Kancah Pemikiran Konstruktif

Friday, July 17, 2020

Aliansi SEMARAK Banyumas Lakukan Aksi Penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. DPRD Banyumas; 'Kajian hanya kami terima, tetapi tidak ditandatangani.'


PURWOKERTO- Aliansi serikat masyarakat bergeraklah (SEMARAK) Banyumas yang terdiri dari gabungan elemen mahasiswa dan masyarakat sipil lakukan aksi tolak omnibus law Cipta Kerja bertempat di depan gedung DPRD Kabupaten Banyumas, Kamis (16/07).  Aksi serupa juga dilakukan di berbagai kota besar lainnya salah satunya Jakarta langsung di depan gedung DPR RI.
Foto: Doc.OBSESI
Omnibus Law Cipta kerja dinilai hanya menguntung korporasi-oligarki dan semakin mencekik kesejahteraan para pekerjanya. Tidak hanya itu, RUU Cipta kerja berdampak pada sistem pendidikan, lingkungan yang bisa menyebabkan krisis ekologi, perbudakan modern lewat sistem fleksibilitas tenaga kerja berupa legalisasi upah di bawah standar minimum, upah per jam, dan perluasan kerja
Dalam prosesnya DPR hanya melibatkan elit yang berkepentigan, dan tidak melibatkan para pekerja. Omnibus Law Cipta kerja akan menggerus kaum buruh tidak ada jaminan kesejahteraan jangka panjang. Selain itu, pada kluster pendidikan perguruan tinggi dibolehkan mencari laba sebesar-besarnya,  industrialisasi pendidikan. Kemudian juga pada izin AMDAL, izin lingkungan yang dipermudah justru akan membuat krisis ekologi bagi masyarakat adat ataupun masyarakat di sekitar wilayah rentan bencana alam. Selain itu juga, pada agri kultur, baik perikanan, peternakan, hingga hutan” Ujar Fahrul Firdausi  selaku Koordninator Aksi. 
Foto: Doc.OBSESI

Fahrul juga mengakui bahwa ia dan masa aksi lainnya sudah membuat kajian kolektif tentang Omnibus Law Cipta Kerja yang siap diserahkan untuk DPR RI melalui DPRD Banyumas. Sehingga dalam aksi kali ini, aliansi SEMARAK Banyumas menuntut diantaranya:
1. Mendesak DPRD Kabupaten Banyumas untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja dibuktikan dengan keterangan resmi yang dipublikasikan.
2. DPRD siap mendorong pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja.
3  Membuka partispasi aktif dalam setiap pengambilan kebijakan khususnya yang akan berdampak langsung kepada masyarakat Banyumas.
Usai menyampaikan berbagai macam orasi, Subagyo, Ketua Komisi II DPRD Banyumas menemui masa aksi. Sayangnya, Subagyo hanya menerima aspirasi aksi dan kajiannya tetapi tidak sepakat untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja dan tidak menandatangani lembar tuntutan yang disediakan dengan alasan menandatangani bukan wewenangnya.


Subagyo, Ketua Komisi II DPRD

Kami menerima kajiannya, melanjutkan ke DPR ini, kami menggunakan APBD untuk kesana, harus juga dipertanggungjawaban. Untuk menandatangani ini (lembar tuntutan) bukan wewenang saya. Saya hanya ditugaskan menerima aspirasi, nanti dibuatkan tanda terima.” Ujarnya
Tidak menyerah begitu saja, aliansi SEMARAK terus mendesak pihak DPRD menandatangani  lembar tuntutan karena dengan menandatangani merupakan salah satu bukti konkret bahwa DPRD bersama rakyat sepakat menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Dengan begitu, DPRD diharapkan bisa mengakomodir dan menindaklanjuti dengan wewenang yang dimiliki.
Penyerahan Kajian Kepada DPRD
Namun, DPRD tetap bersikukuh hanya bisa menerima kajian tersebut. “ Saya terikat oleh tata tertib dewan, jika mewakili kelembagaan dewan, maka ada pimpinan dewan. Terkait dukungan ini posisi kita harus sama dihadapan hukum. Kalau kawan punya aspirasi silahkan sampaikan, saya juga punya aspirasi yag berbeda dengan kawan-kawan. Saya yang terancam jabatan jika pernyataan saya mungkin mengandung unsur-unsur yang membahayakan.Lanjut Subagyo.
Meskipun berjalan cukup alot, kedua belah pihak menyepakati untuk DPRD Banyumas hanya sebagai perantara untuk menyerahkan kajian ini kepada DPR RI. Perantara ini dibuktikan dengan surat tanda terima aspirasi yang dibuatkan oleh pihak DPRD.

