Kancah Pemikiran Konstruktif

Thursday, July 15, 2021

Aliansi Ahmad Yani Menggugat : Aksi Offline, Audiensi Online

 

Dok. Syaibani Ihza L

Purwokerto – Lebih dari lima puluh mahasiswa melakukan aksi di depan Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) berupa tuntutan terkait pemotongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Kalender Akademik.( 15/ 7)

Aksi tersebut dinamakan Aliansi Ahmad Yani yang diberikan oleh massa. Seperti yang dijelaskan oleh Sahal bahwa latarbelakang aksi ini adalah untuk melakukan komunikasi dengan birokrat atas audensi yang dilakukan sebelumnya, setelah dikaji dan ditelaah bersama ternyata masih kurang. Sehingga muncullah Aliansi Ahmad Yani Menggugat Jilid II.

Ada sebelas tuntutan yang diajukan oleh massa, diantaranya yaitu  Semester Pendek,  pemotongan UKT 50% bagi mahasiswa aktif yang tidak memiliki tanggungan mata kuliah (hanya mengambil skripsi),  pemotongan UKT sebesar 25% untuk seluruh mahasiswa tanpa syarat,  perpanjangan pembayaran UKT,  pemerataan subsidi kuota dari kampus untuk seluruh mahasiswa, revisi kalender akademik, diadakannya beasiswa apresiasi untuk mahasiswa berprestasi,  pengadaan vaksin bagi seluruh mahasiswa,  transparansi alokasi UKT,  keterlibatan peran mahasiswa dalam merumuskan kebijakan, serta pembenahan sistem akademik kampus.

Sahal juga menjelaskan terkait tuntutan revisi kalender akademik  baginya tidak ada yang salah, hanya saja kurang tepat. Dia memaparkan  kalender akademik biasanya sudah terbit paling cepat tiga bulan dan  biasanya sudah muncul di laman Sistem Informasi Akademik (SISCA), sehingga mahasiswa memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan pembayaran. Namun yang terjadi, kalender akademik yang dimaksud justru terbit bulan juni lalu, itu pun saat sore setelah audiensi pertama bersama Senat Mahasiswa ( SEMA) dan para petinggi.

“Disitu, dijelaskan pembayaran itu dimulainya akhir Juli. Surat atau kalender akademik itu keluar bulan apa? Bulan kemarin, masih Juni. Satu bulan jangka waktu untuk membayar UKT mampu ga? Yaa makanya kita menuntut untuk revisi. Kemudian pendaftaran untuk mahasiswa baru diundur, tapi PBAK itu dilaksanakan Agustus”ujar Sahal.

Aksi tersebut tidak berlangsung lama dan berakhir pada pukul 09.20 WIB, kemudian  dilanjutkan audiensi secara online. “Memang awalnya kita itu tidak menginginkan adanya audiensi secara online, karena ya ketika online itu waktu pasti terbatas lah dan ketika online pun kita tidak bebas menyampaikan mungkin terkendala sinyal dan sebagainya dan mungkin nanti malah timbulnnya kesalahpahaman dan lain sebagainya gitu, tapi secara tiba-tiba birokrat itu mengirimkan surat. Surat itu berisi undangan kepada seluruh civitas akademik dan DEMA dan SEMA dari Universitas ataupun dari Fakultas kemudian perwakilan dari mahasiswa untuk mengikuti audiensi secara online melalui zoom ”jelas Sahal kepada reporter LPM Obsesi.

“Nah ketika audiensi itu dilaksanakan secara online dan tidak goal maka ya  kita akan  melaksanakan  aksi yang lebih besar lagi karena apa? yang namanya aksi ya memang ada yang tidak mendapatkan hasil dan ada juga  yang mendapatkan hasil tapi jelas kita punya tuntutan lah kalo kita sudah aksi tapi tuntutan kita tidak ada yang goal untuk apa kita aksi?” ungkap  Sahal terkait rencana kedepannya.

Tidak seperti aksi pada umunya yang dihadiri oleh banyak orang sampai memadati area, aksi pada hari ini terlihat hanya melibatkan beberapa orang saja. Menanggapi hal ini, Sahal menjelaskan karena masih dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  (PPKM), dia membatasi kouta hanya 40, namun pada kenyataannya yang datang lebih dari lima puluh  massa yang mengikuti aksi ini dan itu pun sesuai dengan protokol kesehatan.

           “Kalau untuk izin jelas susah, kita harus ke pihak kepolisian atau pihak kampus dulu. Ini pun sebenernya tidak dapat izin dari birokrat, tapi kami tetap memaksa. Kita tidak memutuskan secara sepihak, dan karena teman-teman lain ingin aksi ini ada, ya tetap kita aksi. Toh, kita melakukanya secara baik-baik” ujar Sahal.

