Kancah Pemikiran Konstruktif

Wednesday, November 25, 2020

Islam Aboge: Toleransi Tidak Menghabisi Tradisi

 

Ilustrasi oleh: Alya OBS

“Untuk memenuhi hajatan jejodohan tetangga, baik NU maupun Muhamadiyah, saya kerap diminta menghitung dan menentukan tanggal yang baik untuk melangsungkan pernikahan.”

Sabtu siang itu Tugiri tidak menderes nira pohon Aren. Pekerjaan sehari-harinya tersebut tidak dilakukan karena istri dari pria penganut Islam Aboge ini baru meninggal tiga hari sebelumnya.

Dalam suasana duka, kepada LPM OBSESI Tugiri yang merupakan salah satu tokoh Islam Aboge membagikan kemasygulannya seputar amalan Islam Aboge yang semakin ditinggalkan generasi muda di lingkungannya. Padahal, masyarakat Desa Karang Bawang, Ajibarang, masih kental menerapkan tradisi Islam Alif Rebo Wage (Aboge).

Bagaimanapun, tradisi Islam Aboge yang mempunyai keunikan dalam perhitungan kalender atau penanggalan Jawa banyak digunakan oleh masyarakat Banyumas, Jawa Tengah, terutama di daerah Ajibarang, untuk menentukan hari, tanggal, bulan, dan tahun Jawa. Dari menentukan hari baik untuk bepergian, bercocok tanam, hajatan seperti pernikahan, sunatan, sampai upacara-upacara keagamaan dihitung menggunakan penanggalan Jawa khas Aboge. Kalender Jawa biasanya disebut dengan kalender Kurup (asal kata Arab).

“Nama-nama tahun penanggalan Jawa dalam Aboge berawalan huruf Arab, yakni alip, ehe, jimawal, je, dal, be, wawu, jimakir. Alif itu sebutan tahun pertama dari satu windu tahun dalam kalender Jawa,” papar Tugiri (14/11).

Diakui Tugiri, kini komunitas Islam Aboge kebanyakan berada di desa-desa terpencil di Banyumas. Ia pun merasa sangat bertanggung jawab untuk melestarikan tradisi beserta ritual-ritual Aboge yang sudah turun-temurun mengakar lewat laku kejawen.

Dua Aboge

Menurut ayah dari 5 anak ini Aboge terbagi menjadi dua, yaitu Aboge Putihan dan Aboge Abangan. Aboge putihan tetap menjalankan syariat atau kewajiban dalam Islam seperti salat, puasa, zakat, dan haji, namun tidak meninggalkan tradisi Islam kejawen. Sementara Aboge abangan tidak menjalankan segala bentuk kewajiban syariat Islam. Aboge abangan hanya menjalankan peribadatan atau ritual kejawen.

“Mereka berpegang pada Sastro Jowo Hayo Ningrat, yaitu ilmu kejawen yang tidak menjalankan kewajiban ajaran Islam. Sembahyangnya dengan bersemedi atau tapa seperti di kamar tiga hari tiga malam agar mendapat wejangan dari Gustinya,” ujar Tugiri.

Berbeda dengan abangan, Islam Aboge atau Aboge putihan, lanjut Tugiri, memiliki kitab sejak jaman nenek moyang bernama Al Manak Aboge. Kitab ini berisi tentang tauhid, risalah salat, fikih, doa-doa, yasin, dan tahlil. Kitab tersebut sudah sejak dahulu diyakini Tugiri dan penganut Islam Aboge sebagai dasar ajaran umat Islam pada umumnya, sebelum Al-Qur’an   tersebar di tanah Jawa dan sangat mudah diakses seperti saat ini.

Yang menyamakan Aboge putihan dan abangan adalah praktik perhitungan penanggalan Jawa. Kedua Aboge ini, sambung Tugiri, menggunakan rumus dan panduan yang sama.

Selain itu, ia juga menceritakan tentang pengalamannya saat berproses belajar penanggalan Aboge bersama para sesepuh. Hari-harinya pun sudah ditentukan seperti malam Senin kliwon, Jum’at kliwon atau biasa disebut dengan hari-hari angker. Sebelum mengaji harus menjalankan amalan atau tirakat berupa puasa dan ngasrep (mengonsumsi makanan tanpa bumbu garam, gula, dan bumbu-bumbu lainnya). Semua itu menurut Tugiri bertujuan agar yang dipelajari mudah masuk dan menempel pada jiwa.

Merawat Tradisi, Menghidupkan Toleransi

Tugiri tahu persis selalu ada ketegangan antara para penganut Islam Aboge dengan Islam mainstream. Namun begitu, ia berharap agar perbedaan amalan peribadatan, tradisi, dan penanggalan dari kedua Islam itu tetap disikapi secara damai.

