Kancah Pemikiran Konstruktif

Thursday, September 26, 2019

Peringatan Hari Tani Nasional, massa aksi menyoroti Konflik tanah di Desa Darmakradenan

Purwokerto- Massa aksi dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Aliansi Front Perjuangan Rakyat (FPR) Banyumas memperingati hari Tani, Selasa(25/09) di Alun-Alun Purwokerto. Sebanyak 80 massa berpendapat bahwa Monopoli dan Perampasan tanah yang sangat masif di rezim Joko Widodo ini menjadi Urgensi mereka menggelar aksi.
Hari Tani Nasional
Foto Oleh: Dayu
Berbagai macam konflik perampasan tanah, khususnya di Kabupaten Banyumas,  terjadi di Warga desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang. Konflik terjadi antara Kaum tani yang tergabung dalam organisasi Serikat Tani Amanat Penderitaan Rakyat (STAN AMPERA)  dengan PT. Rumpun Saru Antan (RSA). PT. RSA merupakan perusahaan kerja sama antara Yayasan Rumpun Diponegoro (YARDIP) dengan PT. Astra dalam bentuk perkebunan coklat yang sudah habis masa Hak Guna Usaha (HGU)  Pada Desember 2018. Akan tetapi YARDIP yang merupakan yayasan di bawah naungan Kodam IV Diponegoro kembali berupaya memperbarui HGU tersebut. 
Seperti yang dikatakan Ibrahim Syah selaku Koordinator Lapangan Aksi hari ini, konflik tanah yang ada di Desa Darmakradenan, agar HGU yang diajukan Kodam IV Diponegoro diberhentikan menjadi tuntutan khusus dalam aksi kali ini “Untuk tuntutan utama yang paling khusus di Banyumas yaitu Konflik tanah di Desa Darmakradenan. 90% masyarakat Darmakradenan ini memanfaatkan tanah yang sekarang di klaim oleh TNI khususnya Kodam  IV Diponegoro” ujarnya
sedangkan untuk tuntutan umum terkait kabut asap yang ada di Sumatra dan Kalimantan. Penanganan kasus kabut asap ini sama sekali tidak serius.  Malah yang terjadi adalah kriminalisasi kaum tani sebanyak 230 orang yang nyatanya bukan penyebab utama dari insiden ini” tambahnya
Front Perjuangan Rakyat (FPR)  Banyumas menyebutkan tuntutan dalam momentum Hari Tani Nasional 2019
1.    Hentikan segala bentuk Monopoli tanah dan perampasan tanah sebagai akar kemiskinan Rakyat serta akar permasalahan Asap Kebakaran Hutan dan Lahan.
2. Hentikan segala bentuk kriminalisasi dan Represifitas terhadap kaum tani yang memperjuangkan Hak atas tanah.
3.  Usut tuntas masalah asap dengan mencabut HGU Perkebunan besar serta hentikan perizinan terhadap perkebunan baru yang menjadi penyebab utamanya.
4.  Menuntut pemerintah mengumumkan secara publik perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumatra dan Kalimantan.
5.    Berikan jaminan ke Kesehatan terhadap korban asap di kalimantan dan Sumatra
6.     Hentikan segala bentuk Tindakan fasus dan rasis yang dialkukan oleh Kodam IV Diponegoro.
7.  Hentikan operasi militer dan segala bentuk perampasan tanah serta kekayaan alam di tanah papua.
8.  Stop perizinan HGU yang diajukan oleh KODAM IV Diponegoro di desa Darmakradenan, kecamatan Ajibarang.
9.   Hentikan kekerasan terhadap kaum tani urut sewu yang dilakukan oleh Kodam IV Diponegoro.
10.  Penuhi tuntutan kaum tani urut sewu tentang validitasi sertifikat lahan pertanian.
11. Selesaikan konflik alih lahan yang terjadi di Indonesia.
12. Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat.
13.  Laksanakan Reforma Agraria sejati dan Induatrialisasi nasional. 
Hari Tani Nasional diperingati setiap 24 September, sebagai pengingat pada tanggal itu di tahun 1960, Presiden Sukarno menetapkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Organisasi yang tergabung dalam Aliansi Front Perjuangan Rakyat Banyumas diantaranya AGRA Cabang Banyumas, Pembaru Indonesia Cabang Banyumas, Serikat Perempuan Indonesia Cabang Banyumas,  Front Mahasiswa Nasional  cabang Purwokerto, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertaniaan Universitas Jenderal Soedirman, dan HMI cabang Purwokerto .
Aksi tahun ini akan terus berlanjut dengan mengawal  HGU yang diajukan oleh Kodam IV diponegoro ini dan  akan terus memasifkan isu-isu terkait reforma agraria . seperti yang sikatakan Ibrahim Syah selaku koordinator lapangan mengatakan aksi mereka akan terus mengawal HGU di desa Darmakradenan dan akan terus memasifkan isu-isu terkait monopoli dan perampasan tanah, serta intimidasi dan represifittas kaum tani. Selain itu, pemuda mahasiswa harus terus terlibat, karena akar permasalahan dari biaya pendidikan mahal itu berasal dari persoalan monopoli dan perampasan tanah. 

