Kancah Pemikiran Konstruktif

Thursday, October 29, 2020

Bupati Banyumas; “Saya tetap tabayun ke Pemerintah Pusat, karena pasti tujuannya baik”

 

Massa diepan Alun-Alun Purwokerto

Berbagai elemen mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Serikat    Masyarakat Banyumas Bergerak (Semarak) untuk keempat kalinya lakukan aksi menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja bertempat di depan Alun-alun Purwokerto, Selasa (27/10). Berbeda dengan aksi sebelumnya, aksi kali ini bertajuk pernikahan pemerintah dengan oligarki.

Aksi dimulai dengan kovoi dari Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) Universitas Jenderal Soedriman (Unsoed) pada pukul 13.13 WIB dan sampai di depan Alun-alun pukul 13.44 WIB, kemudian dilanjutkan dengan merapatkan barisan dan membuat border.  Sesuai kesepakatan saaat teknis lapangan, mereka akan lakukan aksi di depan gedung DPRD Banyumas seperti biasa. Akan tetapi, ketika bergerak maju, massa aksi dicegah oleh aparat kepolisian, sehingga timbulah negosiasi dari tim lobi dengan Kapolresta Banyumas, Wisnhu, serta jajaran aparat kepolisian lainnya.






Afdhal Yuriz, salah satu tim lobi Semarak, meminta kepada aparat agar massa aksi diberikan ruang untuk bisa menyuarakan aspirasinya di depan gedung DPRD meskipun di tempat tersebut juga sedang ada acara.

“Kita mohon tempatnya dibagi dua itu, Pak. Tugas mengayomi Polri ya dibuktikan konkrit hari ini. Bapak lihat sendiri massa aksi tidak sebnyak kemarin, dan kesepakatan teklap hari ini kondangan, konsepnya pernikahan antara pemerintah dan oligarki, menampilkan teaterikal, demo masak.  Sehingga kami sangat bisa menjaga masa aksi,” ujar Afdhal berusaha meyakinkan pihak kepolisian.

Tidak puas dengan statement  Afdhal, Whisnu selaku Kapolresta Banyumas, bersikukuh tidak mengizinkannya dengan dalih mencegah benturan antara mahasiswa dengan masyarakat yang sedang mengikuti kegiatan bazar, sembako oleh Pemuda Pancasila.

“Saya tidak mau tau untuk masalah itu, yang jelas kami inginkan tidak ada benturan antara adek-adek mahasiswa dengan mereka yang ada disana (depan gedung DPRD). Iya, sampean bisa menjaga, yang masyarakat sana bagaimana? Tugas saya biar mempermudah itu ya ini arahnya seperti ini.” Ujar Whisnu.

Selama 15 menit digunakan untuk negosiasi dengan aparat kepolisian hanya membuahkan hasil massa aksi tetap berada di depan alun-alun Purwokerto tetapi tim lobi dan perwakilan dikawal oleh polisi memasuki gedung DPRD Banyumas untuk melakukan negosiasi dan menyampaikan tujuan dari aksi kali ini.










Kemudian, pukul 15.15 WIB massa aksi kembali merapatkan barisan dan merapikan bordernya kembali, dan dilanjutkan seruan orasi, demo masak menyalakan kompor untuk memasak mie instan dan menyeduh kopi, serta ada penampilan teaterikal dari Universitas Harapan Bangsa dan Amikom dengan judul “Janji Manis”.

Demo masak: Menyeduh kopi

Namun, sangat disayangkan, yang menemui massa aksi hanya staf umum, baik Pimpinan DPRD maupun anggotanya tidak ada yang berada dikantor.

Dalam proses negosiasi, Afdhal, menyampaikan goal dari aksi kali ini yakni DPRD Banyumas maupun Bupati Banyumas bisa menemui massa Aksi dan berdiskusi bersama di mimbar bebas serta menyerakan hasil kajian yang diproduksi oleh pihak Bupati Banyumas.