Ia juga sangat berharap kerja sama dan suasana guyub di antara masyarakat yang menganut Islam Aboge dengan yang meyakini Islam mainstream tetap terjaga. Bagaimanapun, dalam keseharian warga mayoritas Islam di Banyumas yang berafiliasi pada Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah tidak sedikit yang masih mengamalkan penanggalan Jawa.      

“Untuk memenuhi hajatan jejodohan tetangga, baik NU maupun Muhamadiyah, saya kerap diminta menghitung dan menentukan tanggal yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Bahkan dipanggil sebagai srana saat begalan (yaitu menikahkan anak sulung dan bungsu) agar terhindar dari penyakit rumah tangga menggunakan perhitungan tradisi Aboge,” ungkap Tugiri.

Harapan besar itu bercermin dari pengalaman sepanjang hidup Tugiri di desanya. Islam Aboge yang ia anut tidak selalu dipandang baik oleh seluruh masyarakat di desa Karang Bawang. Ia kerap mendapat perlakuan berbeda dari warga di sekitar rumahnya.

Hal ini biasanya terjadi terutama ketika menjelang Ramadan dan Syawal. Cibiran tak jarang ia dapatkan hanya karena penetapan tanggal 1 Ramadon dan 1 Syawal atau Idul Fitri berbeda dengan Muslim mayoritas di desanya.

Beberapa tetangganya sengaja mengatakan kepadanya, kalau tanggal awal puasa tidak sama seperti Muslim mayoritas di lingkungannya yang berafiliasi dengan NU, maka puasa yang dijalankan oleh para penganut Islam Aboge itu batal. Tugiri dan para pengamal Islam Aboge memilih menyikapi polemik Ramadan dan Syawal itu dengan menghormati penanggalan Islam (Hijriyah). Ia tetap meyakini bahwa puasanya tidak batal hanya karena perbedaan tanggal.

“Yang berhak menentukan batal atau tidak bukanlah manusia, tapi Allah,” tegas Tugiri.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Banyumas M. Roqib juga membenarkan adanya perbedaan penanggalan ini. Menurutnya Islam Aboge selalu selisih dalam penentuan tanggal awal Ramadan, Syawal, dan Idul Adha di setiap tahunnya. Hal ini terjadi, bagi Roqib, karena proses perhitungan yang berbeda, sehingga mempunyai konsekuensi dalam penetapan hasil yang berbeda juga.

Ia memaparkan bahwa dalam konteks Islam ada hak ikhbar dan hak isbat. Ikhbar kata Roqib untuk memberikan informasi terhadap keyakinan maupun komunitas yang dianut, tetapi yang berhak menetapkan isbat itu pemerintah. Organisasi hanya memberitahukan saja.

“Jika pemerintah menyampaikan untuk menyerentakkan puasa, ya itu kewajiban pemerintah menyampaikan. Maka, ditaati atau tidak, itu kembali pada dasar yang mereka yakini sesuai syariat Islam,” jelas Roqib.

Roqib pun sebagai Ketua FKUB mengedepankan penghormatan dan toleransi terhadap prinsip atau penghitungan masing-masing, agar masyarakat Banyumas tetap hidup harmonis.

Aboge meyakini konteks hisabnya itu seperti Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah ditolerir, maka harusnya Aboge juga ditolerir,” ucap Roqib dengan pasti.

Jadi, Roqib berupaya menegaskan kembali, kalau dalam konteks penghormatan pada pendapat atau keputusan Muhamadiyah yang mendasarkan pada hilal dan hisab bisa ditoleransi, maka terhadap komunitas Islam Aboge yang mendasarkan pada hisab saja juga harus dihormati. Roqib memilih sikap agar perbedaan pendapat tidak perlu dipertentangkan secara tajam.

Peran Pemuda Merayakan Keberagaman

Perselisihan penanggalan dan prinsip penetapan Ramadan, Syawal, dan Idul Adha di Kecamatan Ajibarang maupun Desa Karang Bawang disikapi masyarakat dengan cara dewasa. Interaksi Islam Aboge dengan warga sekitar tidak ada masalah.

Suasana harmonis ini sangat dirasakan oleh Tugiri. Meskipun ia menjadi bagian kelompok Islam yang minoritas di masyarakat, menurutnya semua perbedaan tidak sampai berujung konflik yang serius. Seluruh interaksi sehari-hari tetap berjalan baik.

Tugiri juga aktif mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan para tokoh agama yang afiliasinya NU, seperti pengajian, maulidan maupun tahlilan. Baginya hal tersebut tidak masalah karena sesuai dengan Syariat Islam.

Wakil Ketua Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Ranting Karang Bawang, Ajibarang, Tika Eviana ikut mendorong hubungan harmonis antara warga Islam yang mayoritas dengan komunitas Islam Aboge di desanya. Sebagai pemuda, ia menaruh harapan kepada sesama anak muda agar menguatkan toleransi di tengah perbedaan praktik-praktik beragama di masyarakat.

