Latest Post



Purwokerto - Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) menggelar longmarch dari perempatan Sri Ratu menuju Alun-Alun Purwokerto (20/10). Aksi tersebut bertepatan dengan pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin untuk kepemimpinan lima tahun kedepan. Massa sengaja melakukan aksi karena bermaksud ingin mengkritisi kebijakan-kebijakan Jokowi beberapa tahun terakhir yang dinilai anti rakyat dan meresahkan.

Beberapa permasalahan yang terjadi diakhir-akhir kepemimpinan Jokowi  sebelumnya diantaranya, Undang-Undang KPK yang telah disahkan dianggap melemahkan pemberantasan Korupsi, Pelanggaran  HAM  dan tindakan rasisme di Papua, tindak kekerasan yang diterima oleh rakyat saat menyuarakan pendapatnya, pemerintah yang dinilai lamban dalam menangani kasus kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera, serta defisit dan kenaikan tarif BPJS.

Dilansir pada laman media online tirto.id  pada tanggal 20 Oktober 2019 bahwa maraknya kasus pelanggaran HAM terjadi di periode pertama kepemimpinan Jokowi. Nawacita yang penuh soal penegakan HAM, namun malah sebaliknya. Seperti kasus 21-23 Mei, 23-30 Oktober dan Papua. Pada kasus 23-30 Oktober beberapa pemuda meninggal dunia saat ikut serta dalam aksi menentang berbagai kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan nilai demokratis yang ada.

Seperti yang dikatakan oleh Aulia Ahmed selaku  Humas FPR, bahwa aksi hari ini untuk mengkritisi kebijakan Jokowi “Menyikapi pelantikan Jokowi, kita mengkritisi kebijakan kabijakan Jokowi yang sebelum dilantik, merugikan rakyat, salah satunya  soal korban asap, karhutla, belum terselesaikan. Bahkan ada sekitar 900 ribu korban jiwa terkena ISPA. persoalan HAM di Papua, dan kenaikan tarif BPJS, tindakan kekerasan yang diteima oleh rakyat saat menyuarakan hak demokratisnya” ujarnya.

Aulia Ahmed menambahkan beberapa kebijakan lainnya yang dipandang menambah penderitaan rakat, kecewa atau merasa tidak percaya lagi terkait pemberantasan korupsi, kebijakan Jokowi terkiat revisi UU KPK yang hari ini sudah sah. Termasuk juga kebijakan-kebijakan yang masuk ke rancangan undang-undang, UU Pertanahan, UU Ketenagakerjaan, dan juga UU lainnya.

Aksi ini mendesak rezim Jokowi diperiode kedepan untuk memenuhi tiga belas tuntutan :
  1.  Padamkan api dan selamatkan korban kabut asap, berikan perwatan gratis dan layak kepada korban kabut asap, serta bangun pusat rehabilitasi dan penaganan korban kabut asap di Kalimantan dan Sumatera
  2. Cabut segera HGU perusahaan pembakar lahan serta tangkap dan adil
  3.  Hentikan izin HGU baru bagi perkebunan besar
  4. Cabut aturan kenaikan BPJS
  5. Hentikan tindakan  vasis terhadap rakyat yang menyuarakan hak demokratis
  6. Usut tuntas pelaku kekerasan dan pembunuhan terhadap rakyat
  7.  Hentikan dan usut tuntas pelanggaran HAM di Papua
  8. Batalkan segera RUU petanahan, RUU Ketenagakerjaan, RKUHP Minerba, dan Undang-Undang anti rakyat
  9. Cabut UU KPK, PP 78 tentang pengupahan, perpu Ormas, UU ITE
  10.  Cabut UU No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
  11. Hentikan upaya pecah belah terhadap gerakan rakyat
  12. Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi pada rakyat.
  13.  Wujudkan reorma agraria sejati dan industrialisasi nasional
Aksi berjalan dengan lancar meskipun terlihat puluhan  polisi yang siaga dan beberapa organisasi masyarakat (Ormas). Ormas yang khawatir massa aksi akan mengacaukan Banyumas ikut memantau jalannya aksi hari ini.  Massa aksi sama sekali tidak mempermasalahkan adanya pelantikan terhadap presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2019-2024.