Reporter : Aulia & Dayu

Share:

Tuesday, September 24, 2019

Aksi Damai Mahasiswa Banyumas Berakhir Dengan Penandatanganan Kertas Posisi Aksi Tolak Revisi KUHP dan UU KPK oleh DPRD Kabupaten Banyumas




Purwokerto- Aliansi  Mahasiswa Banyumas serentak melakukan aksi damai tolak Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korusi (UU KPK) yang menuai kontroversi  di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas. Senin  (23/10).

Ribuan mahasiswa  yang tergabung merupakan mahasiswa dari seluruh kampus di Banyumas seperti IAIN Purwokerto, Unsoed, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, UNU, Telkom, Universitas Wijaya Kusuma yang menyuarakan demonstrasi terhadap penolakan RKUHP dan UU KPK. Aksi diawali dengan aksi  Long March dari kampus IAIN Purwokerto dan Universitas Jendral Soedirman hingga pada titik kumpul yaitu alun-alun Purwokerto. Mereka melakukan aksi dengan membawa atribut seperti bendera, reprika kuburan atau makam  yang menggambarkan KPK telah mati dan batu nisan serta spanduk yang bertuliskan 'mahasiswa bangkit tolak RKUHP' 'RKUHP mengancam privasi dan Demokrasi'  hingga membuat hastag 'save KPK kami tidak suka terburu-buru'.


Tujuan dari aksi Aliansi Mahasiswa Banyumas ini untuk menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD Banyumas berupa tuntutan-tuntutan terhadap Revisi KUHP dan Revisi UU KPK.
Adapun  beberapa tuntutan yang memberikan tuntutan kepada DPRD Banyumas untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa dan masyarakat Banyumas, isi dari tuntutan tersebut yaitu :
1. Menuntut DPRD Banyumas mendorong DPR RI menbatalkan Revisi KUHP yang mengarah kepada pengkebirian Demokrasi, campur tangan urusan privat warga negara, dan diskriminasi hak perempuan.
2. Menolak RKUHP dijadikan sebagai alat kepentingan politik para elit.
3. Menuntut DPRD Banyumas untuk menyuarakan percepatan Judical Review Revisi UU KPK ke Mahkamah Konstitusi.
4. Menuntut DPRD Banyumas untuk selalu menjalankan kewajibannya sebagai wadah aspirasi Rakyat Banyumas.

Yang menjadi sorotan dari berbagai tuntutan yang diajukan yaitu penolakan terhadap RKUHP dan Revisi UU KPK. Karena dalam KUHP tersebut memuat pasal-pasal yang mengekang kebebasan berdemokrasi, negara terlalu jauh mencampuri  dengan urusan pribadi  rakyat serta terdapat diskriminasi terhadap hak-hak perempuan.
Seperti yang dikatakan oleh Hanifudin, Wakil Senat IAIN Purwokerto bahwa substansi dari hukum yang di RUU kan oleh DPR kurang dirasa mencerminkan keadilan sosialnya. “Seperti di RKUHP ketika kita punya ayam, ayam itu membuat kotoran di tetangga itu disansikan” tambahnya. Menurutnya negara terlalu menginterfensi secara privatif ke ranah-ranah sendiri.

