Kancah Pemikiran Konstruktif

Monday, October 21, 2019

Tepat Pada Hari Pelantikan Presiden, FPR Sampaikan Aspirasi Depan Alun-Alun Purwokerto



Purwokerto - Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) menggelar longmarch dari perempatan Sri Ratu menuju Alun-Alun Purwokerto (20/10). Aksi tersebut bertepatan dengan pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin untuk kepemimpinan lima tahun kedepan. Massa sengaja melakukan aksi karena bermaksud ingin mengkritisi kebijakan-kebijakan Jokowi beberapa tahun terakhir yang dinilai anti rakyat dan meresahkan.

Beberapa permasalahan yang terjadi diakhir-akhir kepemimpinan Jokowi  sebelumnya diantaranya, Undang-Undang KPK yang telah disahkan dianggap melemahkan pemberantasan Korupsi, Pelanggaran  HAM  dan tindakan rasisme di Papua, tindak kekerasan yang diterima oleh rakyat saat menyuarakan pendapatnya, pemerintah yang dinilai lamban dalam menangani kasus kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera, serta defisit dan kenaikan tarif BPJS.

Dilansir pada laman media online tirto.id  pada tanggal 20 Oktober 2019 bahwa maraknya kasus pelanggaran HAM terjadi di periode pertama kepemimpinan Jokowi. Nawacita yang penuh soal penegakan HAM, namun malah sebaliknya. Seperti kasus 21-23 Mei, 23-30 Oktober dan Papua. Pada kasus 23-30 Oktober beberapa pemuda meninggal dunia saat ikut serta dalam aksi menentang berbagai kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan nilai demokratis yang ada.

Seperti yang dikatakan oleh Aulia Ahmed selaku  Humas FPR, bahwa aksi hari ini untuk mengkritisi kebijakan Jokowi “Menyikapi pelantikan Jokowi, kita mengkritisi kebijakan kabijakan Jokowi yang sebelum dilantik, merugikan rakyat, salah satunya  soal korban asap, karhutla, belum terselesaikan. Bahkan ada sekitar 900 ribu korban jiwa terkena ISPA. persoalan HAM di Papua, dan kenaikan tarif BPJS, tindakan kekerasan yang diteima oleh rakyat saat menyuarakan hak demokratisnya” ujarnya.

Aulia Ahmed menambahkan beberapa kebijakan lainnya yang dipandang menambah penderitaan rakat, kecewa atau merasa tidak percaya lagi terkait pemberantasan korupsi, kebijakan Jokowi terkiat revisi UU KPK yang hari ini sudah sah. Termasuk juga kebijakan-kebijakan yang masuk ke rancangan undang-undang, UU Pertanahan, UU Ketenagakerjaan, dan juga UU lainnya.

Aksi ini mendesak rezim Jokowi diperiode kedepan untuk memenuhi tiga belas tuntutan :
  1.  Padamkan api dan selamatkan korban kabut asap, berikan perwatan gratis dan layak kepada korban kabut asap, serta bangun pusat rehabilitasi dan penaganan korban kabut asap di Kalimantan dan Sumatera
  2. Cabut segera HGU perusahaan pembakar lahan serta tangkap dan adil
  3.  Hentikan izin HGU baru bagi perkebunan besar
  4. Cabut aturan kenaikan BPJS
  5. Hentikan tindakan  vasis terhadap rakyat yang menyuarakan hak demokratis
  6. Usut tuntas pelaku kekerasan dan pembunuhan terhadap rakyat
  7.  Hentikan dan usut tuntas pelanggaran HAM di Papua
  8. Batalkan segera RUU petanahan, RUU Ketenagakerjaan, RKUHP Minerba, dan Undang-Undang anti rakyat
  9. Cabut UU KPK, PP 78 tentang pengupahan, perpu Ormas, UU ITE
  10.  Cabut UU No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
  11. Hentikan upaya pecah belah terhadap gerakan rakyat
  12. Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi pada rakyat.
  13.  Wujudkan reorma agraria sejati dan industrialisasi nasional
Aksi berjalan dengan lancar meskipun terlihat puluhan  polisi yang siaga dan beberapa organisasi masyarakat (Ormas). Ormas yang khawatir massa aksi akan mengacaukan Banyumas ikut memantau jalannya aksi hari ini.  Massa aksi sama sekali tidak mempermasalahkan adanya pelantikan terhadap presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2019-2024.