“Aksi tanggal 15, dapat kesepakatan bahwasanya DPRD dan Bupati Banyumas siap memberikan pernyataan sikap secara kelembagaannya, bukan hanya menyampaikan aspirasi, kita tunggu. Bahkan mereka mengerahkan staf ahli, SDM,  yang dipunyai untuk memproduksi kajian. Sampaikan saja ketika memang mendukung omnibus ya sampaiakn, argumentasikan, dasarnya apa mendukung, dengan konsep aksi pernikahan pemerintahan dan oligarki kita ingin sebenarnya mengajak DPRD dan Bupati keluar menemui massa aksi kita mimbar bebas didepan, berargumen secara substansi, bukan narasi-narasi kosong, pasal mana yang mereka setujui, landasan apa yang mereka pakai untuk menyetuuinya. Kita juga sudah membuat kajian terbaru dengan draf terbaru versi draft ke-6 pasca pengesahan,” ujar Afdhal.

Menanggapi hal tersebut, Staf umum DPRD Banyumas, menyampaikan bahwa Pimpinan beserta semua anggota DPRD sedang melakukan workshop di Cirebon dengan menunjukan jadwal. Dengan begitu, tim lobi meminta untuk dihubungkan dengan Pimpinan DPRD melalui panggilan seluler. Akan tetapi, Staf tersebut hanya bisa menghubungi ajudannya. Namun,  dalam panggilan seluler tersebut, ajudan tidak dapat menghubungkannya dengan Pimpinan DPRD dan menutup teleponnya secara sepihak.

Hal tersebut membuat tim lobi beranjak menghampiri kantor Bupati Banyumas, namun hal yang sama terulang kembali. Setelah menunggu beberapa menit, dikonfirmasi bahwa Bupati sedang melakukan perjalanan dinas.

Kali ini, Bupati Banyumas, Ir. Achmad Husein, dapat terhubung melalui telepon. Telepon masuk dari bupati melalui Koordinator Lapangan, Fakhrul Firdausi. Dalam panggilan tersebut, Bupati tetap dengan sikapnnya, tetap tabayun ke Pemerintah Pusat dengan dalih yakin bahwa tujuan dari pemerintah pusat itu baik, meskipun ada hal yang tidak diketahui dan tidak dipahami, selain itu, beliau juga bersedia memfasilitasi mahasiswa dengan DPR RI Dapil Banyumas Cilacap.

“Sikap saya itu tetap tidak ada perubahan bahwa saya tetap tabayun ke pemerintah pusat, apapun isinya tapi saya meyakini pemerintah pusat itu tujuannya baik. Namun begitu karena saya tau bahwa ini yang protes itu banyak bukan hanya di Purwokerto tapi di seluruh Indonesia mestinya ada hal-hal yang mungkin saya tidak tahu dan tidak paham isinya karena itu begitu tebal dan begitu komplek.  Sehingga yang diperlukan adalah analisa para ahli, saya sudah mengumpulkan dari  ahli hukum di Banyumas dari seluruh universitas yang ada di Banyumas.  Saya kumpulkan semuanya dan saya jadikan buku dan akan saya sampaikan kepada pak Presiden dan DPR RI  serta lewat Gubernur Jawa Tengah,” jelasnya.

“Namun karena para mahasiswa itu menghendaki adanya diskusi dengan para anggota DPR RI yang berasal dari Banyumas-Cilacap. maka saya akan siap untuk memfasilitasi. Para anggota DPR RI nanti kami undang atau bisa saja yang di Purwokerto nanti ke Jakarta. Saya punya saran saja mahasiswa harus berfikir logika dan ilmiah dengan data-data yang benar saya akan dampingi itu maksimal 20 orang, ya. Adik-adik yang 20 orang ini akan saya fasilitasi untuk bertemu di Jakarta sama mereka, mana yang terbaik nanti kita bicarakan lebih lanjut. Toh saya hubunganya dengan mahasiswa di Purwokerto begitu baik begitu bagus saya sebetulnya apresiasi dan nurut. Lah wong saya sedang diperjalanan begini ditelfon saya siap saya diskusi juga siap walaupun keterbatasan ilmu yang saya miliki,” pungkasnya dan mengakhiri teleponnya.

