Kancah Pemikiran Konstruktif

Tuesday, June 30, 2020

Aliansi Ahmad Yani Menggugat gelar Aksi tuntut berbagai Polemik terkait UKT

aksi di depan gedung Rektorat
Tambah... tambah... tambah subsidi... tambah subsidi sekarang juga.....

Ratusan mahasiswa IAIN Purwokerto yang tergabung dalam Aliansi Ahmad Yani Menggugat melakukan aksi damai bertempat di depan gedung rektorat IAIN Purwokerto, Senin (29/06). Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, aksi damai ini berujung audiensi dengan pihak birokrat kampus yang dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor (Warek) satu, Warek dua, Warek tiga, dan beberapa wakil dekan ikut mendampingi.

Aksi kali ini merupakan salah satu bentuk kekecewaan atas asil audiensi yang dilaksanakan pada 16 Juni kemarin yang menghasilkan Surat Edaran Rektor terkait mekanisme keringanan pembayaran UKT. Aliansi Ahmad Yani Menggugat menilai poin-poin yang tertera dalam surat edaran tersebut memberatkan dan menciderain sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasalnya, mekanisme tersebut diterapkan dengan sistem bersyarat. Syarat tersebut diantaranya Surat keterangan tidak mampu, surat pernyataan tidak menerima beasiswa manapun, surat pernyataan penurunan ekonomi akibat COVID-19, surat pemutusan hubungan kerja, slip gaji, dan bukti lainnya yang dianggap sah. Dengan persyaratan yang cukup pelik, besaran potongan yang diterima hanya 10% tanpa kejelasan berapa banyak mahasiswa yang lolos seleksi.
foto: Dok.OBSESI
“Semua mahasiswa yang mendaftar dan memenuhi persyaratan, maka kami akan loloskan” ujar Ridwan selaku Warek 2.

Selain menuntut pertambahan besaran potongan UKT dan tanpa adanya syarat, Aliansi Ahmad Yani Menggugat juga menuntut berbagai transparansi alokasi dana. Berikut tuntutan kepada pihak kampus; kenaikan presentase pemotongan UKT menjadi 30%, peniadaan seleksi penerimaan keringanan UKT, Pembayaran UKT dengan metode angsuran selama tiga kali dalam satu semester, menyususn standarisasi perkuliahan daring, meniadakan biaya wisuda online, dan transparansi anggaran KKN Covid-19 yang hanya berlangsung selama 20 hari.

Tanggapan Rektor dan Jajarannya tentang enam tuntutan Aliansi Ahmad Yani Menggugat

foto: Dok.OBSESI
Tanggapan yang diberikan oleh rektor dinilai berbelit-belit, terbukti dengan audiensi yang cukup memakan waktu berjam-jam karena pihak rektorat banyak menjelaskan kembali apa yang dibicarakan dalam audiensi jilid pertama.

Penambahan presentase pemotongan UKT menjadi 30% ditolak oleh Rektor, Moh. Roqib. Menurutnya hal tersebut tidak sesuai dengan KMA dan mereka tidak bisa membuat keputusan yang melanggar KMA.  Selain itu, pemberian keringanan UKT tetap dilakukan dengan adanya persyaratan yang sudah ada dalam Surat Edaran Rektor terkait mekanisme pelaksanaan keringan UKT, yang bersandar pada KMA (Keputusan Menteri Agama) Nomor 515 Tahun 2020.

 “Kita-kita ini, jangan diajak melanggar Undang-Undang, melanggar hukum. Mekanisme kebijakan dikampus dalam membuat keputusan untuk melibatkan mahasiswa ya itu ga ada. Keputusan itu tidak dibuat-buat hanya karena aklamasi sepakat. Tidak seperti itu.” Ujar Moh. Roqib.

Tuntutan terkait metode pembayaran UKT diangsur selama tiga kali dalam satu semester tidak dikabulkan oleh pihak rektor. Namun, sebagai gantinya, mereka menerapkan perpanjangan waktu dalam membayar UKT sampai menjelang Ujian Tengah Semester. “Kita kasih jeda waktu pembayaran UKT sampai UTS sekitar bulan Oktober. Tidak bisa jika diterapkan angsuran tiga kali, kita itu terbatas karena kampus yang masih satuan kerja. Beda lagi kalau Badan Layanan Umum (BLU) yang bisa saja membuat kebijakan berpihak ke mahasiswa tapi menyalahi aturan. Toh, ini ya sama saja dengan angsuran.” Ujar Ridwan.
proses audiensi
Kemudian, terkait standarisasi perkuliahan daring untuk semester gasal, rektor mengakui banyak kekurangan dari mulai ketidakdisiplinan mahasiswa hingga dosen, kendala sinyal, dan sebagainya. Maka, mereka menjanjikan sebuah sistem perkuliahan daring yang lebih tertata dan sistem ini sedang dimatangkan di Forum Warek I selaku bidang akademik.