Kita tidak ada niatan untuk mengacaukan Banyumas, kita hanya ingin menyampaikan aspirasi kita yang mewakili  rakyat Banyumas juga, seperti iuran BPJS yang naik. Tersiar kabar bahwa kita akan mengacaukan Banyumas, nah itu dirasa mempengaruhi massa yang diluar massa aksi, akhirnya dia datang.  Kita tidak membatalkan rezim Jokowi, kita mengakui pemerintahan yang sah hari ini, yang diberi mandat hari ini” ujar Ahmed

Orasi saat berada di Alun-alun berjalan cukup singkat karena adanya negosiasi dari pihak kepolisian demi kemanan. Sehingga tidak semua organisasi yang tergabung dalam aksi kali ini melakukan orasi. “Harusnya orasi setiap organisasi, karena tadi pihak kepolisian negosiasi agar jalan aksi sebentar saja, karena faktor keamanan yang dirasa bisa mengancam keamanan, tapi tidak mengurasi esensi dari aksi hari ini” ujar Ahmed

Beberapa elemen aksi hari ini  yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) Banyumas diantaranya AGRA Cabang Banyumas, Pembaru Indonesia Cabang Banyumas, Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI) Cabang Banyumas,  Front Mahasiswa Nasional (FMN) cabang Purwokerto, Unit Kegiatan Mahasiswa Seni Rupa (SENRU), dan individu-individu lainnya.

Reporter : Aulia Insan
Editor     : Ana Maisyara
Share:

Wednesday, October 2, 2019

Sempat Dicegat Ormas Tak Dikenal, Aksi Duka Cita Demokrasi Oleh Aliansi Mahasiswa Banyumas berjalan lancar



Purwokerto , Selasa (01/10) Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Banyumas melakukan Aksi Duka Cita Demokrasi dan Kawal Tuntutan terkait penundaan RKUHP di depan gedung DPRD Banyumas yang di nilai belum tuntas.
Bertitik kumpul di Tugu Pancasila dengan menggunakan almamater masing – masing, ratusan mahasiwa Banyumas dari seluruh kampus kembali menyuarakan aspirasi masyarakat di depan gedung DPRD Banyumas. Dengan berbagai macam atribut yang di kenakan mahasiswa melakukan Long March yang di kawal oleh polres setempat. Aksi ini dilakukan berdasarkan tuntutan mahasiswa pada tanggal 23 september 2019 yang belum juga di penuhi oleh DPRD Banyumas dan masih dalam masa penundaan. Aksi ini berjalan kondusif meski sempat dihadang oleh Organisasi Masyarakat (ORMAS) yang tak dikenal.
Tepat di lampu merah Hotel Aston masa yang bergerak dari PKM UNSOED menuju Alun-alun Purwokerto  sempat dipukul mundur oleh Organisasi Masyarakat (ORMAS) yang tidak diketahui asalnya. “Pas aku mau menuju ke IAIN di perempatan Aston, didepanku itu banyak massa yang pakai motor, mereka pakai Almamater Unsoeed sama Almet yang lain (gatau almet universitas mana)  , motor saya berhenti karena lampu merah. Eh pas lampu hijau tiba-tiba motor ramai-ramai yang didepan sendiri pada putar balik, dan ternyata ada beberapa Bapa-bapa menggunakan seragam (gatau seragam apaan)  sambil teriak mundur-mundur , “ga ada yang boleh aksi” gitu, sampai seluruh massa yang mau demo ke Alun-alun pada putarbalik semua. Terus pas itu beberapa ada yang memfoto bahkan merekam kemudian disuruh dihapus sama bapak-bapaknya ” Ujar Lia pengendara motor saat diwawancarai tim LPM OBSESI.
Meski sempat dihadang massa tetap melanjutkan aksi dengan berbalik arah mencari jalan lain menuju Alun-alun. “alhamdulillah massa bisa tetap bergabung disini meski sempat ada cekcok dan dihadang di Aston” Ujar Fahrul Koordinator Lapangan