Setelah beberapa jam melakukan aksi, perwakilan dari DPRD Banyumas buka suara dan melakukan audiensi didepan ribuan mahasiswa dari berbagai almamater. Dalam mediasinya DPRD berjanji akan menyampaikan tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa kepada DPR RI.
“Dan kami dari DPRD Kabupaten Banyumas, yang jelas akan menyampaikan tuntutan-tuntutan tersebut kepada DPR RI maupun kepada pihak-pihak terkait agar tuntutan tersebut agar di dukung sepenuhnya.” Ujar Budhi Setiawan selaku perwakilan dari DPRD Kab. Banyumas.

 Sebagai tanda bukti hitam diatas putih atas dukungan DPRD Kab. Banyumas terhadap tuntutan dari masa aksi, DPRD diminta untuk menandatangani Kertas Posisi Aksi Tolak Revisi KUHP dan UU KPK yang berisi mengenai empat tuntutan diatas. Penandatangan tersebut dilakukan didepan seluruh massa aksi dengan pendatangan diatas materai. Sehingga, janji yang dilontarkan oleh perwakilan DPRD Kab. Banyumas bukan hanya janji yang terucap melainkan juga janji secara tertulis yang harus dipertanggungjawabkan. Kertas Posisi Aksi yang telah ditanda tangani kemudian diantarkan langsung oleh perwakilan mahasiswa ke kantor DPRD Banyumas untuk diserahkan kepada DPR RI.

Kertas Posisi Aksi Tolak Revisi KUHP dan UU KPK 

Selanjutnya, seusai melakukan mediasi dan disetujui oleh DPRD Kab. Banyumas, massa aksi kembali melanjutkan aksi damai dengan menyuarakan orasi-orasi dari berbagai lembaga yang terlibat dan diselingi dengan nyanyian-nyanyian lagu perjuangan dan mahasiswa.

Fahrur Firdausi selaku koordinator lapangan mengatakan bahwa mahasiswa akan terus melakukan pengawalan, yang pertama akan dilihat dari apakah jadi disahkannya RKUHP atau tidak, harapannya semoga dapat ditunta, bisa dibahas lebih lanjut dan tidak terburu-buru untuk dibahas. Untuk Revisi UU KPK kita mendorong untuk semakin banyak yang menolak karena kita melihat banyak masyarakat yang menolak akan tetapi DPR tetap sepakat untuk merevisi UU KPK sehingga sangat terlihat kepentingan politik praktisnya.

“Kami dari perwakilan BEM Unsoed tentu saja kami tidak sepakat dengan Revisi KUHP yang mengandung pasal-pasal yang mana disitu terdapat pengkebirian demokrasi, kemudian juga terlalu banyak campur tangan urusan privat warga negara, dan kemudian ada diskriminasi hak perempuan disitu. Kami juga tidak sepakat dengan Revisi UU KPK karena disitu sangat terlihat jelas ada upaya pelemahan KPK disitu” tambahnya.

Para peserta aksi mempunyai harapan besar terhadap DPRD Kab.Banyumas untuk menyambungkan aspirasi mereka kepada DPR RI. " Saya berharap supaya aspirasi terutama masyarakat mahasiswa dipenuhi oleh DPR RI karena RKUHP dan UU KPK sangat kontroversi banget dengan masyarakat sehingga membuat kita begerak tujuan supaya bapak-bapak DPR menerima aspirasi kami sebagai mahasiswa" ujar Afif Fikri mahasiswa Unsoed ketika ditemui oleh reporter LPM OBSESI usai aksi.

Sebagaimana yang diungkapkan Fahri presiden mahasiswa Unwiku dia berrhara DPR kembali mengkaji masalah-masalah yang terjadi dengan tujuan tetap satu yaitu kemaslahtan negara indonesia aksi harapan satu tunyutan  bisa diterima dan jadi bahan pertimbangan DPR RI dan pemerintahan
Selain itu, Menurut Fahrul dari BEM Unsoed tujuan aksi ini  belum sepenuhnya tercapai karena meskipun tuntutan ini sudah di terima dan di tandatangani oleh DPRD Banyumas masih harus melewati DPRD Provinsi ehingga yang diharapkan DPRD Banyumas bisa benar-benar menyampaikan aspirasi dan keluhan mahasiswa dan masyarakat Banyumas.

Aksi berjalan lancarsesuai yang diharapkan dan ditutup sekitar pukul 16.30 WIB dan para mahasiswa mulai meninggalkan lokasi aksi.