Sumber : Aliansi Ahmad Yani Menggugat Jilid II


Reporter : Asti, Subhan, Iqbal

Editor : Istiqomah

Share:

Saturday, July 10, 2021

Semester Antara: Bukan Sebuah Pilihan


Created : LPM OBSESI


Purwokerto (5/7) telah dilakukan audiensi antara perwakilan mahasiswa UIN Saizu bersama pimpinan kampus membahas berbagai poin penting kebijakan salah satunya Semester Antara. Mahasiswa UIN Saizu mempertanyakan kebijakan baru yang dianggap janggal karena terdapat perbedaan persyaratan minimal semester bagi Mahasiswa yang ingin mengikutinya. Dalam edarannya, ditegaskan bahwa syarat minimal mengikuti Semeser Antara adalah semester 10. Namun, pengumuman yang beredar di Fakultas Dakwah dan FEBI membolehkan mahasiswa dibawah semester 10 untuk mengikuti semester Antara. Perbedaan informasi ini menuai pertanyaan di benak Mahasiswa. WAREK 1 UIN Saizu, Prof. Dr. Fauzi, M.Ag. mengklarifikasi miss-informasi yang telah terjadi. Beliau menjelaskan bahwa semester Antara memang hanya diperuntukan bagi Mahasiswa semester 10 ke atas dengan alasan bahwa semester di bawah itu bukanlah semester darurat. “Jadi dari sisi keuangan kita diskusi, fakultas menyerahkan data, coba didata, yang semester delapan ke atas berapa, yang, semester 10 ke atas berapa, Maka lahirlah kesepakatan, karena ini adalah solusi dari kemungkinan dari mahasiswa yang terlambat kuliah. Meskipun semester 10 kan belum terlambat kan, masih ada dua tahun lagi.”

Fauzi juga menambahkan, “Dari sisi akademik, semester antara itu kan bukan semester pilihan. Makanya banyak kampus yang gak mengadakan, karena memang kan dari sisi mutu tidak mutu. Saya harus katakan gak mutu, gitu loh. Itu solusi, emergency, meskipun spirit Antara adalah untuk percepatan. Kita belum menemukan formula Semester Antara yang bermutu, dan kita sudah sharing di forum wakil rektor 1 dan memang bukan sebuah pilihan. Tapi ini solusi atas persoalan. Karena solusi maka ada exception/pengecualian, harus ada limitasinya, pembatasanya, karena ini solusi atas persoalan. Kalau percepatan study ya kita dorong dari semester 1 agar semua orang tidak ada yang nge-down. Kalau lancar saya kira semester 10 rampung kabeh lah, Mas”, ujarnya. . “Begini, tentang semester Antara, sebetulnya dilema antara harus dilaksanakan atau tidak. Rapatnya itu sampai berapa kali ya pak, tiga kali pas itu. Pertama dari sisi pembiayaan, kita ini, perlu kita sampaikan bahwa kita ini ingin mengembalikan bahwa Mahasiswa itu kan harus tidak bayar, makanya Pak Rektor dan kami beranikan kalaupun ada tidak boleh ada pembayaran”. Lanjutnya.

Selain mutu, menurut wakil rektor 1, salah satu alasan Semester Antara harus dibatasi adalah keterbatasan dana dan munculnya kebijakan ini pun merupakan solusi bagi Mahasiswa tingkat akhir yang memiliki masalah dalam studinya. Sementara itu, bagi yang tidak bisa mengikuti maka dapat mengajukan konversi atau kelas khusus bagi mata kuliah yang tidak ada di kurikulum baru. “Baca PERMENDIKBUD No. 3, kalau bahas keuangan yang boleh ngajar harus dosen tidak tetap. Sudah ngertilah ya, jadi gitu, jadi kita betul-betul mencari formula. Akhirnya keputusan kita tidak ada mahasiswa selesai lama, disamping ada kemungkinan ada pergantian kurikulum yang bisa di-create lewat situ”. Bagi yang tidak bisa, solusinya mata kuliah-mata kuliah yang tidak ada di kurikulum baru disolusikan oleh fakultas bisa masuk di mata kuliah baru yang bisa dikonversi, kalau tidak, diberikan kelas khusus. Sejak tahun kemarin, banyak mata kuliah yang tidak ada di kurikulum baru masuk di SK pengampu. Jadi nggak ada Mahasiswa yang tidak ada solusi. Paham ya?. Solusinya bisa masuk semester antara atau masuk dikonversi misal mata kuliah A kok agak matching dengan mata kuliah B, maka dionversikan, itu ranahnya prodi dan fakultas oke ya, jadi jangan khawatir ada mahasiwa ganti kurikulum gak bisa selesai. semuanya ada solusi” . Jelasnya.