“Kami tetap menjalin hubungan persaudaraan yang baik dengan penganut Islam Aboge, apalagi sesama umat Islam. Walau kadang perbedaan itu ada, namun tidak masalah untuk kami, asalkan tidak mengganggu dan merugikan orang lain,” ungkap Tika

Sikap Tika ini didasarkan pada pandangannya bahwa adanya perbedaan ajaran dalam Islam oleh para pemeluknya menjadi alasan kuat untuk saling menghormati, bukan memperuncing konflik.

“Kami sama-sama mempunyai dasar ajaran, maka harus saling menghargai saja,” ujar perempuan berusia 21 tahun ini.

Sejalan dengan Tika, Dian (21) yang juga tinggal di Karang Bawang mengungkapkan, walaupuan Islam Aboge minoritas, tetapi masyarakat tetap toleran dan menghargai karena  tradisi Aboge sudah turun temurun, sejak dulu.

“Contohnya waktu lebaran silaturrahmi, sungkeman, kadang ada sebagian orang Aboge yang open house padahal mereka masih puasa dan ada juga yang sama sekali tidak menerima tamu sampai mereka selesai puasa di penanggalannya” ujar Dian, bukan nama asli, yang ingin menunjukkan betapa perbedaan penetapan Syawal dan Idul Adha sama-sama dipraktikkan oleh masyarakat secara positif dan bukan dengan memperuncing ketegangan.

Dian, sebagai anak muda yang merupakan bagian dari warga Muslim mayoritas, sebelumnya tidak menyadari kalau di sekitar rumahnya ada penganut Islam Aboge. Ia baru tahu ketika di suatu maghrib sepulangnya dari salat berjamaah ia melihat sekelompok orang berkumpul seperti melakukan aktivitas yang terpisah dari Muslim yang mayoritas, kemudian sampai rumah ibunya memberi tahu bahwa mereka adalah Islam Aboge.

Ia tidak pernah tahu kalau ada kawan-kawan sepermainannya yang ternyata orang tuanya adalah pemeluk Islam Aboge. Bisa jadi karena di beberapa tempat di Banyumas para pemeluk Aboge mendapat stigma buruk dari umat Islam lainnya sehingga mereka, terlebih anak-anak muda dari Islam Aboge, tidak berterus terang dengan tradisi beragama Aboge yang dijalaninya.

Untuk itulah Tugiri menaruh harapan besar kepada keluarganya yaitu anak, cucu untuk mempertahankan praktik Islam Aboge yang diyakininya. Setidaknya, kata Tugiri, ada dua dari kelima anaknya yang tetap mewarisi tradisi dan ajaran Islam Aboge.

“Saya mengajarkan kepada anak-anak saya agar tradisi Aboge tetap terjaga, genting tan ono pedote. Artinya, tradisi yang diturunkan dari nenek moyang ini jangan sampai putus dan harus dilestarikan,” harapnya.[]

Reporter: Atin Nurul H

***

Tulisan ini bagian dari program Workshop Pers Mahasiswa yang digelar oleh Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) kerja sama dengan Friedrich-Naumann-Stiftung fur die Freiheit (FNF) dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

 

 

Share:

Thursday, November 5, 2020

Peduli Banjir Banyumas, Komunitas Indonesia Bangkit Salurkan Bantuan Untuk Korban Banjir

Purwokerto- Sebagai salah satu wujud kepedulian terhadap musibah banjir yang menimpa beberepa wilayah di Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Komunitas Indonesia Bangkit salurkan bantuan untuk korban banjir. Bantuan tersebut berupa paket sembako, kebutuhan dapur umum, pakaian bekas layak pakai, serta obat-obatan. Penyaluran tersebut dilakukan di posko dapur umum Desa Sirau, Kecamatan Kemranjen, Rabu (05/11)

Seperti yang dikatakan Khoirul Ikhwan Nur Fadli, selaku Koordinator Komunitas Indonesia Bangkit mengatakan  keseluruhan uang yang terkumpul untuk bantuan tersebut, berasal dari aksi galang dana yang berlangsung selama tiga hari sejak minggu (1/11) hingga Selasa (3/11).

“Kita mencari donasi dalam bentuk uang, pakaian layak pakai dan sembako. Tetapi tadi yang kita salurkan tidak dalam bentuk uang, kita salurkan dalam bentuk sembako, sayuran untuk kebutuhan dapur umum, juga ada obat-obatan. Alhamdulillah donasi yang terkumpul selama tiga hari mulai tgl 1-3 ada yang tranfer, selain itu, kami aksi galang dana turun ke jalan dibeberapa perempatan besar , terus kami cari diwarung-warung juga. Total keseluruhan Rp. 4.780.500. Ada sisa uang Rp, 150.000,00 kami berikan ke pencari donasi lainnya,” ujar Ikhwan.