Kita tidak ada niatan untuk mengacaukan Banyumas, kita hanya ingin menyampaikan aspirasi kita yang mewakili  rakyat Banyumas juga, seperti iuran BPJS yang naik. Tersiar kabar bahwa kita akan mengacaukan Banyumas, nah itu dirasa mempengaruhi massa yang diluar massa aksi, akhirnya dia datang.  Kita tidak membatalkan rezim Jokowi, kita mengakui pemerintahan yang sah hari ini, yang diberi mandat hari ini” ujar Ahmed

Orasi saat berada di Alun-alun berjalan cukup singkat karena adanya negosiasi dari pihak kepolisian demi kemanan. Sehingga tidak semua organisasi yang tergabung dalam aksi kali ini melakukan orasi. “Harusnya orasi setiap organisasi, karena tadi pihak kepolisian negosiasi agar jalan aksi sebentar saja, karena faktor keamanan yang dirasa bisa mengancam keamanan, tapi tidak mengurasi esensi dari aksi hari ini” ujar Ahmed

Beberapa elemen aksi hari ini  yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) Banyumas diantaranya AGRA Cabang Banyumas, Pembaru Indonesia Cabang Banyumas, Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI) Cabang Banyumas,  Front Mahasiswa Nasional (FMN) cabang Purwokerto, Unit Kegiatan Mahasiswa Seni Rupa (SENRU), dan individu-individu lainnya.

Reporter : Aulia Insan
Editor     : Ana Maisyara

Sempat Dicegat Ormas Tak Dikenal,
Aksi Duka Cita Demokrasi Oleh Aliansi Mahasiswa Banyumas berjalan lancar



Purwokerto , Selasa (01/10) Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Banyumas melakukan Aksi Duka Cita Demokrasi dan Kawal Tuntutan terkait penundaan RKUHP di depan gedung DPRD Banyumas yang di nilai belum tuntas.
Bertitik kumpul di Tugu Pancasila dengan menggunakan almamater masing – masing, ratusan mahasiwa Banyumas dari seluruh kampus kembali menyuarakan aspirasi masyarakat di depan gedung DPRD Banyumas. Dengan berbagai macam atribut yang di kenakan mahasiswa melakukan Long March yang di kawal oleh polres setempat. Aksi ini dilakukan berdasarkan tuntutan mahasiswa pada tanggal 23 september 2019 yang belum juga di penuhi oleh DPRD Banyumas dan masih dalam masa penundaan. Aksi ini berjalan kondusif meski sempat dihadang oleh Organisasi Masyarakat (ORMAS) yang tak dikenal.
Tepat di lampu merah Hotel Aston masa yang bergerak dari PKM UNSOED menuju Alun-alun Purwokerto  sempat dipukul mundur oleh Organisasi Masyarakat (ORMAS) yang tidak diketahui asalnya. “Pas aku mau menuju ke IAIN di perempatan Aston, didepanku itu banyak massa yang pakai motor, mereka pakai Almamater Unsoeed sama Almet yang lain (gatau almet universitas mana)  , motor saya berhenti karena lampu merah. Eh pas lampu hijau tiba-tiba motor ramai-ramai yang didepan sendiri pada putar balik, dan ternyata ada beberapa Bapa-bapa menggunakan seragam (gatau seragam apaan)  sambil teriak mundur-mundur , “ga ada yang boleh aksi” gitu, sampai seluruh massa yang mau demo ke Alun-alun pada putarbalik semua. Terus pas itu beberapa ada yang memfoto bahkan merekam kemudian disuruh dihapus sama bapak-bapaknya ” Ujar Lia pengendara motor saat diwawancarai tim LPM OBSESI.
Meski sempat dihadang massa tetap melanjutkan aksi dengan berbalik arah mencari jalan lain menuju Alun-alun. “alhamdulillah massa bisa tetap bergabung disini meski sempat ada cekcok dan dihadang di Aston” Ujar Fahrul Koordinator Lapangan

   Dalam demonstrasi ini Aliansi Mahasiswa Banyumas kembali menuntut ketegasan pemerintah DPRD Banyumas terhadap tuntutan yang sudah di tanda tangani sebelumnya agar segera di tindak lanjuti. Tak hanya itu, mahasiswa juga menuntut agar aksi mereka terus di kawal untuk menghindari adanya represifitas. Adapun tuntutan – tuntutan yang di ajukan sebagai berikut.
1.      DPRD Banyumas siap terus menolak Revisi UU KPK & KUHP yang mengkebiri nilai – nilai demokrasi dan semangat reformasi.
2.      DPRD banyumas siap untuk selalu menjalankan kewajibannya sebagai perjuangan aspirasi masyarakat.
3.      Polres banyumas siap memastikan tidak akan ada tindakan represifitas ataupun kriminalitas terhadap aktivis mahasiswa maupun masyarakat yang berdemonstrsi sesuai dengan prosedur yang ada.
4.      Polres banyumas siap mendesak polri untuk mengusut tuntas dan menindak aparat kepolisian  untuk melakukan tindakan represifitas dan pembunuhan terhadap massa aksi.
5.      Mahasiswa Banyumas siap terus berada di garda terdepan untuk mengontrol dan mengkritisi kebijakan pemerintah daerah hingga nasional yang merugikan masyarakat Indonesia.
aksi
penandatanganan tuntutan peserta aksi oleh anggota Dewan