Pukul 16.00 WIB telepon dari Bupati selesai, kemudian dilanjutkan dengan narasi sumpah mahasiswa oleh peserta aksi dan orasi lainnya hingga pukul 16.30 WIB, massa aksi membacakan pernyataan sikap bersama dipandu oleh Fakhrul. Pernyatan sikap kali ini diantaranya

1.      Mosi tidak percaya kepada pemerinta dan DPR

2.      Menuntut DPR RI mencabut pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja

3.     Menuntut Presiden RI mengeluarkan Perppu yang akan menggantikan UU Omnibus law cipta kerja

4.      Menuntut DPRD Banyumas dan Bupati Banyumas menolak Omnibus Law Cipta Kerja.

5.      Mendesak pemerintah pusat segera menyelesaikan pandemi Covid-19

6.      Wujudkan reforma agraria seati dan industrialisasi nasional

7.      Menuntut DPR RI melibatkan masyarakat dalam pembentulam peraturan kedepannya

8.      Menuntut DPR RI agar bersikap rasional dalam merealisasikan kebijakan di masa pandemi.

Aliansi SEMARAK akan tetap teguh pada pendiriannya menolak UU Omnibus Law yang cacat secara formiil maupun materiil demi kebaikan masyarakat Banyumas, dan Indonesia pada umumnya.

Sebelum membubarkan diri, massa aksi ingin berjalan maju menuju depan Gedung DPRD untuk meninggalkan semiotik secara simbolik dengan menyegel gedung DPRD. Akan tetapi,  aparat kepolisian tidak mengizinkannya.

“Sebenarnya hasil kesepakatan teknis lapangan sebelum kita membubarkan massa, kita ingin meninggalkan semiotik secara simbolik yaitu penyegelan gedung DPRD dan Bupati. Jadi kenapa kita nyoba izin berkoordinasi dengan PP. Polisi yang harapannya bisa mengamankan tetapi nyatanya tidak membuahkan hasil. Tidak bisa beranjak pindah kesana padahal minimal capaian terendah itu, meninggalkan semiotik secara simbolik kita menyegel gedung DPRD dan Bupati karena tidak mewakili dan mendengarkan aspirasi masyarakat”  jelas Afdhal.

Aksi berjalan dengan damai meskipun ada beberapa hal yang mengecewakan, hal ini disampaikan oleh Afdhal saat ditemui oleh tim liputan LPM OBSESI

“Kalau dari saya melihat hal ini, ini sudah menjadi pembacaan dari teman-teman aliansi. Karena memang di setting untuk massa aksi tdak dapat akses menemui baik DPRD maupun Bupati. Masa iya, tiba-tiba ada kegiatan, terus kemudian juga masa sama sekali ga ada perwakilan bupati atau DPRD yang punya privelege  buat menyatakan sikap dari Bupati atau DPRD. Itu pembacaan kita. Kita hari ini kecewa, karena sama sekali tidak berbuah hasil. Hasil negosiasi didalam tadi bahkan negoiasi terakhir ketika menemui perwakilan menggantikan bupati hanya bersedia menyampaikan narasi kita” pungkasnya.

 

Reporter: Aulia Insan dan Dayu Wijayadin

Editor : Arifa N

Share:

Friday, October 16, 2020

Aksi Ketiga ‘Banyumas Tolak Omnibus Law Cipta Kerja’ Berlangsung Hingga Malam; Bupati Banyumas dan Pemerintah Daerah Bersikukuh Tidak Bisa Memenuhi Tuntutan Massa Aksi.

