hari ini begitu. Itu ada dibeberapa kota yang tersebar di cabang kota dan kampus itu ada di Makasar, Jakarta, Solo, Purwokerto, terus ada di Bandung, dan Lombok, terus Pontianak juga, serta Lampung dan juga Jambi.” Ujar Aulia Ahmed menjelaskan.
Foto: Dok.OBSESI
Dari aksi solidaritas ini, mereka menyerukan  beberapa tuntutan, yaitu :
1. Hentikan intimidasi, kriminalisasi dan tindakan anti demokrasi lain terhadap Mahasiswa UNAS.
2. Patuhi tuntutan Mahasiswa untuk pemotongan biaya kuliah UKT/SPP selama masa pademi Covid-19. Serta berikan bantuan bagi Mahasiswa dan dosen dalam menunjang pembelajaran jarak jauh.
3. Wujudkan sistem pendidikan yang ilmiah, demokratis dan mengabdi pada rakyat.
Dikabarkan aksi solidaritas ini akan terus dilakukan apabila tidak ada tanggapan dari pihak UNAS. Menurut informasi yang didapat, FMN dan aliansi-aliansi lainnya  akan menggelarkan aksinya kembali serentak secara nasional pada hari Minggu, 12 Juli 2020. Pihak internal FMN juga akan menyerukan dan mengkampanyekan dengan bom SMS dan menyurati email rektor UNAS dan juga Dekan UNAS.

Reporter : Iqbal (Magang)
Editor : Arifa

Share:

Tuesday, June 30, 2020

Aliansi Ahmad Yani Menggugat gelar Aksi tuntut berbagai Polemik terkait UKT

aksi di depan gedung Rektorat
Tambah... tambah... tambah subsidi... tambah subsidi sekarang juga.....

Ratusan mahasiswa IAIN Purwokerto yang tergabung dalam Aliansi Ahmad Yani Menggugat melakukan aksi damai bertempat di depan gedung rektorat IAIN Purwokerto, Senin (29/06). Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, aksi damai ini berujung audiensi dengan pihak birokrat kampus yang dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor (Warek) satu, Warek dua, Warek tiga, dan beberapa wakil dekan ikut mendampingi.

Aksi kali ini merupakan salah satu bentuk kekecewaan atas asil audiensi yang dilaksanakan pada 16 Juni kemarin yang menghasilkan Surat Edaran Rektor terkait mekanisme keringanan pembayaran UKT. Aliansi Ahmad Yani Menggugat menilai poin-poin yang tertera dalam surat edaran tersebut memberatkan dan menciderain sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasalnya, mekanisme tersebut diterapkan dengan sistem bersyarat. Syarat tersebut diantaranya Surat keterangan tidak mampu, surat pernyataan tidak menerima beasiswa manapun, surat pernyataan penurunan ekonomi akibat COVID-19, surat pemutusan hubungan kerja, slip gaji, dan bukti lainnya yang dianggap sah. Dengan persyaratan yang cukup pelik, besaran potongan yang diterima hanya 10% tanpa kejelasan berapa banyak mahasiswa yang lolos seleksi.
foto: Dok.OBSESI
“Semua mahasiswa yang mendaftar dan memenuhi persyaratan, maka kami akan loloskan” ujar Ridwan selaku Warek 2.

Selain menuntut pertambahan besaran potongan UKT dan tanpa adanya syarat, Aliansi Ahmad Yani Menggugat juga menuntut berbagai transparansi alokasi dana. Berikut tuntutan kepada pihak kampus; kenaikan presentase pemotongan UKT menjadi 30%, peniadaan seleksi penerimaan keringanan UKT, Pembayaran UKT dengan metode angsuran selama tiga kali dalam satu semester, menyususn standarisasi perkuliahan daring, meniadakan biaya wisuda online, dan transparansi anggaran KKN Covid-19 yang hanya berlangsung selama 20 hari.

Tanggapan Rektor dan Jajarannya tentang enam tuntutan Aliansi Ahmad Yani Menggugat

foto: Dok.OBSESI
Tanggapan yang diberikan oleh rektor dinilai berbelit-belit, terbukti dengan audiensi yang cukup memakan waktu berjam-jam karena pihak rektorat banyak menjelaskan kembali apa yang dibicarakan dalam audiensi jilid pertama.

Penambahan presentase pemotongan UKT menjadi 30% ditolak oleh Rektor, Moh. Roqib. Menurutnya hal tersebut tidak sesuai dengan KMA dan mereka tidak bisa membuat keputusan yang melanggar KMA.  Selain itu, pemberian keringanan UKT tetap dilakukan dengan adanya persyaratan yang sudah ada dalam Surat Edaran Rektor terkait mekanisme pelaksanaan keringan UKT, yang bersandar pada KMA (Keputusan Menteri Agama) Nomor 515 Tahun 2020.

 “Kita-kita ini, jangan diajak melanggar Undang-Undang, melanggar hukum. Mekanisme kebijakan dikampus dalam membuat keputusan untuk melibatkan mahasiswa ya itu ga ada. Keputusan itu tidak dibuat-buat hanya karena aklamasi sepakat. Tidak seperti itu.” Ujar Moh. Roqib.