Seperti yang diketahui bahwa hujan deras yang mengguyur wilayah timur Kabupaten Banyumas, mengakibatkan banjir dibeberapa wilayah di Kecamatan Kemranjen. Wilayah terdampak paling luas berada di Desa Sidamulya, Desa Sirau, dan Desa Grujugan. Meskipun air sudah mulai surut, berdasarkan data terbaru yang diberikan oleh Ady Chandra selaku koordinator  Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kabupaten Banyumas, bahwa  masih ada 175 warga yang diungsikan di beberapa tempat. Untuk pengungsian di wilayah Kecamatan Kemranjen ada dua lokasi yaitu Desa Sidamulya tercatat masih 67 warga diungsikan di MI Muhammadiyah Sidamulya, Kemudian Desa Sirau tercatat 60 orang diungsikan di MI Miftaul Ulum, dan di Masjid Baitul Nikmah Gerumbul Pasar Malang tercatat 48 orang.

Untuk memenuhi kebutuhan makan pengungsi dan warga terdampak, ada 4 dapur umum diantaranya dapur umum dari dinas sosial yang  dikelola oleh TAGANA,  kemudian dapur umum MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center) ada dua yaitu di RW 7 dan RW 8,  dan dapur BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) berada  di Gerumbul Pasar Malang.

“Kalau kami (dapur umum ) sudah 7 hari genap satu minggu dari sejak kamis siang kami sudah melayani masyarakat kurang lebih awalnya 1320 karena gerujugan maupun desa sidamulya masuk di ampuan dapur umum ini. Dapur umum harus dibagi-bagi, tapi sebenarnya kami  mampu saja untuk melayani semuanya. Akan tetapi karena mereka mempunyai kapasitas dan kemampuan yang sama, tentunya ketika mendirikan dapur umum harus berkordinasi dan berinduk sehingga tidak terjadi penumpukan atau dapat double jatah makanan dari dapur umum,” jelas Ady.

Ady juga menjelaskan bahwa dapur umum akan terus ada selama tanggap darurat bencana belum dicabut. Kemudian jika sudah memasuki masa transisi darurat maka dapur umum selesai dan diganti menjadi makanan instan untuk dimasak oleh masyarakat.

“Dapur umum masih berdiri dikarenakan ada beberapa masyarakat berkapasitas belum mampu memasak sendiri sehingga masih ada dapur umum untuk mensyuplai masyarakat yang belum bisa masak sendiri yang belum bisa belanja karena akses keluar masuk rumah mereka masih tergenang air,” tambah Ady.

Dengan air yang sudah mulai surut, Ady berharap agar masysarakat segera berbenah dan membersihkan rumah dan lingkungannya.

“Harapan kami setelah ini surut kepada masyarakat tentunya segera untuk mempersiapkan diri, bersih2 rumah maupun persiapan harus memasak sendiri, menghidupi kembali ke keadaan normal ketika tidak banjir,” harap Ady.


Reporter: Aulia Insan Dayu Wijayadin &&

Editor : Arifa

Sebagai informasi tambahan, Indonnesia Bangkit, merupakan gabuungann dari berbagai elemen organisasi diantaranya Komunitas Teater Didik, UKM SENRU, KMPA Faktapala, UKM Master, FMN Purwokerto, UKM Olahrga IAIN Purwokerto, Komunitas Radio Star, Hadeuw Purwokerto, Komunitas Kompos, PMII IIAIN Purwokerto, DEMA IAIN purwokerto, serta UKM Pencak Silat IAIN Purwokerto

Share:

Thursday, October 29, 2020

Bupati Banyumas; “Saya tetap tabayun ke Pemerintah Pusat, karena pasti tujuannya baik”

 

Massa diepan Alun-Alun Purwokerto

Berbagai elemen mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Serikat    Masyarakat Banyumas Bergerak (Semarak) untuk keempat kalinya lakukan aksi menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja bertempat di depan Alun-alun Purwokerto, Selasa (27/10). Berbeda dengan aksi sebelumnya, aksi kali ini bertajuk pernikahan pemerintah dengan oligarki.

Aksi dimulai dengan kovoi dari Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) Universitas Jenderal Soedriman (Unsoed) pada pukul 13.13 WIB dan sampai di depan Alun-alun pukul 13.44 WIB, kemudian dilanjutkan dengan merapatkan barisan dan membuat border.  Sesuai kesepakatan saaat teknis lapangan, mereka akan lakukan aksi di depan gedung DPRD Banyumas seperti biasa. Akan tetapi, ketika bergerak maju, massa aksi dicegah oleh aparat kepolisian, sehingga timbulah negosiasi dari tim lobi dengan Kapolresta Banyumas, Wisnhu, serta jajaran aparat kepolisian lainnya.






Afdhal Yuriz, salah satu tim lobi Semarak, meminta kepada aparat agar massa aksi diberikan ruang untuk bisa menyuarakan aspirasinya di depan gedung DPRD meskipun di tempat tersebut juga sedang ada acara.