Aksi lanjutan tolak Omnibus Law Cipta Kerja, Ribuan massa terdiri atas elemen mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Masyarakat Bergerak (SEMARAK) dan Koalisi Masyarakat Banyumas  (KOMBAS) kembali mendatangi gedung DPRD Banyumas (15/10)

Aksi tolak omnibus Law Cipta Kerja yang ketiga kalinya, dimulai dengan elemen mahasiswa dengan longmarch dari Jl. dr. Angka menuju gedung DPRD Banyumas. Pukul 14.07 massa aksi memenuhi depan gedung DPRD Banyumas, dan langsung merapikan barisan. Tidak lama kemudian, pada pukul 14.17, Koalisisi Masyarakat Banyumas (KOMBAS)  sampai di depan Gedung DPRD Banyumas, dan bergabung dengan massa aksi yang lainnya.

Dengan formasi yang sudah lengkap, massa aksi dari berbagai elemen menyampaikan orasi dengan narasi tolak dan cabut omnibus law cipta kerja.

“Kehadiran kami disini bersama rekan-rekan adalah satu tujuan, menolak undang undang dan menghapus omnimbus law,” ujar salah satu perwakilan dari  Front Pembela Islam saat menyampaikan orasinya dengan tegas dan lantang.

Pukul 14.43 massa aksi melaksanakan salat asar berjamaah, istighosah, doa bersama di depan gedung DPRD Banyumas, dilanjutkan dengan mengumpulkan kembali massa aksi, dan orasi seperti biasa.

Di tengah seruan orasi yang semakin menggema, Bupati Banyumas, Ir. Achmad Husein menemui massa aksi menyampaikan tanggapannya terkait aksi lanjutan tolak omnibus law cipta kerja kali ini. Dengan disertai permintaan maaf beliau mengatakan tidak bisa memenuhi permintaan  atau tuntutan massa aksi yaitu menandatangani surat pernyataan menolak omnibus law cipta kerja dengan dalih bahwa DPRD dan bupati hanya anak dari pemerintah pusat dan tidak mau durhaka.

 “Posisi kami sebagai bupati adalah anak dari pemerintah pusat, semoga kalian bisa mengerti,”  ujar Achmad Husein.

Selain itu beliau juga mengatakan bahwa pemerintah daerah sangat tergantung pada pemerintah pusat.

“Anak-anaku, mahasiswa-mahasiswi harus berpikir dengan logika, dengan akal sehat. pemerintah daerah sangat tergantung pada pemerintah pusat, karena APBD kabupaten banyumas 87% berasal dari pemerintah pusat, tanpa pemerintah pusat kabupaten banyumas bangkrut  tidak bisa apa-apa,”  jelas Achmad Husein dengan lugas.

Tidak puas dengan apa yang disampaikan Bupati Banyumas, massa aksi dipimpin oleh kordinator lapangan tetap meminta bupati agar menandatangani surat pernyataan menolak omibus law cipta kerja karena dianggap cacat secara materil dan formil.

“ yang kami minta keberpihakan pemerintah Banyumas terhadap masyarakat Banyumas,” ujar Afdhal dengan tegas tanpa berbelit-belit.

Namun sangat disayangkan, Bupati Banyumas dan Pemerintah Daerah bersikukuh menolak untuk memenuhi permintaan tersebut. Hingga penolakan tuntutan dari massa aksi ditegaskan kembali oleh Ketua DPRD Banyumas, Budhi setiawan.

“Kami sudah menyampaikan aspirasi dari mahasiswa, tugasnya DPRD adalah menyampaikan, dan sudah disampaikan. Kami tidak bisa memaksakaan pemerintah pusat yang penting aspirasi dari mahasiswa SEMARAK sudah disampaikan. Perkara dari pusat  akan menanggapi atau tidak, kami tidak bisa mengatur. Kita menunggu saja.  Tetapi keputusan final, kami tidak bisa menerima poin tuntutan mahasiswa berupa  “menolak omnibus law cipta kerja” dan menandatangani surat pernyataan menolak omibus law cipta kerja,” ujar Budhi Setiawan saat menemui massa aksi.