Tuntutan terkait metode pembayaran UKT diangsur selama tiga kali dalam satu semester tidak dikabulkan oleh pihak rektor. Namun, sebagai gantinya, mereka menerapkan perpanjangan waktu dalam membayar UKT sampai menjelang Ujian Tengah Semester. “Kita kasih jeda waktu pembayaran UKT sampai UTS sekitar bulan Oktober. Tidak bisa jika diterapkan angsuran tiga kali, kita itu terbatas karena kampus yang masih satuan kerja. Beda lagi kalau Badan Layanan Umum (BLU) yang bisa saja membuat kebijakan berpihak ke mahasiswa tapi menyalahi aturan. Toh, ini ya sama saja dengan angsuran.” Ujar Ridwan.
proses audiensi
Kemudian, terkait standarisasi perkuliahan daring untuk semester gasal, rektor mengakui banyak kekurangan dari mulai ketidakdisiplinan mahasiswa hingga dosen, kendala sinyal, dan sebagainya. Maka, mereka menjanjikan sebuah sistem perkuliahan daring yang lebih tertata dan sistem ini sedang dimatangkan di Forum Warek I selaku bidang akademik.

Menurut penjelasan rektor, peniadaan biaya wisuda online juga tidak memungkinkan karena mahasiswa yang dikenai biaya tersebut adalah mahasiswa yang masih belum menggunakan sistem pembayaran biaya uang kuliah tunggal atau non-UKT. Mahasiswa yang sudah menggunakan sistem Uang Kuliah Tunggal tidak dikenakan biaya tambahan akademik lainnya seperti PPL, KKN, Wisuda, dan lain-lain.

Transparansi UKT masih belum diberikan oleh pihak kampus dengan dalih ada mekanisme tertentu yang harus diterapkan. Berlaku pula untuk transparansi dana KKN tempo lalu yang hanya belangsung selama dua puluh hari. “Tidak ada pengembalian Uang untuk mahasiswa. Ga bisa. Uang masuk dari mahasiswa itu buat kebutuhan tempat tinggal, diberikan kepada induk semang. Sudah diberikan, sudah tandatangan, tidak bisa ditarik kembali.” Jelas Ridwan.

Hasil sementara Birokrasi Kampus-Mahasiswa, 0-0

Tuntutan 30% tidak dipenuhi oleh birokrasi kampus, Aliansi Ahmad Yani Menggugat meminta agar presentase keringanan UKT 0% kemudian mendiskusikan kembali besaran yang layak dengan perwakilan mahasiswa. Karena diketaui bersama bawa dalam KMA Nomor 515 2020 tidak menyebutkan besaran presentase keringanan yang akan diberikan.  “Kami ingin, karena bapak sekalian tidak menyepakati 30%, ya kita 0 saja. Kemudian diskusikan bareng besarannya, melibatkan mahasiswa untuk ikut mendiskusikan rancangan biaya UKT yang akan dipresntasekan. Intinya, kita ingin hitung-hitungan bersama. Karena kita tidak tau 10% itu hasil diskusi apa dan bagaimana. ” Ujar Ibnu Katsir salah satu anggota Aliansi.
foto: Dok.OBSESI
Menurut Moh. Roqib hasil 10% berdasarkan keputusan rapat. Berawal dari diusulkan oleh UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, kemudian berlanjut dalam forum rektor, forum warek, sembari menunggu adanya KMA. Keputusan tersebut dinilai sudah final.

Hal ini diperkuat oleh argumen Warek 2, Ridwan, bahwa keputusan 10% sudah final karena sudah terlampir dalam surat edaran rektor. Jika ada perubahan atau penambahan besarannya, akan berakibat pada kebijakan lain.  Beliau menyepakati adanya ruang untuk transparansi. “SEMA, DEMA, akan berdiskusi tentang waktu selanjutnya. Kami akan menyampaiakan paparan tentang 10% itu kenapa dan isisnya apa. Kemungkinan keputusan 10% itu sudah final dengan segala kalkulasinya.” Jelas Ridwan.

Meskipun negosiasi ini berjalan cukup alot karena kedua belah pihak sama-sama bersikukuh dengan keinginannya, birokrasi kampus akhirnya menyepakati untuk membuka ruang untuk mendiskusikan besaran presentase keringan UKT bersama dengan perwakilan mahasiswa.
Nota Kesepahaman
“Menambah lebih dari 10% itu ga bisa. Kemampuan dana kita tidak akan bisa mengcover bantuan kuota dan lainnya. Kalau mau direlatifkan, maka kami akan merelatifkan kebijakan lainnya seperti kuota salah satunya.” Tambah Ridwan.

Aksi kali ini diakhiri dngan penandatanganan nota kesepahaman. Nota kesepahaman ditandatangani oleh Rektor dan tiga orang saksi dari Aliansi Ahmad Yani Menggugat.

Reporter : Iqbal dan Latifah
Editor : Aulia Insan


Share:

TERPOPULER