    Melihat kembali aksi pada tanggal 23 september lalu yang belum memenuhi ekspetasi mahasiswa dan berbagai kejadian di beberapa wilayah tentang tanggapan yang tidak manusiawi dari aparat kepolisian Indonesia  yang di sebut sebagai negara demokrasi yang malah memperlihatkan sikap anti demokrasi. Menurut  Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasa (KONTRAS), 30 mahasiswa dan pelajar hilang pada saat aksi di Senayan dan di diskriminasi hingga di bunuh.

   Tuntutan utamanya sebagaimana tema kali ini adalah aksi duka cita dan kawal tuntutan, sebagaimana pada tanggal 23 september yaitu menolak revisi UU KPK dan RKUHP. Kemudian, kami juga ingin di tataran aparat Banyumas adanya komitmen bahwa aparat banyumas tidak akan bertindak represif terhadap aksi demonstrasi di Banyumas.” Ujar Fahri Firdaus selaku mentri agritasi propaganda BEM UNSOED. Selain itu Ia juga berharap anggota Polri mengusut tuntas oknum kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan dan pembunuhan di berbagai daerah.

   Banyak sekali yang beranggapan bahwa mahasiswa bergerak karena ditunggangi oleh kepentingan elit politik dan di anggap ingin menggulingkan Presiden Jokowi. Namun tuduhan itu semua  dibantah dengan tegas, bahwasanya aksi ini selalu di pantau perjalanan nya supaya tidak ada isu  yang sesungguhnya di sebarkan oleh pihak – pihak yang ingin mendompleng gerakan tersebut.
   Seandainya alat kelengkapan dewan di DPR RI sudah terbentuk maka kami akan mengajukan tuntutan ini kembali, jika sekarang belum bisa karena DPR baru saja di lantik.” Jelas salah satu perwakilan DPRD Banyumas. Beliau juga menjelaskan bahwa saat pengajuan tuntutan RKUHP sebelumnya Bambang Susanto langsung menghentikan agenda rancangan tersebut di karenakan DPR akan berakhir sehingga di batalkan atau tidaknya rancangan UU KPK dan RKUHP tergantung pada anggota DPR yang baru.
   Dan sebagai bukti akan di ajukannya tuntutan tersebut,  DPRD Banyumas kembali menandatangi surat berisikan tuntutan pada Aksi Duka Cita Demokrasi & Kawal Tuntutan ini di atas materai dan siksikan oleh ratusan anggota yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Banyumas,  serta  akan di serahkan kembali kepada DPR RI, setalah pelantikan DPR RI yang baru di laksanakan.

Reporter : Dayu & Cita






Peringatan Hari Tani Nasional, massa aksi  menyoroti Konflik tanah di Desa Darmakradenan

Purwokerto- Massa aksi dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Aliansi Front Perjuangan Rakyat (FPR) Banyumas memperingati hari Tani, Selasa(25/09) di Alun-Alun Purwokerto. Sebanyak 80 massa berpendapat bahwa Monopoli dan Perampasan tanah yang sangat masif di rezim Joko Widodo ini menjadi Urgensi mereka menggelar aksi.
Hari Tani Nasional
Foto Oleh: Dayu