Tidak berhenti di pernyataan Bupati dan Ketua DPRD, pukul 16.48 tim perwakilan dari massa aksi berhasil memasuki gedung DPRD Banyumas, dan melakukan negosiasi dengan Bupati Banyumas.  Dalam negoisasi tersebut, Bupati Banyumas, Achmad Husein meminta waktu dua pekan untuk mengkaji Omnibus law.


Karena tuntutan aksi yang belum terpenuhi, massa aksi memutuskan untuk tetap bertahan  dengan melakukan orasi kembali, salat jenazah sebagai representasi dari matinya hati nurani pemerintah dan dilanjutkan dengan salat magrib berjamaah.

Hingga petang demonstrasi tetap dilakukan dengan berbagai macam aksi dari pembacaan puisi perlawanan, menyanyikan lagu dan yel-yel sebagai penyemangat aksi . Mereka tetap bertahan dan menyuarakan orasi-orasi agar tuntutan mereka terpenuhi.

Setelah beberapa kali proses negosiasi yang berjalan alot  hingga pukul 19:00 WIB, massa aksi dan pihak Pemerintah Banyumas belum menemukan titik temu. Sehingga dari pihak pemerintah melalui Porles Banyumas memberi peringatan agar aksi segera disudahi mengingat waktu sudah malam dan dianggap mengganggu. Namun, massa aksi tetap memilih bertahan karena tuntutan masih belum terpenuhi dan massa aksi mengacu pada UU Nomor 9 Tahun 1998  tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum tidak mengatur batas waktu seseorang atau kelompok melakukan demonstrasi.


Negosiasi masih terus berlanjut, antara korlap dengan porles Banyumas. Namun, negosiasi tidak berjalan dengan lancar dan kedua belah pihak tetap bersikukuh dengan masing-masing keinginannya. Hal ini berakibat pada massa aksi yang mulai merapatkan kembali barisannya karena terlihat jelas, aparat bersiap membubarkan massa. Pukul 19.45 Brimob melakukan blokade dan puncaknya pukul 20.00 WIB watercanon disemprotkan serta disusul dengan gas air mata ditembakkan oleh aparat kepolisian. Selang waktu 15 menit, pukul 20.15 masa aksi menarik diri.

 

Reporter          : Dayu & Windha

Editor              : Aulia Insan

 

Share:

Tuesday, October 13, 2020

Aksi Penegasan Tolak OMNIBUS LAW Aliansi Serikat Masyarakat Bergerak Banyumas

 

Titik IAIN Purwokerto

PURWOKERTO- Aliansi Serikat Masyarakat Bergerak Banyumas (SEMARAK) kembali gaungkan suara tolak UU Cipta Kerja di beberapa titik kota Purwokerto. Aksi kali ini di lakukan di 7 tempat yang sudah di tentukan yaitu didepan patung kuda Universitas Negeri Jendral Soedirman, depan Univesitas Wijayakusuma Purwokerto, depan IAIN Purwokerto, pertigaan Jl. Dokter Angka, perempatan Dukuh Waluh, perempatan Karang Asem, dan segitiga Pasar Cermai. (12/10)

Dimulai sekitar pukul 12.30 para masa mulai berkumpul di titik-titik yang telah ditentukan. Berbeda dengan aksi sebelumnya kali ini tidak terlalu banyak masa yang ikut turun. Disetiap titik hanya terdapat kurang lebih 50 orang saja. Hal tersebut dikarenakan untuk aksi kali ini hanya fokus untuk penyebaran poster dan  press realese. Serta sebagai bentuk penegasan bahwa masih banyak orang yang menolak UU Cipta Kerja dan mensosialisasikan bahwa UU Cipta Kerja itu merupakan hal yang perlu ditolak bersama masyarakat.