Reporter: Aulia Insan
Editor : Arifa
Share:

Monday, July 13, 2020

IAIN Purwokerto Terapkan KKN DR Sebagai Alternatif Percepatan Studi Mahasiswa di Tengah Pandemi Covid-19


Mewabahnya pandemi covid-19 memberikan dampak terhadap mahasiswa IAIN Purwokerto untuk melaksanakan KKN Dari Rumah (DR). KKN DR angkatan ke-46 ini dilakukan secara mandiri/individu di wilayah domisili (desa dan kecamatan) masing-masing mahasiswa. Fokus kegiatannya sama seperti KKN reguler ditambah dengan kegiatan yang berkaitan dengan Covid-19.
KKN DR merupakan bentuk apresiasi terhadap pandemi Covid-19. Dengan adanya pandemi yang membatasi aktivitas mahasiswa, kampus berkepentingan untuk membantu supaya proses akademik mahasiwa tidak terhalang. Salah satunya dengan memberikan kesempatan untuk mengambil SKS KKN berupa KKN DR. Pendaftaran KKN DR dimulai dari 15 sampai 23 Juni 2020, untuk pembekalan KKN dilakukan secara online dan berkala pada tanggal 6 sampai 10 Juli 2020. Sementara pelaksanaannya akan dilakukan pada 15 juli sampai 28 Agustus 2020.