Berbagai macam konflik perampasan tanah, khususnya di Kabupaten Banyumas,  terjadi di Warga desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang. Konflik terjadi antara Kaum tani yang tergabung dalam organisasi Serikat Tani Amanat Penderitaan Rakyat (STAN AMPERA)  dengan PT. Rumpun Saru Antan (RSA). PT. RSA merupakan perusahaan kerja sama antara Yayasan Rumpun Diponegoro (YARDIP) dengan PT. Astra dalam bentuk perkebunan coklat yang sudah habis masa Hak Guna Usaha (HGU)  Pada Desember 2018. Akan tetapi YARDIP yang merupakan yayasan di bawah naungan Kodam IV Diponegoro kembali berupaya memperbarui HGU tersebut. 
Seperti yang dikatakan Ibrahim Syah selaku Koordinator Lapangan Aksi hari ini, konflik tanah yang ada di Desa Darmakradenan, agar HGU yang diajukan Kodam IV Diponegoro diberhentikan menjadi tuntutan khusus dalam aksi kali ini “Untuk tuntutan utama yang paling khusus di Banyumas yaitu Konflik tanah di Desa Darmakradenan. 90% masyarakat Darmakradenan ini memanfaatkan tanah yang sekarang di klaim oleh TNI khususnya Kodam  IV Diponegoro” ujarnya
sedangkan untuk tuntutan umum terkait kabut asap yang ada di Sumatra dan Kalimantan. Penanganan kasus kabut asap ini sama sekali tidak serius.  Malah yang terjadi adalah kriminalisasi kaum tani sebanyak 230 orang yang nyatanya bukan penyebab utama dari insiden ini” tambahnya
Front Perjuangan Rakyat (FPR)  Banyumas menyebutkan tuntutan dalam momentum Hari Tani Nasional 2019
1.    Hentikan segala bentuk Monopoli tanah dan perampasan tanah sebagai akar kemiskinan Rakyat serta akar permasalahan Asap Kebakaran Hutan dan Lahan.
2. Hentikan segala bentuk kriminalisasi dan Represifitas terhadap kaum tani yang memperjuangkan Hak atas tanah.
3.  Usut tuntas masalah asap dengan mencabut HGU Perkebunan besar serta hentikan perizinan terhadap perkebunan baru yang menjadi penyebab utamanya.
4.  Menuntut pemerintah mengumumkan secara publik perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumatra dan Kalimantan.
5.    Berikan jaminan ke Kesehatan terhadap korban asap di kalimantan dan Sumatra
6.     Hentikan segala bentuk Tindakan fasus dan rasis yang dialkukan oleh Kodam IV Diponegoro.
7.  Hentikan operasi militer dan segala bentuk perampasan tanah serta kekayaan alam di tanah papua.
8.  Stop perizinan HGU yang diajukan oleh KODAM IV Diponegoro di desa Darmakradenan, kecamatan Ajibarang.
9.   Hentikan kekerasan terhadap kaum tani urut sewu yang dilakukan oleh Kodam IV Diponegoro.
10.  Penuhi tuntutan kaum tani urut sewu tentang validitasi sertifikat lahan pertanian.
11. Selesaikan konflik alih lahan yang terjadi di Indonesia.
12. Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat.
13.  Laksanakan Reforma Agraria sejati dan Induatrialisasi nasional. 
Hari Tani Nasional diperingati setiap 24 September, sebagai pengingat pada tanggal itu di tahun 1960, Presiden Sukarno menetapkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Organisasi yang tergabung dalam Aliansi Front Perjuangan Rakyat Banyumas diantaranya AGRA Cabang Banyumas, Pembaru Indonesia Cabang Banyumas, Serikat Perempuan Indonesia Cabang Banyumas,  Front Mahasiswa Nasional  cabang Purwokerto, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertaniaan Universitas Jenderal Soedirman, dan HMI cabang Purwokerto .
Aksi tahun ini akan terus berlanjut dengan mengawal  HGU yang diajukan oleh Kodam IV diponegoro ini dan  akan terus memasifkan isu-isu terkait reforma agraria . seperti yang sikatakan Ibrahim Syah selaku koordinator lapangan mengatakan aksi mereka akan terus mengawal HGU di desa Darmakradenan dan akan terus memasifkan isu-isu terkait monopoli dan perampasan tanah, serta intimidasi dan represifittas kaum tani. Selain itu, pemuda mahasiswa harus terus terlibat, karena akar permasalahan dari biaya pendidikan mahal itu berasal dari persoalan monopoli dan perampasan tanah. 



Reporter : Aulia & Dayu




Purwokerto- Aliansi  Mahasiswa Banyumas serentak melakukan aksi damai tolak Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korusi (UU KPK) yang menuai kontroversi  di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas. Senin  (23/10).