Titik Patung Kuda UNSOED

“Aksi hari ini memang sesuai rencana karena memang saat teklap sengaja direncanakan tidak akan terlalu banyak masa sekitar 30-40 orang saja. Namun tadi juga membludag sampai 60 orang, hal itu dikarenakan kita turun di titik masyarakat yang sibuk, kami tidak mau mengganggu aktivitas dan kesibukan masyarakat. Kita sebenarnya fokusnya prertama untuk bagi poster, pasang mposter, dan membagikan press reales, kita ingin terlihat bahwa masih banyak kok orang yang menolak omnibus law cipta kerja”. Ujar Bowo selaku korlap titik IAIN Purwokerto.

Perempatan Karang Jambu

Untuk masa yang berkumpul di IAIN Purwokerto terdiri dari anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN Purwokerto, Extra kampus PMII, dan FMN Purwokerto. Dari titik kumpul masa berjalan menuju perempatan Karang Jambu. Korlap menjelaskan bahwa Perempatan Karang Jambu dipilih sebagai titik orasi karena mereka mencari ruang yang memang banyak masyarakat banyak yang lalu-lalang sehingga informasi yang ingin sampaikan bisa komunikatif pada masyarakat. “Aksi ini sesuai dengan rencana, teman-teman yang ikut turun juga sangat semangat serta banyak pengendara mobi dan motor mengacungkan jempol yang berarti mereka ikut mengapresiasi pergerakan mahasiswa kali ini”. Jelas Bowo. Bowo juga menjelaskan bahwa masyarakat tidak terlalu merasa terganggu dengan aksi mereka, namun justru menjadi hiburan ditengah kesibukan siang hari.

Aksi selesai sekitar pada pukul 14.30. Dan berdasarkan informasi yang di dapat nantinya akan diadakan aksi lagi untuk mencapai tujuan mereka.


Reporter : Arifa

Dokumentasi : Dayu

Share:

Friday, October 9, 2020

Serikat Masyarakat Bergerak Lakukan Aksi Tolak Omnibus Law


Foto: Dok.OBSESI
Ribuan Mahasiswa dari berbagai kampus dan buruh yang tergabung dalam aliansi Serikat Masyarakat Bergerak (SEMARAK) lakukan aksi menolak UU Cipta Kerja yang telah disahkan secara diam-diam pada Senin (05/10). Aksi kali ini dilakukan di depan gedung DPRD Kabupaten Banyumas pada pukul 13.00 (07/10).

Berbagai orasi disampaikan oleh masing-masing perwakilan organisasi diantaranya dari Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Nahdhatul Ulama, Universitas Harapan Bangsa, IAIN Purwokerto, IT Telkom, Universitas BSI Purwokerto, STIKES Ibnu Sina Ajibarang, serta berbagai macam organisasi ekstra kampus seperti, PMII, KAMMI, IMM, HMI, FMN Purwokerto, selain itu ada juga GMNI Purwokerto dan Serikat Pekera RTMM. 

Pengesaan UU Cipta Kerja oleh DPR RI yang dipercepat dan sembunyi-sembunyi, membuat ribuan rakyat merasa geram dan kecewa. Pasalnya, dari awal munculnya RUU Cipta Kerja sudah menuai banyak aksi unjuk rasa untuk membatalkan pembahasan, bahkan menolaknya, akan tetapi DPR RI tetap bebal dan ngotot untuk meloloskannya dan disahkan ditengah pandemi Covid-19.