“Kita mohon tempatnya dibagi dua itu, Pak. Tugas mengayomi Polri ya dibuktikan konkrit hari ini. Bapak lihat sendiri massa aksi tidak sebnyak kemarin, dan kesepakatan teklap hari ini kondangan, konsepnya pernikahan antara pemerintah dan oligarki, menampilkan teaterikal, demo masak.  Sehingga kami sangat bisa menjaga masa aksi,” ujar Afdhal berusaha meyakinkan pihak kepolisian.

Tidak puas dengan statement  Afdhal, Whisnu selaku Kapolresta Banyumas, bersikukuh tidak mengizinkannya dengan dalih mencegah benturan antara mahasiswa dengan masyarakat yang sedang mengikuti kegiatan bazar, sembako oleh Pemuda Pancasila.

“Saya tidak mau tau untuk masalah itu, yang jelas kami inginkan tidak ada benturan antara adek-adek mahasiswa dengan mereka yang ada disana (depan gedung DPRD). Iya, sampean bisa menjaga, yang masyarakat sana bagaimana? Tugas saya biar mempermudah itu ya ini arahnya seperti ini.” Ujar Whisnu.

Selama 15 menit digunakan untuk negosiasi dengan aparat kepolisian hanya membuahkan hasil massa aksi tetap berada di depan alun-alun Purwokerto tetapi tim lobi dan perwakilan dikawal oleh polisi memasuki gedung DPRD Banyumas untuk melakukan negosiasi dan menyampaikan tujuan dari aksi kali ini.










Kemudian, pukul 15.15 WIB massa aksi kembali merapatkan barisan dan merapikan bordernya kembali, dan dilanjutkan seruan orasi, demo masak menyalakan kompor untuk memasak mie instan dan menyeduh kopi, serta ada penampilan teaterikal dari Universitas Harapan Bangsa dan Amikom dengan judul “Janji Manis”.

Demo masak: Menyeduh kopi

Namun, sangat disayangkan, yang menemui massa aksi hanya staf umum, baik Pimpinan DPRD maupun anggotanya tidak ada yang berada dikantor.

Dalam proses negosiasi, Afdhal, menyampaikan goal dari aksi kali ini yakni DPRD Banyumas maupun Bupati Banyumas bisa menemui massa Aksi dan berdiskusi bersama di mimbar bebas serta menyerakan hasil kajian yang diproduksi oleh pihak Bupati Banyumas.

“Aksi tanggal 15, dapat kesepakatan bahwasanya DPRD dan Bupati Banyumas siap memberikan pernyataan sikap secara kelembagaannya, bukan hanya menyampaikan aspirasi, kita tunggu. Bahkan mereka mengerahkan staf ahli, SDM,  yang dipunyai untuk memproduksi kajian. Sampaikan saja ketika memang mendukung omnibus ya sampaiakn, argumentasikan, dasarnya apa mendukung, dengan konsep aksi pernikahan pemerintahan dan oligarki kita ingin sebenarnya mengajak DPRD dan Bupati keluar menemui massa aksi kita mimbar bebas didepan, berargumen secara substansi, bukan narasi-narasi kosong, pasal mana yang mereka setujui, landasan apa yang mereka pakai untuk menyetuuinya. Kita juga sudah membuat kajian terbaru dengan draf terbaru versi draft ke-6 pasca pengesahan,” ujar Afdhal.

Menanggapi hal tersebut, Staf umum DPRD Banyumas, menyampaikan bahwa Pimpinan beserta semua anggota DPRD sedang melakukan workshop di Cirebon dengan menunjukan jadwal. Dengan begitu, tim lobi meminta untuk dihubungkan dengan Pimpinan DPRD melalui panggilan seluler. Akan tetapi, Staf tersebut hanya bisa menghubungi ajudannya. Namun,  dalam panggilan seluler tersebut, ajudan tidak dapat menghubungkannya dengan Pimpinan DPRD dan menutup teleponnya secara sepihak.

Hal tersebut membuat tim lobi beranjak menghampiri kantor Bupati Banyumas, namun hal yang sama terulang kembali. Setelah menunggu beberapa menit, dikonfirmasi bahwa Bupati sedang melakukan perjalanan dinas.

Kali ini, Bupati Banyumas, Ir. Achmad Husein, dapat terhubung melalui telepon. Telepon masuk dari bupati melalui Koordinator Lapangan, Fakhrul Firdausi. Dalam panggilan tersebut, Bupati tetap dengan sikapnnya, tetap tabayun ke Pemerintah Pusat dengan dalih yakin bahwa tujuan dari pemerintah pusat itu baik, meskipun ada hal yang tidak diketahui dan tidak dipahami, selain itu, beliau juga bersedia memfasilitasi mahasiswa dengan DPR RI Dapil Banyumas Cilacap.