Ribuan mahasiswa  yang tergabung merupakan mahasiswa dari seluruh kampus di Banyumas seperti IAIN Purwokerto, Unsoed, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, UNU, Telkom, Universitas Wijaya Kusuma yang menyuarakan demonstrasi terhadap penolakan RKUHP dan UU KPK. Aksi diawali dengan aksi  Long March dari kampus IAIN Purwokerto dan Universitas Jendral Soedirman hingga pada titik kumpul yaitu alun-alun Purwokerto. Mereka melakukan aksi dengan membawa atribut seperti bendera, reprika kuburan atau makam  yang menggambarkan KPK telah mati dan batu nisan serta spanduk yang bertuliskan 'mahasiswa bangkit tolak RKUHP' 'RKUHP mengancam privasi dan Demokrasi'  hingga membuat hastag 'save KPK kami tidak suka terburu-buru'.


Tujuan dari aksi Aliansi Mahasiswa Banyumas ini untuk menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD Banyumas berupa tuntutan-tuntutan terhadap Revisi KUHP dan Revisi UU KPK.
Adapun  beberapa tuntutan yang memberikan tuntutan kepada DPRD Banyumas untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa dan masyarakat Banyumas, isi dari tuntutan tersebut yaitu :
1. Menuntut DPRD Banyumas mendorong DPR RI menbatalkan Revisi KUHP yang mengarah kepada pengkebirian Demokrasi, campur tangan urusan privat warga negara, dan diskriminasi hak perempuan.
2. Menolak RKUHP dijadikan sebagai alat kepentingan politik para elit.
3. Menuntut DPRD Banyumas untuk menyuarakan percepatan Judical Review Revisi UU KPK ke Mahkamah Konstitusi.
4. Menuntut DPRD Banyumas untuk selalu menjalankan kewajibannya sebagai wadah aspirasi Rakyat Banyumas.

Yang menjadi sorotan dari berbagai tuntutan yang diajukan yaitu penolakan terhadap RKUHP dan Revisi UU KPK. Karena dalam KUHP tersebut memuat pasal-pasal yang mengekang kebebasan berdemokrasi, negara terlalu jauh mencampuri  dengan urusan pribadi  rakyat serta terdapat diskriminasi terhadap hak-hak perempuan.
Seperti yang dikatakan oleh Hanifudin, Wakil Senat IAIN Purwokerto bahwa substansi dari hukum yang di RUU kan oleh DPR kurang dirasa mencerminkan keadilan sosialnya. “Seperti di RKUHP ketika kita punya ayam, ayam itu membuat kotoran di tetangga itu disansikan” tambahnya. Menurutnya negara terlalu menginterfensi secara privatif ke ranah-ranah sendiri.

Setelah beberapa jam melakukan aksi, perwakilan dari DPRD Banyumas buka suara dan melakukan audiensi didepan ribuan mahasiswa dari berbagai almamater. Dalam mediasinya DPRD berjanji akan menyampaikan tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa kepada DPR RI.
“Dan kami dari DPRD Kabupaten Banyumas, yang jelas akan menyampaikan tuntutan-tuntutan tersebut kepada DPR RI maupun kepada pihak-pihak terkait agar tuntutan tersebut agar di dukung sepenuhnya.” Ujar Budhi Setiawan selaku perwakilan dari DPRD Kab. Banyumas.

 Sebagai tanda bukti hitam diatas putih atas dukungan DPRD Kab. Banyumas terhadap tuntutan dari masa aksi, DPRD diminta untuk menandatangani Kertas Posisi Aksi Tolak Revisi KUHP dan UU KPK yang berisi mengenai empat tuntutan diatas. Penandatangan tersebut dilakukan didepan seluruh massa aksi dengan pendatangan diatas materai. Sehingga, janji yang dilontarkan oleh perwakilan DPRD Kab. Banyumas bukan hanya janji yang terucap melainkan juga janji secara tertulis yang harus dipertanggungjawabkan. Kertas Posisi Aksi yang telah ditanda tangani kemudian diantarkan langsung oleh perwakilan mahasiswa ke kantor DPRD Banyumas untuk diserahkan kepada DPR RI.

Kertas Posisi Aksi Tolak Revisi KUHP dan UU KPK 

Selanjutnya, seusai melakukan mediasi dan disetujui oleh DPRD Kab. Banyumas, massa aksi kembali melanjutkan aksi damai dengan menyuarakan orasi-orasi dari berbagai lembaga yang terlibat dan diselingi dengan nyanyian-nyanyian lagu perjuangan dan mahasiswa.