Reporter : Atin dan Nurul
Editor      : Retno Asih

Share:

Wednesday, September 4, 2019

TEMUI KEJANGGALAN, PESERTA KKN REVOLUSI MENTAL KE-44 GELAR AKSI

oleh : Risa Hanum

Purwokerto (4/9)_Peserta Kuliah Kerja Nyata Revolusi Mental (KKN RM) Angkatan 44 IAIN Purwokerto menggelar aksi di depan gedung Rektorat IAIN Purwokerto dengan tema Ada Panggilan Untuk Melawan, aksi ini ditujukan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) terkait pelaksanaan program KKN RM yang disinyalir terdapat banyak kejanggalan.

Gambar oleh : Arifa Nur Isnaeni

Sebanyak 400 Mahasiswa berkumpul didepan Gedung Rektorat sambil melakukan orasi dan menyanyikan lagu darah juang. Latar belakang dilakukannya aksi ini antara lain karena kebijakan yang diambil LPPM terkait 3 program Revolusi Mental dinyatakan sama dengan program ditahun 2017, sehingga tidak setimpal dengan esensi dari program KKN Revolusi Mental yakni merubah yang belum ada menjadi ada, dan merubah yang ada menjadi lebih baik. Disama ratakannya program tersebutlah yang memicu keresahan dari para peserta KKN Revolusi Mental ke-44 ini karena tidak sesuai dengan problematika di masing-masing desa. Selain itu banyak kejanggalan mengenai dana yang kurang transparan dari LPPM.

Audiensi

Dalam hal ini pihak LPPM menyambut dengan baik para peserta aksi, itu dibuktikan dengan adanya Audiensi yang dilakukan LPPM kepada peserta aksi. Tidak adanya pemberitahuan sebelumnya kepada pihak LPPM mengenai diadakanya aksi ini, mengakibatkan  LPPM secara mendadak menyiapkan data yang ditanyakan oleh peserta aksi. Alhasil secara bergantian pihak LPPM keluar masuk ruangan untuk menyiapkan data yang dibutuhkan sebagai penguat. Dalam audiensi ini ada beberapa pertanyaan yang diajukan para peserta aksi, diantaranya:
Pertama, mengenai proses seleksi mahasiswa yang akan mengikuti KKN RM. Karena banyaknya mahasiswa yang tidak lolos seleksi walaupun sudah memenuhi kriteria. Ada dua tahap pendaftaran, yakni pendaftaran secara online dan tahap pemberkasan. “Ada anak yang hanya mengikuti tahap pendaftaran online saja namun diterima padahal anak tersebut kecelakaan yang mengakibatkan ia tidak dapat mengikuti KKN. Sedangkan ada mahasiswa  aktifis, memiliki IPK 3.7 bahkan dia anggota senat 2 kali periode berurut-urut serta memenuhi kriteria untuk masuk seleksi, malah tidak diterima,” ujar Nadif salah satu peserta aksi. Pihak LPPM sendiri mengatakan bahwa persyaratan masuk KKN RM sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan seperti IPK, jumlah SKS, Piagam/ SK, lulus BTA-PPI dan lain sebagainya. Kemudian ada pengkhususan untuk mahasiswa semester 8 yang sudah memenuhi persyaratan. Kemudian dari hasil semua itu mahasiswa semester 6 yang mendaftar diseleksi dan diranking. Untuk komposisi tergantung kuota masing-masing fakultas dengan kuota 400 masing-masing dapat jatah berapa. “Untuk kasus yang ngga mengumpulkan, itu mungkin saya pribadi yang salah dan ceroboh karena tandanya ternyata ilang, yang dibawah sendirikan ada ceklis item dan itu sudah tak backlist ngga mengumpulkan berkas. tapi kemungkinan kedua orang itu miss atau kelewat  tapi setelah itu saya konfirmasi lagi ternyata tidak bisa ikut, ya sudah,” ujar Yuslam selaku sekertaris LPPM saat mediasi.