“Sikap saya itu tetap tidak ada perubahan bahwa saya tetap tabayun ke pemerintah pusat, apapun isinya tapi saya meyakini pemerintah pusat itu tujuannya baik. Namun begitu karena saya tau bahwa ini yang protes itu banyak bukan hanya di Purwokerto tapi di seluruh Indonesia mestinya ada hal-hal yang mungkin saya tidak tahu dan tidak paham isinya karena itu begitu tebal dan begitu komplek.  Sehingga yang diperlukan adalah analisa para ahli, saya sudah mengumpulkan dari  ahli hukum di Banyumas dari seluruh universitas yang ada di Banyumas.  Saya kumpulkan semuanya dan saya jadikan buku dan akan saya sampaikan kepada pak Presiden dan DPR RI  serta lewat Gubernur Jawa Tengah,” jelasnya.

“Namun karena para mahasiswa itu menghendaki adanya diskusi dengan para anggota DPR RI yang berasal dari Banyumas-Cilacap. maka saya akan siap untuk memfasilitasi. Para anggota DPR RI nanti kami undang atau bisa saja yang di Purwokerto nanti ke Jakarta. Saya punya saran saja mahasiswa harus berfikir logika dan ilmiah dengan data-data yang benar saya akan dampingi itu maksimal 20 orang, ya. Adik-adik yang 20 orang ini akan saya fasilitasi untuk bertemu di Jakarta sama mereka, mana yang terbaik nanti kita bicarakan lebih lanjut. Toh saya hubunganya dengan mahasiswa di Purwokerto begitu baik begitu bagus saya sebetulnya apresiasi dan nurut. Lah wong saya sedang diperjalanan begini ditelfon saya siap saya diskusi juga siap walaupun keterbatasan ilmu yang saya miliki,” pungkasnya dan mengakhiri teleponnya.

Pukul 16.00 WIB telepon dari Bupati selesai, kemudian dilanjutkan dengan narasi sumpah mahasiswa oleh peserta aksi dan orasi lainnya hingga pukul 16.30 WIB, massa aksi membacakan pernyataan sikap bersama dipandu oleh Fakhrul. Pernyatan sikap kali ini diantaranya

1.      Mosi tidak percaya kepada pemerinta dan DPR

2.      Menuntut DPR RI mencabut pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja

3.     Menuntut Presiden RI mengeluarkan Perppu yang akan menggantikan UU Omnibus law cipta kerja

4.      Menuntut DPRD Banyumas dan Bupati Banyumas menolak Omnibus Law Cipta Kerja.

5.      Mendesak pemerintah pusat segera menyelesaikan pandemi Covid-19

6.      Wujudkan reforma agraria seati dan industrialisasi nasional

7.      Menuntut DPR RI melibatkan masyarakat dalam pembentulam peraturan kedepannya

8.      Menuntut DPR RI agar bersikap rasional dalam merealisasikan kebijakan di masa pandemi.

Aliansi SEMARAK akan tetap teguh pada pendiriannya menolak UU Omnibus Law yang cacat secara formiil maupun materiil demi kebaikan masyarakat Banyumas, dan Indonesia pada umumnya.

Sebelum membubarkan diri, massa aksi ingin berjalan maju menuju depan Gedung DPRD untuk meninggalkan semiotik secara simbolik dengan menyegel gedung DPRD. Akan tetapi,  aparat kepolisian tidak mengizinkannya.

“Sebenarnya hasil kesepakatan teknis lapangan sebelum kita membubarkan massa, kita ingin meninggalkan semiotik secara simbolik yaitu penyegelan gedung DPRD dan Bupati. Jadi kenapa kita nyoba izin berkoordinasi dengan PP. Polisi yang harapannya bisa mengamankan tetapi nyatanya tidak membuahkan hasil. Tidak bisa beranjak pindah kesana padahal minimal capaian terendah itu, meninggalkan semiotik secara simbolik kita menyegel gedung DPRD dan Bupati karena tidak mewakili dan mendengarkan aspirasi masyarakat”  jelas Afdhal.

Aksi berjalan dengan damai meskipun ada beberapa hal yang mengecewakan, hal ini disampaikan oleh Afdhal saat ditemui oleh tim liputan LPM OBSESI

“Kalau dari saya melihat hal ini, ini sudah menjadi pembacaan dari teman-teman aliansi. Karena memang di setting untuk massa aksi tdak dapat akses menemui baik DPRD maupun Bupati. Masa iya, tiba-tiba ada kegiatan, terus kemudian juga masa sama sekali ga ada perwakilan bupati atau DPRD yang punya privelege  buat menyatakan sikap dari Bupati atau DPRD. Itu pembacaan kita. Kita hari ini kecewa, karena sama sekali tidak berbuah hasil. Hasil negosiasi didalam tadi bahkan negoiasi terakhir ketika menemui perwakilan menggantikan bupati hanya bersedia menyampaikan narasi kita” pungkasnya.

 

Reporter: Aulia Insan dan Dayu Wijayadin

Editor : Arifa N

Share:

Friday, October 16, 2020

Aksi Ketiga ‘Banyumas Tolak Omnibus Law Cipta Kerja’ Berlangsung Hingga Malam; Bupati Banyumas dan Pemerintah Daerah Bersikukuh Tidak Bisa Memenuhi Tuntutan Massa Aksi.