Fahrur Firdausi selaku koordinator lapangan mengatakan bahwa mahasiswa akan terus melakukan pengawalan, yang pertama akan dilihat dari apakah jadi disahkannya RKUHP atau tidak, harapannya semoga dapat ditunta, bisa dibahas lebih lanjut dan tidak terburu-buru untuk dibahas. Untuk Revisi UU KPK kita mendorong untuk semakin banyak yang menolak karena kita melihat banyak masyarakat yang menolak akan tetapi DPR tetap sepakat untuk merevisi UU KPK sehingga sangat terlihat kepentingan politik praktisnya.

“Kami dari perwakilan BEM Unsoed tentu saja kami tidak sepakat dengan Revisi KUHP yang mengandung pasal-pasal yang mana disitu terdapat pengkebirian demokrasi, kemudian juga terlalu banyak campur tangan urusan privat warga negara, dan kemudian ada diskriminasi hak perempuan disitu. Kami juga tidak sepakat dengan Revisi UU KPK karena disitu sangat terlihat jelas ada upaya pelemahan KPK disitu” tambahnya.

Para peserta aksi mempunyai harapan besar terhadap DPRD Kab.Banyumas untuk menyambungkan aspirasi mereka kepada DPR RI. " Saya berharap supaya aspirasi terutama masyarakat mahasiswa dipenuhi oleh DPR RI karena RKUHP dan UU KPK sangat kontroversi banget dengan masyarakat sehingga membuat kita begerak tujuan supaya bapak-bapak DPR menerima aspirasi kami sebagai mahasiswa" ujar Afif Fikri mahasiswa Unsoed ketika ditemui oleh reporter LPM OBSESI usai aksi.

Sebagaimana yang diungkapkan Fahri presiden mahasiswa Unwiku dia berrhara DPR kembali mengkaji masalah-masalah yang terjadi dengan tujuan tetap satu yaitu kemaslahtan negara indonesia aksi harapan satu tunyutan  bisa diterima dan jadi bahan pertimbangan DPR RI dan pemerintahan
Selain itu, Menurut Fahrul dari BEM Unsoed tujuan aksi ini  belum sepenuhnya tercapai karena meskipun tuntutan ini sudah di terima dan di tandatangani oleh DPRD Banyumas masih harus melewati DPRD Provinsi ehingga yang diharapkan DPRD Banyumas bisa benar-benar menyampaikan aspirasi dan keluhan mahasiswa dan masyarakat Banyumas.

Aksi berjalan lancarsesuai yang diharapkan dan ditutup sekitar pukul 16.30 WIB dan para mahasiswa mulai meninggalkan lokasi aksi.

Reporter : Atin dan Nurul
Editor      : Retno Asih


TEMUI KEJANGGALAN, PESERTA KKN REVOLUSI MENTAL  KE-44 GELAR AKSI  
oleh : Risa Hanum

Purwokerto (4/9)_Peserta Kuliah Kerja Nyata Revolusi Mental (KKN RM) Angkatan 44 IAIN Purwokerto menggelar aksi di depan gedung Rektorat IAIN Purwokerto dengan tema Ada Panggilan Untuk Melawan, aksi ini ditujukan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) terkait pelaksanaan program KKN RM yang disinyalir terdapat banyak kejanggalan.
Gambar oleh : Arifa Nur Isnaeni

Sebanyak 400 Mahasiswa berkumpul didepan Gedung Rektorat sambil melakukan orasi dan menyanyikan lagu darah juang. Latar belakang dilakukannya aksi ini antara lain karena kebijakan yang diambil LPPM terkait 3 program Revolusi Mental dinyatakan sama dengan program ditahun 2017, sehingga tidak setimpal dengan esensi dari program KKN Revolusi Mental yakni merubah yang belum ada menjadi ada, dan merubah yang ada menjadi lebih baik. Disama ratakannya program tersebutlah yang memicu keresahan dari para peserta KKN Revolusi Mental ke-44 ini karena tidak sesuai dengan problematika di masing-masing desa. Selain itu banyak kejanggalan mengenai dana yang kurang transparan dari LPPM.
Audiensi