   Dalam demonstrasi ini Aliansi Mahasiswa Banyumas kembali menuntut ketegasan pemerintah DPRD Banyumas terhadap tuntutan yang sudah di tanda tangani sebelumnya agar segera di tindak lanjuti. Tak hanya itu, mahasiswa juga menuntut agar aksi mereka terus di kawal untuk menghindari adanya represifitas. Adapun tuntutan – tuntutan yang di ajukan sebagai berikut.
1.      DPRD Banyumas siap terus menolak Revisi UU KPK & KUHP yang mengkebiri nilai – nilai demokrasi dan semangat reformasi.
2.      DPRD banyumas siap untuk selalu menjalankan kewajibannya sebagai perjuangan aspirasi masyarakat.
3.      Polres banyumas siap memastikan tidak akan ada tindakan represifitas ataupun kriminalitas terhadap aktivis mahasiswa maupun masyarakat yang berdemonstrsi sesuai dengan prosedur yang ada.
4.      Polres banyumas siap mendesak polri untuk mengusut tuntas dan menindak aparat kepolisian  untuk melakukan tindakan represifitas dan pembunuhan terhadap massa aksi.
5.      Mahasiswa Banyumas siap terus berada di garda terdepan untuk mengontrol dan mengkritisi kebijakan pemerintah daerah hingga nasional yang merugikan masyarakat Indonesia.
aksi
penandatanganan tuntutan peserta aksi oleh anggota Dewan

    Melihat kembali aksi pada tanggal 23 september lalu yang belum memenuhi ekspetasi mahasiswa dan berbagai kejadian di beberapa wilayah tentang tanggapan yang tidak manusiawi dari aparat kepolisian Indonesia  yang di sebut sebagai negara demokrasi yang malah memperlihatkan sikap anti demokrasi. Menurut  Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasa (KONTRAS), 30 mahasiswa dan pelajar hilang pada saat aksi di Senayan dan di diskriminasi hingga di bunuh.

   Tuntutan utamanya sebagaimana tema kali ini adalah aksi duka cita dan kawal tuntutan, sebagaimana pada tanggal 23 september yaitu menolak revisi UU KPK dan RKUHP. Kemudian, kami juga ingin di tataran aparat Banyumas adanya komitmen bahwa aparat banyumas tidak akan bertindak represif terhadap aksi demonstrasi di Banyumas.” Ujar Fahri Firdaus selaku mentri agritasi propaganda BEM UNSOED. Selain itu Ia juga berharap anggota Polri mengusut tuntas oknum kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan dan pembunuhan di berbagai daerah.

   Banyak sekali yang beranggapan bahwa mahasiswa bergerak karena ditunggangi oleh kepentingan elit politik dan di anggap ingin menggulingkan Presiden Jokowi. Namun tuduhan itu semua  dibantah dengan tegas, bahwasanya aksi ini selalu di pantau perjalanan nya supaya tidak ada isu  yang sesungguhnya di sebarkan oleh pihak – pihak yang ingin mendompleng gerakan tersebut.
   Seandainya alat kelengkapan dewan di DPR RI sudah terbentuk maka kami akan mengajukan tuntutan ini kembali, jika sekarang belum bisa karena DPR baru saja di lantik.” Jelas salah satu perwakilan DPRD Banyumas. Beliau juga menjelaskan bahwa saat pengajuan tuntutan RKUHP sebelumnya Bambang Susanto langsung menghentikan agenda rancangan tersebut di karenakan DPR akan berakhir sehingga di batalkan atau tidaknya rancangan UU KPK dan RKUHP tergantung pada anggota DPR yang baru.
   Dan sebagai bukti akan di ajukannya tuntutan tersebut,  DPRD Banyumas kembali menandatangi surat berisikan tuntutan pada Aksi Duka Cita Demokrasi & Kawal Tuntutan ini di atas materai dan siksikan oleh ratusan anggota yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Banyumas,  serta  akan di serahkan kembali kepada DPR RI, setalah pelantikan DPR RI yang baru di laksanakan.

Reporter : Dayu & Cita





Share:

TERPOPULER