Aksi lanjutan tolak Omnibus Law Cipta Kerja, Ribuan massa terdiri atas elemen mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Masyarakat Bergerak (SEMARAK) dan Koalisi Masyarakat Banyumas  (KOMBAS) kembali mendatangi gedung DPRD Banyumas (15/10)

Aksi tolak omnibus Law Cipta Kerja yang ketiga kalinya, dimulai dengan elemen mahasiswa dengan longmarch dari Jl. dr. Angka menuju gedung DPRD Banyumas. Pukul 14.07 massa aksi memenuhi depan gedung DPRD Banyumas, dan langsung merapikan barisan. Tidak lama kemudian, pada pukul 14.17, Koalisisi Masyarakat Banyumas (KOMBAS)  sampai di depan Gedung DPRD Banyumas, dan bergabung dengan massa aksi yang lainnya.

Dengan formasi yang sudah lengkap, massa aksi dari berbagai elemen menyampaikan orasi dengan narasi tolak dan cabut omnibus law cipta kerja.

“Kehadiran kami disini bersama rekan-rekan adalah satu tujuan, menolak undang undang dan menghapus omnimbus law,” ujar salah satu perwakilan dari  Front Pembela Islam saat menyampaikan orasinya dengan tegas dan lantang.

Pukul 14.43 massa aksi melaksanakan salat asar berjamaah, istighosah, doa bersama di depan gedung DPRD Banyumas, dilanjutkan dengan mengumpulkan kembali massa aksi, dan orasi seperti biasa.

Di tengah seruan orasi yang semakin menggema, Bupati Banyumas, Ir. Achmad Husein menemui massa aksi menyampaikan tanggapannya terkait aksi lanjutan tolak omnibus law cipta kerja kali ini. Dengan disertai permintaan maaf beliau mengatakan tidak bisa memenuhi permintaan  atau tuntutan massa aksi yaitu menandatangani surat pernyataan menolak omnibus law cipta kerja dengan dalih bahwa DPRD dan bupati hanya anak dari pemerintah pusat dan tidak mau durhaka.

 “Posisi kami sebagai bupati adalah anak dari pemerintah pusat, semoga kalian bisa mengerti,”  ujar Achmad Husein.

Selain itu beliau juga mengatakan bahwa pemerintah daerah sangat tergantung pada pemerintah pusat.

“Anak-anaku, mahasiswa-mahasiswi harus berpikir dengan logika, dengan akal sehat. pemerintah daerah sangat tergantung pada pemerintah pusat, karena APBD kabupaten banyumas 87% berasal dari pemerintah pusat, tanpa pemerintah pusat kabupaten banyumas bangkrut  tidak bisa apa-apa,”  jelas Achmad Husein dengan lugas.

Tidak puas dengan apa yang disampaikan Bupati Banyumas, massa aksi dipimpin oleh kordinator lapangan tetap meminta bupati agar menandatangani surat pernyataan menolak omibus law cipta kerja karena dianggap cacat secara materil dan formil.

“ yang kami minta keberpihakan pemerintah Banyumas terhadap masyarakat Banyumas,” ujar Afdhal dengan tegas tanpa berbelit-belit.

Namun sangat disayangkan, Bupati Banyumas dan Pemerintah Daerah bersikukuh menolak untuk memenuhi permintaan tersebut. Hingga penolakan tuntutan dari massa aksi ditegaskan kembali oleh Ketua DPRD Banyumas, Budhi setiawan.

“Kami sudah menyampaikan aspirasi dari mahasiswa, tugasnya DPRD adalah menyampaikan, dan sudah disampaikan. Kami tidak bisa memaksakaan pemerintah pusat yang penting aspirasi dari mahasiswa SEMARAK sudah disampaikan. Perkara dari pusat  akan menanggapi atau tidak, kami tidak bisa mengatur. Kita menunggu saja.  Tetapi keputusan final, kami tidak bisa menerima poin tuntutan mahasiswa berupa  “menolak omnibus law cipta kerja” dan menandatangani surat pernyataan menolak omibus law cipta kerja,” ujar Budhi Setiawan saat menemui massa aksi.

Tidak berhenti di pernyataan Bupati dan Ketua DPRD, pukul 16.48 tim perwakilan dari massa aksi berhasil memasuki gedung DPRD Banyumas, dan melakukan negosiasi dengan Bupati Banyumas.  Dalam negoisasi tersebut, Bupati Banyumas, Achmad Husein meminta waktu dua pekan untuk mengkaji Omnibus law.


Karena tuntutan aksi yang belum terpenuhi, massa aksi memutuskan untuk tetap bertahan  dengan melakukan orasi kembali, salat jenazah sebagai representasi dari matinya hati nurani pemerintah dan dilanjutkan dengan salat magrib berjamaah.