Dalam hal ini pihak LPPM menyambut dengan baik para peserta aksi, itu dibuktikan dengan adanya Audiensi yang dilakukan LPPM kepada peserta aksi. Tidak adanya pemberitahuan sebelumnya kepada pihak LPPM mengenai diadakanya aksi ini, mengakibatkan  LPPM secara mendadak menyiapkan data yang ditanyakan oleh peserta aksi. Alhasil secara bergantian pihak LPPM keluar masuk ruangan untuk menyiapkan data yang dibutuhkan sebagai penguat. Dalam audiensi ini ada beberapa pertanyaan yang diajukan para peserta aksi, diantaranya:
Pertama, mengenai proses seleksi mahasiswa yang akan mengikuti KKN RM. Karena banyaknya mahasiswa yang tidak lolos seleksi walaupun sudah memenuhi kriteria. Ada dua tahap pendaftaran, yakni pendaftaran secara online dan tahap pemberkasan. “Ada anak yang hanya mengikuti tahap pendaftaran online saja namun diterima padahal anak tersebut kecelakaan yang mengakibatkan ia tidak dapat mengikuti KKN. Sedangkan ada mahasiswa  aktifis, memiliki IPK 3.7 bahkan dia anggota senat 2 kali periode berurut-urut serta memenuhi kriteria untuk masuk seleksi, malah tidak diterima,” ujar Nadif salah satu peserta aksi. Pihak LPPM sendiri mengatakan bahwa persyaratan masuk KKN RM sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan seperti IPK, jumlah SKS, Piagam/ SK, lulus BTA-PPI dan lain sebagainya. Kemudian ada pengkhususan untuk mahasiswa semester 8 yang sudah memenuhi persyaratan. Kemudian dari hasil semua itu mahasiswa semester 6 yang mendaftar diseleksi dan diranking. Untuk komposisi tergantung kuota masing-masing fakultas dengan kuota 400 masing-masing dapat jatah berapa. “Untuk kasus yang ngga mengumpulkan, itu mungkin saya pribadi yang salah dan ceroboh karena tandanya ternyata ilang, yang dibawah sendirikan ada ceklis item dan itu sudah tak backlist ngga mengumpulkan berkas. tapi kemungkinan kedua orang itu miss atau kelewat  tapi setelah itu saya konfirmasi lagi ternyata tidak bisa ikut, ya sudah,” ujar Yuslam selaku sekertaris LPPM saat mediasi.

Sumber: LPPM IAIN Purwokerto

Kedua, mengenai dana KKN RM yang kurang transparan, dibuktikan dengan adanya beberapa kolom dana yang kosong tidak dicantumkan anggarannya. Seperti pengadaan tong sampah, polybag, bibit tanaman, dan sikat gigi. Setelah audiensi berlangsung memang ada hak-hak yang belum diberikan oleh LPPM kepada mahasiswa. Seperti pengadaan buku panduan RM yang diadakan untuk masing-masing desa, kemudian dana tidak secara penuh diberikan kepada mahasiswa. Dari total anggaran yang diberikan Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KEMENKO PMK) kepada LPPM sebesar 200 juta. 20%  (40 juta) dialokasikan untuk operasional dalam artian dikelola LPPM dan 80% (160 Juta) untuk kegiatan mahasiswa. Dari dana 160 juta ini seharusnya masing-masing desa dari 19 desa mendapatkan uang Rp.7.790.000 namun yang diterima mahasiswa hanya Rp. 5.665.000. dari hasil mediasi tersebut pihak LPPM berjanji akan mengembalikan sisa uang sebesar Rp. 2.125.000 ke masing-masing koordinator desa. Seperti yang dikatakan Hargianto selaku Kepala Subbagian“Untuk RM saya tetap pastikan 20% 80% tetapi saya tetap berhitung terlebih dahulu untuk pajak dan sebagainya nanti saya akan kembalikan semua ke panjenengan biar saya transparan,  hidup enak tidur nyenyak. Kalau itu  memang hak kamu tak kasihkan ke kamu. Itu prinsip saya. Saya akan kembalikan dana itu jika memang ada kesalahan. Nanti saya akan hitung kembali.” Tandasnya.
Ketiga, mengenai ketiga program yang dicanangkan LPPM untuk dilaksanakan peserta KKN RM ke-44. Seperti program pola hidup bersih sehat  yaitu bagaimana cara menggosok gigi dan mencuci tangan yang baik dan benar, ini kurang tepat sasaran. Karena mayoritas masyarakat dan anak-anak sudah mengetahui cara menggosok gigi dan cuci tangan yang baik dan benar. Kemudian pemanfaatan lahan pekarangan, dimana bibit yang digunakan merupakan bibit sayuran. Sedangkan tidak semua desa dapat ditanami bibit sayuran karena mayoritas tanah dipesisir pantai adalah pasir jadi kurang cocok jika ditanami sayuran. Kemudian program yang terakhir adalah pembuatan kompos. Program ini juga dirasa kurang pas, karena mayoritas masyarakat merupakan peternak sapi, dimana mereka sudah memanfaatkan kotoran sapi menjadi bio gas.
Ketiga program tersebut kurang tepat sasaran bagi masyarakat kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen. Dari pihak LPPM mengaku tidak mengassesmen terlebih dahulu kiranya program apa yang cocok untuk masyarakat sekitar. Apalagi pada 2017 lokasi tersebut sudah pernah dijadikan tempat KKN RM. Oleh karena itu, masyarakat beranggapan program-program tersebut kurang bermanfaat. Saat audiensi berlangsung pihak LPPM menjelaskan bahwa lokasi awal yang diajukan oleh pihak LPPM ialah kecamatan Karangdaya Kabupaten Kebumen. “Untuk mendapat lokasi RM itu sebenarnya semua sudah mengajukan ke Kabupaten Kebumen, awal kita mengajukan itu tidak di Petanahan tapi di Karangdaya. Tetapi ternyata sudah di plot oleh perguruan tinggi lain. Namun  kewenangan untuk meletakkan tempat adalah kewenangan Bapeda,” Ujar Hardianto.