Menurut penjelasan rektor, peniadaan biaya wisuda online juga tidak memungkinkan karena mahasiswa yang dikenai biaya tersebut adalah mahasiswa yang masih belum menggunakan sistem pembayaran biaya uang kuliah tunggal atau non-UKT. Mahasiswa yang sudah menggunakan sistem Uang Kuliah Tunggal tidak dikenakan biaya tambahan akademik lainnya seperti PPL, KKN, Wisuda, dan lain-lain.

Transparansi UKT masih belum diberikan oleh pihak kampus dengan dalih ada mekanisme tertentu yang harus diterapkan. Berlaku pula untuk transparansi dana KKN tempo lalu yang hanya belangsung selama dua puluh hari. “Tidak ada pengembalian Uang untuk mahasiswa. Ga bisa. Uang masuk dari mahasiswa itu buat kebutuhan tempat tinggal, diberikan kepada induk semang. Sudah diberikan, sudah tandatangan, tidak bisa ditarik kembali.” Jelas Ridwan.

Hasil sementara Birokrasi Kampus-Mahasiswa, 0-0

Tuntutan 30% tidak dipenuhi oleh birokrasi kampus, Aliansi Ahmad Yani Menggugat meminta agar presentase keringanan UKT 0% kemudian mendiskusikan kembali besaran yang layak dengan perwakilan mahasiswa. Karena diketaui bersama bawa dalam KMA Nomor 515 2020 tidak menyebutkan besaran presentase keringanan yang akan diberikan.  “Kami ingin, karena bapak sekalian tidak menyepakati 30%, ya kita 0 saja. Kemudian diskusikan bareng besarannya, melibatkan mahasiswa untuk ikut mendiskusikan rancangan biaya UKT yang akan dipresntasekan. Intinya, kita ingin hitung-hitungan bersama. Karena kita tidak tau 10% itu hasil diskusi apa dan bagaimana. ” Ujar Ibnu Katsir salah satu anggota Aliansi.
foto: Dok.OBSESI
Menurut Moh. Roqib hasil 10% berdasarkan keputusan rapat. Berawal dari diusulkan oleh UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, kemudian berlanjut dalam forum rektor, forum warek, sembari menunggu adanya KMA. Keputusan tersebut dinilai sudah final.

Hal ini diperkuat oleh argumen Warek 2, Ridwan, bahwa keputusan 10% sudah final karena sudah terlampir dalam surat edaran rektor. Jika ada perubahan atau penambahan besarannya, akan berakibat pada kebijakan lain.  Beliau menyepakati adanya ruang untuk transparansi. “SEMA, DEMA, akan berdiskusi tentang waktu selanjutnya. Kami akan menyampaiakan paparan tentang 10% itu kenapa dan isisnya apa. Kemungkinan keputusan 10% itu sudah final dengan segala kalkulasinya.” Jelas Ridwan.

Meskipun negosiasi ini berjalan cukup alot karena kedua belah pihak sama-sama bersikukuh dengan keinginannya, birokrasi kampus akhirnya menyepakati untuk membuka ruang untuk mendiskusikan besaran presentase keringan UKT bersama dengan perwakilan mahasiswa.
Nota Kesepahaman
“Menambah lebih dari 10% itu ga bisa. Kemampuan dana kita tidak akan bisa mengcover bantuan kuota dan lainnya. Kalau mau direlatifkan, maka kami akan merelatifkan kebijakan lainnya seperti kuota salah satunya.” Tambah Ridwan.

Aksi kali ini diakhiri dngan penandatanganan nota kesepahaman. Nota kesepahaman ditandatangani oleh Rektor dan tiga orang saksi dari Aliansi Ahmad Yani Menggugat.

Reporter : Iqbal dan Latifah
Editor : Aulia Insan


Share:

Wednesday, June 17, 2020

Polemik Kebijakan Paket Data Internet Hingga Keringanan UKT


PURWOKERTO- Rektor IAIN Purwokerto beserta jajaran birokrasi kampus lainnya seperti Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Kepala Bagian (Kabag) dan Kepala Sub Bagian (Kasubag) melakukan audiensi terkait polemik UKT untuk semester ganjil dan Subsidi Kuota. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan Senat Mahasiswa Institut, Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang bertempat di Ruang Senat Rektorat IAIN Purwokerto (16/06). Audiensi ini sebagai upaya menjawab keresahan mahasiswa terkait ketidaktegasan kampus dalam menerapkan kebijakan untuk mahasiswanya. 
REKTOR IAIN Purwokerto Beserta Jajarannya
Kuota atau paket data menjadi salah satu penunjang lancarnya pembelajaran via daring. Selain itu, kondisi tempat tinggal pun menjadi penunjang lancarnya pembelajaran daring tersebut. Namun sampai saat ini, tidak sedikit mahasiswa yang masih mengalami kendala dalam mengakses internet. Kemudian disisi lain, penggunaan kuota internet yang berlipat akibat kuliah daring ini, dianggap menambah beban ekonomi mahasiswa ditengah kesulitan ekonomi saat pandemi seperti ini.
Padahal, kebijakan ganti rugi kuota dikarenakan pembelajaran metode daring, sudah tercantum di dalam Surat Edaran Sekretaris Jendral Nomor 26 Tahun 2020 pada poin 4, dengan bunyi “Biaya komunikasi bentuk pulsa telfon, atau paket internet dapat diberikan kepada pegawai, mahasiswa, peserta sesuai dengan besaran yang wajar.” Akan tetapi pihak kampus IAIN Purwokerto belum juga melaksanakan kebijakan tersebut.
Awal diberlakukannya perkuliahan daring, pihak birokrat kampus telah mengatakan bahwa sedang berusaha menghubungi provider untuk bekerjasama  dalam pemberian kuota kepada mahasiswa. Namun, sangat disayangkan sampai Ujian Akhir Semester (UAS) berlangsung mahasiswa belum mendapatkan haknya terkait pemberian subsidi kuota.
Foto: Dok.OBSESI
“Kerjasama dengan provider sampai sekarang masih proses diiventarisir oleh provider itu, ya karena kebijakan itu tergantung oleh pihak lain, kita bergantung, kita minta, mohon untuk diberi bantuan, ya kalau ga dapat ya udah. Menurut saya, kita sudah berupaya untuk melakukan sesuatu. Kalau kemudian dengan uang tunai untuk membeli kuota, dibagikan kepada mahasiswa itu tidak bisa, anggarannya dan regulasinya tidak memungkinkan. Sekali lagi, Pembelian kuota untuk mahasiswa dari segi anggaran tidak memungkinkan.” Tegas H. Ridwan selaku Wakil Rektor II IAIN Purwokerto saat ditemui diruangannya.
Provider yang masih ditunggu keputusannya hingga kini yakni Indosat dan Telkomsel. Menurut Fajar, salah satu staf TIPD mengatakan bahwa jumlah mahasiswa yang menggunakan provider tersebut, menjadi bahan pertimbangan kerjasama.
“Yang diusahakan bukan pembagian kouta internet, tapi akses internet gratis. Salah satu aspek yang dipertimbangan yaa itu tadi, berepa mahasiswa yang menggunakan provider dari dua ini, kan mahasiswa IAIN yang pakai Indosat baru 24% , Telkomsel 11%. Kemudian apakah kampus sudah menggunakan model pembelajaran yang dapat diposting ke masing-masing server ya menjadi salah satu aspek pertimbangan” ujarnya.
Proses Audiensi di Ruang Senat Rektorat IAIN Purwokerto
Ketidakmungkinann untuk pemberian kuota secara cuma-cuma ini dikarenakan banyaknya pemangkasan dana oleh pemerintah pusat untuk penanggulangan COVID-19. Seperti yang dikatakan oleh Wakil Rektor II bahwa sekitar 6 milyar anggaran IAIN Purwokerto dipangkas. Hal ini juga menyebabkan pemangkasan anggaran pada kegiatan kampus lainnya. Berkali-kali kampus berbicara terkait jumlah pemotongan anggaran akan tetapi tidak pernah sekalipun berbicara sebanyak apa uang anggaran yang diterima.
“Kampus kita ini dihemat atau dipotong dananya ada dua tahap, tahap pertama 5,7 milyar, tahap ke-dua sekitar 260 juta, jadi hampir 6 milyar. Disamping itu ada program baru yakni SATGAS Penanggulangan COVID-19, konsekuensinya beberapa kegiatan dipotong anggarannya, kegiatan-kegiatan termasuk penelitian dosen, itukan butuh pendanaan tinggi, 1,9 milyar itu termasuk yang dipotong, jadi dosen tahun ini ga ada penelitian. Itu salah satunya.” Ujar Ridwan.
Kemudian terkait kebijakan peringanan UKT semester ganjil, kebijakan kampus yang diambil akan sesuai dengan hasil Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 515 Tahun 2020 tentang keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas dampak bencana wabah Covid-19.



“Keringanan diberikan kepada mahasiswa yang mengusulkan. Di poin 5 permohonan keringanan UKT yang di berikan oleh kampus kepada mahasiswa yaitu hanya untuk mereka yang mengajukan permohonan. Permohonan itu oleh KMAI juga harus melampirkan persyaratan-persyaratan dalam poin ke  4. Regulasi akan menjadi keputusan pimpinan dan akan mengadaptasi persyaratan KMAI. Prinsipnya pihak kampus akan tetap patuh pada hal-hal  yang menjadi garis skema.” Ujar Ridwan.
Terkait keringanan UKT, pengajuan keringanan akan dilakukan melalui akun Simas IAIN Purwokerto. Pendaftaran keringanan akan dimulai pada tanggal 18 Juni - 5 Juli 2020. Ketentuan lebih lanjut terkait keringanan UKT akan diperjelas melalui surat edaran rektor. Perlu ditegaskan bagi semua mahasiswa yang mendaftar bahwa tidak menjamin akan mendapatkan keringanan tersebut. Karena dalam prosesnya, akan ada proses seleksi dari pihak kampus yang kadangkala salah sasaran.

Editor : Richa
Reporter: Aulia Insan & Dayu

Share:

TERPOPULER