Hingga petang demonstrasi tetap dilakukan dengan berbagai macam aksi dari pembacaan puisi perlawanan, menyanyikan lagu dan yel-yel sebagai penyemangat aksi . Mereka tetap bertahan dan menyuarakan orasi-orasi agar tuntutan mereka terpenuhi.

Setelah beberapa kali proses negosiasi yang berjalan alot  hingga pukul 19:00 WIB, massa aksi dan pihak Pemerintah Banyumas belum menemukan titik temu. Sehingga dari pihak pemerintah melalui Porles Banyumas memberi peringatan agar aksi segera disudahi mengingat waktu sudah malam dan dianggap mengganggu. Namun, massa aksi tetap memilih bertahan karena tuntutan masih belum terpenuhi dan massa aksi mengacu pada UU Nomor 9 Tahun 1998  tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum tidak mengatur batas waktu seseorang atau kelompok melakukan demonstrasi.


Negosiasi masih terus berlanjut, antara korlap dengan porles Banyumas. Namun, negosiasi tidak berjalan dengan lancar dan kedua belah pihak tetap bersikukuh dengan masing-masing keinginannya. Hal ini berakibat pada massa aksi yang mulai merapatkan kembali barisannya karena terlihat jelas, aparat bersiap membubarkan massa. Pukul 19.45 Brimob melakukan blokade dan puncaknya pukul 20.00 WIB watercanon disemprotkan serta disusul dengan gas air mata ditembakkan oleh aparat kepolisian. Selang waktu 15 menit, pukul 20.15 masa aksi menarik diri.

 

Reporter          : Dayu & Windha

Editor              : Aulia Insan

 

Share:

Tuesday, October 13, 2020

Aksi Penegasan Tolak OMNIBUS LAW Aliansi Serikat Masyarakat Bergerak Banyumas

 

Titik IAIN Purwokerto

PURWOKERTO- Aliansi Serikat Masyarakat Bergerak Banyumas (SEMARAK) kembali gaungkan suara tolak UU Cipta Kerja di beberapa titik kota Purwokerto. Aksi kali ini di lakukan di 7 tempat yang sudah di tentukan yaitu didepan patung kuda Universitas Negeri Jendral Soedirman, depan Univesitas Wijayakusuma Purwokerto, depan IAIN Purwokerto, pertigaan Jl. Dokter Angka, perempatan Dukuh Waluh, perempatan Karang Asem, dan segitiga Pasar Cermai. (12/10)

Dimulai sekitar pukul 12.30 para masa mulai berkumpul di titik-titik yang telah ditentukan. Berbeda dengan aksi sebelumnya kali ini tidak terlalu banyak masa yang ikut turun. Disetiap titik hanya terdapat kurang lebih 50 orang saja. Hal tersebut dikarenakan untuk aksi kali ini hanya fokus untuk penyebaran poster dan  press realese. Serta sebagai bentuk penegasan bahwa masih banyak orang yang menolak UU Cipta Kerja dan mensosialisasikan bahwa UU Cipta Kerja itu merupakan hal yang perlu ditolak bersama masyarakat.

Titik Patung Kuda UNSOED

“Aksi hari ini memang sesuai rencana karena memang saat teklap sengaja direncanakan tidak akan terlalu banyak masa sekitar 30-40 orang saja. Namun tadi juga membludag sampai 60 orang, hal itu dikarenakan kita turun di titik masyarakat yang sibuk, kami tidak mau mengganggu aktivitas dan kesibukan masyarakat. Kita sebenarnya fokusnya prertama untuk bagi poster, pasang mposter, dan membagikan press reales, kita ingin terlihat bahwa masih banyak kok orang yang menolak omnibus law cipta kerja”. Ujar Bowo selaku korlap titik IAIN Purwokerto.

Perempatan Karang Jambu

Untuk masa yang berkumpul di IAIN Purwokerto terdiri dari anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN Purwokerto, Extra kampus PMII, dan FMN Purwokerto. Dari titik kumpul masa berjalan menuju perempatan Karang Jambu. Korlap menjelaskan bahwa Perempatan Karang Jambu dipilih sebagai titik orasi karena mereka mencari ruang yang memang banyak masyarakat banyak yang lalu-lalang sehingga informasi yang ingin sampaikan bisa komunikatif pada masyarakat. “Aksi ini sesuai dengan rencana, teman-teman yang ikut turun juga sangat semangat serta banyak pengendara mobi dan motor mengacungkan jempol yang berarti mereka ikut mengapresiasi pergerakan mahasiswa kali ini”. Jelas Bowo. Bowo juga menjelaskan bahwa masyarakat tidak terlalu merasa terganggu dengan aksi mereka, namun justru menjadi hiburan ditengah kesibukan siang hari.

Aksi selesai sekitar pada pukul 14.30. Dan berdasarkan informasi yang di dapat nantinya akan diadakan aksi lagi untuk mencapai tujuan mereka.


Reporter : Arifa

Dokumentasi : Dayu

Share:

TERPOPULER