Seperti yang diketahui bahwa UU Cipta Kerja dinilai sangat merugikan buruh dan semakin mencekik kesejahteraan para pekerja. Hal ini disampaikan juga oleh Ii, perwakilan dari Serikat buruh RTTM,  sorotan utama pada hilangnya UMK, Pesangon, dan upah yang akan dibayarkan perjam serta jaminan cuti seperti cuti hamil dan melahirkan. Menurutnya, pemerintah melalui UU Cipta Kerja membunuh kesejahteraan buruh dengan biadab. 




“Yang sangat membuat buruh geram karena itu menyentuh banget dengan kesejahteraan buruh, yang pertama hilangnya UMK. UMK ga ada, itukan sangat lucu banget. Sedangkan saat masih ada UMK saja banyak perusahaan yang masih melanggar. Kemudian hilangnya pesangon. Kita yang udah kerja lama, ga dapat apa-apa, padahal pesangon itu bekalnya karyawan jika nanti pensiun atau PHK untuk modal kerja atau bekal hidup dikemudian hari. Yang ketiga hilangnya jaminan sosial, cuti melahirkan ga ada jaminannya. Itu kejam banget sama wanita, padahal di Indonesia banyak sekali pekerja wanita, mereka harus dijamin kesejahteraannya, dan dijamin lainnya.  Outsourcing (penyedia jasa)   karena diperbolehkan, yang UU kemarin yang boleh hanya beberapa jenis, nah ini semua bisa,” kata Ii dengan lantang.

“Jadi hebat banget tuh pemerintah melalui omnibus law membunuh kita biadab banget ngga ada hati samsekali. Kemudian PHK dipermudah, hukum pidana untuk pengusaha dihilangkan, PHK secara sepihak, percuma dong kalau ada serikat. Waktu kerja yang biasanya 7jam kerja 1 minggunya 40 jam. Adanya, upah perjam, sangat merugikan, mengancam kesejahteraan, kami akan mati-matian memperjuangkann hak kami. Hal apapun yang bisa dilakakukan kami akan lakukan,” imbuh Ii.

Ketika sorakan masa aksi semakin riuh dan berbagai orasi satu persatu disampaikan, Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, Budi Setiawan bersama empat perwakilan fraksi menemui aksi masa dan berdiri diatas mobil komando. 


“Kami telah hadir, bersama dengan ketua pimpinan fraksi. Sebenarnya, kemarin kami sudah siap, lengkap dengan semua pimpinan ketua fraksinya, tetapi hari ini saya bersama dengan wakil ketua dari Golkar, PKB, Gerindra, dan PDIP. Pada hari ini pula kami siap menerima apa yang menjadi aspirasi dari kawan-kawan semuanya selaku maasiswa dan juga elemen masyarakat banyumas. Monggoh apa yang ingin disampaikan , silakan disampaikan nanti kami antarkan bersama, saya atas nama DPRD Banyumas siap menyampaikan apa yang diinginkan oleh masyarakat Banyumas” Ujar Budi, saat menyampaikan spetah kata di atas mobil komando.

Kemudian, Afdhal Yuris Fadillah, mahasiswa Unsoed, menyampaikan tuntutan aksi kali ini dengan lantang. Tuntutan ini diajukan untuk disepakati oleh DPRD Banyumas. Poin tuntutan yang di maksud diantaranya;

- Mosi tidak percaya terhadap pemerintahan dan DPR RI

- Menuntut DPR-RI mencabut pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja

- Menuntut presiden RI mengeluarkan Perppu yang menggantikan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

- Menuntut DPRD Banyumas ikut serta menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja

- Mendesak pemerintah pusat segera menyelesaikan permasalahan COVID-19

- Wujudkan reforma agraria sejati dan industrialisasi nasional

- Menuntut DPR RI melibatkan masyarakat dalam pembentukan peraturan kedepannya

- Menuntut DPR RI agar bersikap rasional dalam merealisassikan kebijakan di masa pandemi Covid 19.