Jumlah peserta KKN DR 2020 ditetapkan sebanyak 1710 mahasiswa, meskipun pada surat edaran sebelumnya hanya dibatasi 1600 mahasiswa. Menurut  kepala pusat pengabdian masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IAIN Purwokerto, Nurma Ali Ridwan menjelaskan bahwa bertambahnya kuota KKN ini dilakukan karena kebijakan pimpinan rektor untuk memberikan ruang kepada pendaftar KKN dimasa pandemi. Walaupun sudah melebihi kuota 1600, dengan toleransi-toleransi tertentu dalam pengertian angka wajar yaitu masih diangka 10% dari kuota yang ada  maka semua pendaftar bisa dimasukkan sebagai peserta. Hal ini juga dalam rangka memberikan satu kemudahan bagi mahasiswa dimasa pandemi supaya memiliki jalan untuk melakukan proses percepatan studi mahasiswa.
Pelaksanaan pembekalan KKN DR dilakukan secara online melalui aplikasi zoom dan berlangsung selama lima hari yang perharinya diikuti oleh kurang lebih 300 mahasiswa. Dalam pembekalan dipaparkan bagaimana mekanisme KKN DR, seperti program kerja, pengorganisasian kegiatan, laporan pelaksanaan, dan bentuk kegiatan yang meliputi sosialisasi, edukasi, pendampingan, pelatihan, pemberian bantuan dan penguatan jaringan.
Selain mekanisme ada lagi perbedaan dari KKN tahun ini, yaitu tidak adanya KKN revolusi mental (RM) seperti tahun-tahun sebelumnya, yang diketahui sebelumnya bahwa KKN RM memiliki support dana. Menurut pemateri workshop pembekalan Ahmad Muttaqin sebenarnya tidak ada secara langsung dana untuk membiayai KKN program kegiatan mahasiswa.
“Mungkin teman-teman mendengar KKN yang ada biayanya itu tidak, di IAIN Purwokerto memang pernah menyelenggarakan KKN Revolusi Mental (RM) yang itu bekerja sama dengan pemerintah yaitu kementrian Pemberdayaan Masyarakat, kita juga pernah bekerja sama dengan pemerintah provinsi dengan judul kegiatan Penanggulangan Kemiskinan. Kalo KKN yang berbasis project seperti itu memang ada support dana, sedangkan KKN regular yang disediakan kampus memang tidak memberikan fasilitas support untuk kegiatan di lapangan, dan itu menjadi bagian dari tugas mahasiswa untuk mengkreasikan dan mengorganisasikan kegiatan itu.” Jelas Ahmad Muttaqin.
Menurut penjelasan Nurma Ali Ridwan KKN revolusi mental (RM) adalah KKN titipan atau kerjasama dari menteri terhadap perguruan tinggi yang dianggap memiliki satu visi yang sama. KKN RM bukan milik IAIN Purwokerto tapi itu milik kementerian pemberdayaan masyarakat .
"Tidak diselenggarakannya KKN RM tahun ini karena adanya pergantian menteri baru sehingga belum ada kebijakan untuk menindaklanjuti kerjasama dengan IAIN Purwokerto. Selain itu, juga kondisi pandemi covid 19 yang tidak memungkinkan kerjasama tersebut," ungkap Nurma Ali.
Perbedaan juga terdapat dalam anggaran dana KKN karena sekarang tidak ada pembekalan secara offline. Saat pembekalan offline dana itu digunakan untuk peserta seperti makan, snack dan topi. Tapi karena dilaksanakan secara online jadi tidak ada dana untuk makan dan snack, namun hanya mendapat topi. Selain itu, dana juga untuk narasumber webinar dan pengelola webinar.
“Meskipun ada dana tidak serta merta semua anggaran itu turun, karena anggaran kegiatan  itu turun sesuai peruntukan dan penggunaan yang dilakukan,” jelas Nurma Ali.
Harapan dari KKN DR ini, agar mahasiswa melakukan proses pengabdian masyarakat dengan sebaik-baiknya. Mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan KKN DR yang merupakan satu rancangan yang dilakukan oleh kementrian agama yang diberlakukan oleh PTKI di seuruh Indonesia dan tentunya membantu pemerintah untuk membantu mencegah dan  menangani peneyabaran Covid-19.

Reporter : Atin dan Nurul

Share:

Saturday, July 11, 2020

Gelar Aksi Solidaritas, FMN Purwokerto Tuntut Rektor UNAS Cabut Sanksi Akademik


PURWOKERTO- Menanggapi sanksi akademik terhadap sepuluh Mahasiswa Universitas Nasional (UNAS), Front Mahasiswa Nasional (FMN) cabang Purwokerto dan BEM Universitas Jendal Soedirman (UNSOED) menggelar aksi solidaritas pada Sabtu, (11/6), di depan patung kuda Unsoed.
Foto: Dok.OBSESI
“ Ini aksi solidaritas untuk kawan-kawan UNAS, khususnya FMN dan kawan-kawan Aliansi UNAS Gawat Darurat (UGD) yang tanggal 9 Juli kemarin, hari kamis itu direpresif  dengan SK DO, dan juga skorsing serta sanksi yang berat terhadap masa aksi tentang tuntutan uang kuliah yang murah dan transparansi yang dilakukan Aliansi UGD.”  Ungkap Aulia Ahmed selaku anggota FMN.
Aksi yang ditujukan kepada Rektorat serta Dekan UNAS ini dimulai pukul 10.00 WIB dan berakhir pada 13.00 WIB.
Aksi ini dilatar belakangi oleh pengeluaran sanksi akademik terhadap 10 Mahasiswa UNAS yang terdiri dari sanksi SK Drop Out terhadap dua mahasiswa yaitu Krisna Aji dan Deodatus, surat skorsing terhadap Alan dan Sukarno, dan surat peringatan keras terhadap Thariza, Immanuelsa, Fikram, Zaman, Robi dan Rinaldi. Krisna Aji dan kawan-kawan mendapatkan sanksi akademik tersebut atas dasar bahwa mereka dinilai telah merugikan kampus dengan aktivitas perjuangan menuntut hak mahasiswa dan rakyat untuk kuliah murah. FMN ranting UNAS bersama dengan mahasiswa UNAS lainnya yang tergabung dalam Aliansi UNAS Gawat Darurat sejak Mei 2020 terus menyampaikan aspirasi dan tuntutan mahasiswa UNAS. Tuntutan mahasiswa UNAS ini dipicu oleh birokrat UNAS yang hanya memberikan potongan biaya kuliah sebesar RP 100.000/mahasiswa, ditengan pandemi COVID-19 yang memukul perekonomian rakyat. Dan juga diketahui bahwa UNAS sudah melakukan penghematan operasionalnya selama keberlangsungan kuliah daring, dan bahkan mereka memotong gaji para pekerjanya, padahal awal semester 2020 para Mahasiswa UNAS sudah membayar secara penuh UKT mereka.
Foto: Dok.OBSESI
Dalam aksinya, Aliansi UGD menuntut adanya transparansi dana operasional. Namun, pihak UNAS justru merespon negatif tuntutan ini. Berkedok pemanggilan oleh komite kedislipinan untuk klarifikasi, mahasiswa yang dipanggil dipaksa untuk mengaku salah karena telah mencemarkan nama baik kampus serta diminta untuk menandatangani surat pernyataan. Lebih jauh lagi, dari informasi yang didapat, pihak kampus kerap melakukan kekerasan dalam penanganan aksi demonstrasi yang dilakukan Mahasiswa. Meski demikian, mereka tetap teguh dalam menuntut haknya melalui berbagai aksi, melayangkan surat dialog terbuka kepada rektor, juga kampanye di media sosial.
Pengeluaran sanksi akademik tersebut menimbulkan anggapan bahwa pihak rektorat UNAS anti kritik, anti ilmiah dan anti demokrasi yang membuat mahasiswa geram.
 “ Dari FMN itu menyerukan aksi serentak tanggal 9 Juli, tapi tidak menutup kemungkinan kami melakukan aksi ini kemarin dan hari ini begitu. Itu ada dibeberapa kota yang tersebar di cabang kota dan kampus itu ada di Makasar, Jakarta, Solo, Purwokerto, terus ada di Bandung, dan Lombok, terus Pontianak juga, serta Lampung dan juga Jambi.” Ujar Aulia Ahmed menjelaskan.
Foto: Dok.OBSESI
Dari aksi solidaritas ini, mereka menyerukan  beberapa tuntutan, yaitu :
1. Hentikan intimidasi, kriminalisasi dan tindakan anti demokrasi lain terhadap Mahasiswa UNAS.
2. Patuhi tuntutan Mahasiswa untuk pemotongan biaya kuliah UKT/SPP selama masa pademi Covid-19. Serta berikan bantuan bagi Mahasiswa dan dosen dalam menunjang pembelajaran jarak jauh.
3. Wujudkan sistem pendidikan yang ilmiah, demokratis dan mengabdi pada rakyat.
Dikabarkan aksi solidaritas ini akan terus dilakukan apabila tidak ada tanggapan dari pihak UNAS. Menurut informasi yang didapat, FMN dan aliansi-aliansi lainnya  akan menggelarkan aksinya kembali serentak secara nasional pada hari Minggu, 12 Juli 2020. Pihak internal FMN juga akan menyerukan dan mengkampanyekan dengan bom SMS dan menyurati email rektor UNAS dan juga Dekan UNAS.

Reporter : Iqbal (Magang)
Editor : Arifa

Share:

TERPOPULER