Dalam rangkaian aksi tersebut para peserta menempelkan surat cinta untuk LPPM ke dinding pagar pembatas. Dimana surat cinta tersebut ditulis oleh 400 mahasiswa Revolusi Mental yang berisi kritik dan saran untuk LPPM.
Besar harapan untuk LPPM agar lebih baik lagi kedepannya. Seperti yang dikatakan Sofy selaku koordinator desa “Harapan saya setelah ini regulasi yang dibuat oleh LPPM terhadap KKN agar lebih tertata, tersusun dengan rapi kemudian ada kejelasan, ketransparansian yang jelas untuk KKN yang selanjutnya,” Ujarnya. Pihak LPPM sendiri mengucapkan banyak terimakasih karena mahasiswa sudah mau menyuarakan aspirasinya.

       Reporter: Arul, Risa, & Arifa
Editor : Rere


Persiapan formasi papermob  


Purwokerto - Persiapan pembentukan formasi Papermob Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) IAIN Purwokerto 2019 dimulai pada pukul 06.45, acara diawali dengan apel pagi di halaman Rektorat IAIN Purwokerto. Setelah itu peserta berangkat menuju lapangan purwanegara dengan berjalan kaki dan di pandu oleh panitia dan juga beberapa anggota dari tim polisi keamanan lalu lintas (14/8).

Papermob merupakan salah satu rangkaian kegiatan acara PBAK IAIN Purwokerto 2019 yang di ikuti oleh 2684 peserta dari Mahasiswa Baru IAIN Purwokerto. Pada Papermob kali ini seperti halnya PBAK tahun lalu panitia memilih Lapangan Purwanegara sebagai tempat pelaksanaan Papermob dikarenakan lapangan tersebut lebih luas mengingat halaman kampus memiliki keterbatasan tempat untuk mencakup seluruh maba PBAK 2019. Selain itu panitia juga sudah merancang 10 bentuk formasi, diantaranya Logo IAIN Purwokerto, Merah Putih PBAK 2019, HUT RI-74 dan beberapa formasi kaligrafi. Arih selaku Divisi Acara menuturkan bahwa formasi kaligrafi merupakan suatu terobosan terbaru dari PBAK IAIN Purwokerto, mengingat PBAK tahun lalu tidak ada formasi kaligrafi.

Peserta PBAK IAIN Purwokerto merespon acara ini dengan sangat baik, karena mengingat acara ini merupakan suatu pengalaman yang baru bagi mereka. Namun selain itu beberapa juga sangat menyayangkan mengenai keefisienan waktu.
"Acaranya seru, Asik bikin acara kaya gitu, dulu sih di SMA juga pernah bikin Papermob, cuman bedanya kali ini pesertanya lebih banyak, cuman sayangnya tadi ada sedikit kendala di pembagian kertas, ada yang kurang dan juga waktunya kurang efisien jadi kurang tertata gitu, harapan aku buat Papermob selanjutnya sih semoga lebih kreatif, asik dan lebih tertata pembagian waktunya" Ujar Nampi Astuti (ES/FEBI) salah satu peserta Papermob.



Reporter: Fazrul & Wardah
Editor    : Ana Maisyara 

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.