Setela menyampaikan tuntutannya, bersama dengan massa aksi, menyepakati bahwa semua Fraksi yang ada di DPRD Kab. Banyumas menandatangani dokumen kesepakatan diatas materai 6000. Dari total 7 Fraksi yang ada, hanya 4 yang bisa langsung menandatangani dokumen tersebut. Dirasa cukup menemui masa, Budi Setiawan izin untuk kembali ke Gedung DPRD. Meskipun masa aksi menolak karena belum selesai urusannya, Budi Setiawan dan jajarannya, dibantu oleh aparat kepolisian berhasil meloloskan diri dari kerumunan dan masuk ke gedung DPRD.

Penandatanganan oleh fraksi

Hampir terjadi kerusuhan dengan pihak keamanan, dan masa mengeratkan kembali barisannya. “Jaga diri, jaga kawan, saling jaga” kata itu terus menerus diucapkan dengan lantang oleh koordinator lapangan.  Koordinator Lapangan, Fahrul Firdausi bersama dengan masing-masing koordinator organisasi sepakat mengutus tiga perwakilan, yakni dari Unsoed, IAIN Purwokerto, dan Unwiku dikawal ole Kapolresta Banyumas untuk lobi dengan pihak DPRD.

Dalam proses Lobi, dengan sekretaris DPRD, Nungky Hari Rahmat mengatakan bahwa ketua Fraksi yang tidak bisa hadir sedang melakukan perjalanan dinas ke luar kota. 

“Tadi kan kami sudah kami sampaikan, bahwa belum ditandatanganinya surat tuntutan penolakan oleh beberapa Fraksi, Bahwa kemudian alat kelengkapan dewan pada saat yang bersamaaan sedang melakukan kegiatan di wilayah luar kota, di Bekasi. Sehingga otomatis tadi kami sampaikan tidak mungkin dipaksakan, bukan Fraksi melainkan komisi, tetapi didalam komisi ini kan ada unsur Fraksi. Karena yang diminta teman-teman kalau ga ketua Fraksi ya perwakilan, kita tidak bisa paksakan hari ini, jadi bukan kita ga mau menandatangani, nyatanya pimpinan dewan mau menandatangani. Kalau dokumen ini dititipkan ke kami, insyaallah kami tandatangani,” ujar Nungky.

Dengan dalih seperti itu, oleh tim pelobi, meminta pihak sekretasis DPRD untuk mengatakannya didepan masa aksi dengan membawa bukti konkret yang mendukung pernyataanya agar tidak terjadi miskomunikasi. Akan tetapi, Nungky menolak, dan bersikukuh agara tim lobi yang menyampaikannya. Ditengahi oleh Kapolresta agar tidak berkepanjangang, maka Kapolresta menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nungky. Akan tetapi, masa aksi tetap bersikukuh pihak DPRD yang menjelaskan. Setelah riuh umpatan yang dilontarkan, Nungky menunjukan dirinya berdiri diatas mobil komando, dan memberikan pernyatannya.

Namun, masa aksi belum merasa puas, sehingga terjadi lobi kedua, semua koordinator masing-masing organisasi  ikut masuk ke gedung DPRD dan menemui kembali sekretaris DPRD.  Mereka meminta sekretaris DPRD memberikan akses untuk meminta statement atau pernyataan dari Fraksi yang masih di luar kota. Dengan itu, akhirnya, Nungky, menghubungi 3 ketua fraksi, Kuntoro, dari fraksi PPND, Setia Ali dari fraksi PKS, Abdilah Efendi dari PANND.

Ketiganya sepakat dan bersedia menandatangani surat tuntutan Banyumas Tolak Omnibus Law pada hari sabtu, 10 Oktober 2020 di Gedung DPRD Kab. 

Aksi tolak omnibus law, meskipun sempat beberapaka kali hampir rusuh, tetapi aksi tetap berjalan dengan damai, dan berakhir pada pukul. 16.57 WIB.

Reporter: Aulia Insan

Edito : Arifa

Share:

TERPOPULER