Sumber: LPPM IAIN Purwokerto

Kedua, mengenai dana KKN RM yang kurang transparan, dibuktikan dengan adanya beberapa kolom dana yang kosong tidak dicantumkan anggarannya. Seperti pengadaan tong sampah, polybag, bibit tanaman, dan sikat gigi. Setelah audiensi berlangsung memang ada hak-hak yang belum diberikan oleh LPPM kepada mahasiswa. Seperti pengadaan buku panduan RM yang diadakan untuk masing-masing desa, kemudian dana tidak secara penuh diberikan kepada mahasiswa. Dari total anggaran yang diberikan Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KEMENKO PMK) kepada LPPM sebesar 200 juta. 20%  (40 juta) dialokasikan untuk operasional dalam artian dikelola LPPM dan 80% (160 Juta) untuk kegiatan mahasiswa. Dari dana 160 juta ini seharusnya masing-masing desa dari 19 desa mendapatkan uang Rp.7.790.000 namun yang diterima mahasiswa hanya Rp. 5.665.000. dari hasil mediasi tersebut pihak LPPM berjanji akan mengembalikan sisa uang sebesar Rp. 2.125.000 ke masing-masing koordinator desa. Seperti yang dikatakan Hargianto selaku Kepala Subbagian“Untuk RM saya tetap pastikan 20% 80% tetapi saya tetap berhitung terlebih dahulu untuk pajak dan sebagainya nanti saya akan kembalikan semua ke panjenengan biar saya transparan,  hidup enak tidur nyenyak. Kalau itu  memang hak kamu tak kasihkan ke kamu. Itu prinsip saya. Saya akan kembalikan dana itu jika memang ada kesalahan. Nanti saya akan hitung kembali.” Tandasnya.
Ketiga, mengenai ketiga program yang dicanangkan LPPM untuk dilaksanakan peserta KKN RM ke-44. Seperti program pola hidup bersih sehat  yaitu bagaimana cara menggosok gigi dan mencuci tangan yang baik dan benar, ini kurang tepat sasaran. Karena mayoritas masyarakat dan anak-anak sudah mengetahui cara menggosok gigi dan cuci tangan yang baik dan benar. Kemudian pemanfaatan lahan pekarangan, dimana bibit yang digunakan merupakan bibit sayuran. Sedangkan tidak semua desa dapat ditanami bibit sayuran karena mayoritas tanah dipesisir pantai adalah pasir jadi kurang cocok jika ditanami sayuran. Kemudian program yang terakhir adalah pembuatan kompos. Program ini juga dirasa kurang pas, karena mayoritas masyarakat merupakan peternak sapi, dimana mereka sudah memanfaatkan kotoran sapi menjadi bio gas.
Ketiga program tersebut kurang tepat sasaran bagi masyarakat kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen. Dari pihak LPPM mengaku tidak mengassesmen terlebih dahulu kiranya program apa yang cocok untuk masyarakat sekitar. Apalagi pada 2017 lokasi tersebut sudah pernah dijadikan tempat KKN RM. Oleh karena itu, masyarakat beranggapan program-program tersebut kurang bermanfaat. Saat audiensi berlangsung pihak LPPM menjelaskan bahwa lokasi awal yang diajukan oleh pihak LPPM ialah kecamatan Karangdaya Kabupaten Kebumen. “Untuk mendapat lokasi RM itu sebenarnya semua sudah mengajukan ke Kabupaten Kebumen, awal kita mengajukan itu tidak di Petanahan tapi di Karangdaya. Tetapi ternyata sudah di plot oleh perguruan tinggi lain. Namun  kewenangan untuk meletakkan tempat adalah kewenangan Bapeda,” Ujar Hardianto.


Dalam rangkaian aksi tersebut para peserta menempelkan surat cinta untuk LPPM ke dinding pagar pembatas. Dimana surat cinta tersebut ditulis oleh 400 mahasiswa Revolusi Mental yang berisi kritik dan saran untuk LPPM.
Besar harapan untuk LPPM agar lebih baik lagi kedepannya. Seperti yang dikatakan Sofy selaku koordinator desa “Harapan saya setelah ini regulasi yang dibuat oleh LPPM terhadap KKN agar lebih tertata, tersusun dengan rapi kemudian ada kejelasan, ketransparansian yang jelas untuk KKN yang selanjutnya,” Ujarnya. Pihak LPPM sendiri mengucapkan banyak terimakasih karena mahasiswa sudah mau menyuarakan aspirasinya.

       Reporter: Arul, Risa, & Arifa
Editor : Rere

Share:

TERPOPULER