Di akhir sesi, wakil rektor 1 menegaskan bahwa aturan tentang semester Antara telah selesai dengan ketentuan minimal semester 10. “Jadi clear kebijakannya, ya, semester 10. Tidak ada semester di bawah 10 boleh ikut Semester Antara”, ujarnya. Selanjutnya, beliau juga meminta maaf terkait perbedaan informasi yang sempat terjadi di ranah fakultas, ia pun menyampaikan bahwa pihak terkait telah ditegur dan diminta mengubah pengumuman tersebut sebab meyalahi aturan. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini telah disepakati dan dirapatkan dengan pimpinan, semua dekan, bahkan Kabag. “kemudian yang terjadi di lapangan ada dua fakultas ya, kan… Dakwah dan Febi, di rapat kita, di grup dekan langsung kami tegur. Dan sudah kami putuskan harus dirubah pengumuman itu karena menyalahi keputusan, ujarnya.” Terakhir, kedepannya, beliau berharap Mahasiswa dapat melaksanakan kuliah dengan normal dan tidak perlu lagi semester Antara. Di lain sisi, menanggapi masalah tentang Semester Antara, WR 1 mengatakan bahwa kedepan akan dilaksanakan Mapping terkait Semester Antara di ranah UKT. “Nah kedepan bagaimana, kedepan kita sedang mencoba mapping di wilayah UKT ya untuk memasukan item semester antara, sehingga kedepan, ini kan belum ada anggaran, Mas..panduan semester antara akan kita buat tapi sekali lagi itu bukan menjadi pilihan ya, tetep akan ada pembatasan”

Naskah : Ulil
Share:

Monday, July 5, 2021

SEMA DAN DEMA UIN SAIZU GELAR AUDIENSI BERSAMA PIMPINAN KAMPUS

Foto Dok. OBSESI

Purwokerto – Audiensi Senat Mahasiswa (SEMA) dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri bersama Pimpinan kampus berlangsung di Ruang Rapat Rektor UIN SAIZU Lantai 2 Gedung Rektorat. Dengan poin pembahasan Kalender Akademik, Semester Antara, Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Tranformasi IAIN menuju UIN dan informasi lanjut terkait Kuliah Kerja Nyata, ( 05/07 ).

Dihadiri oleh Wakil Rektor I Prof. Dr. Fauzi, M. Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Ridwan, M. Ag, Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan (KABIRO AUAK) Masmin Afif. SEMA dan DEMA mengangkat lima poin penting yaitu Perubahan kalender akademik, Semester Antara, Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Transformasi IAIN menuju UIN, dan Keterlambatan workshop pembekalaan KKN.

Pada poin penting pertama, Perubahan kalender akademik yang simpang siur terkait penerbitanya membuat mahasiswa merasa resah, maka dari itu pada audiensi kali ini, SEMA dan DEMA menanyakan hal tersebut kepada jajaran pimpinan kampus, terkait jadwal yang banyak perubahannya, adapun alasan lain yang menyebabkan agenda-agenda diundur yaitu adanya pandemi. Pada kesempatan lain Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan (KABIRO AUAK) Masmin Afif memberikan jawaban bahwa Kalender Akademik sudah siap diterbitkan dalam waktu dekat ini.

Poin penting yang kedua, terkait Semester Antara atau biasa kita kenal dengan SP (Semester Pendek) merupakan solusi atas persoalan perbaikan nilai mahasiswa atau yang mengulang mata kuliah bagi siapapun mahasiswa yang tidak tuntas pada semester reguler. Diselenggarakan pada akhir semester genap Tahun Ajaran tertentu menjelang pelaksanaan semester ganjil, yang ditujukan kepada mahasiswa semester 10 ke atas maksimal 9 SKS atau setara 5 mata kuliah. “Mengambil kebijakan Semester Antara bukanlah pilihan, ini hanya solusi” ujar Dr. Fauzi, M. Ag.

Poin penting yang ketiga, diawal tahun 2021 Menteri Agama mengeluarkan KMA No. 81 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas Dampak Bencana Wabah Covid-19. Di mana semua PTKIN harus tunduk dengan aturan yang ada, yang mana nantinya akan tetap ada keringanan terkait pemotongan UKT tersebut, hanya saja tidak disebutkan besaran keringananya tetapi nantinya akan ditentukan oleh masing-masing PTKIN sesuai dengan kemampuan yang ada di lapangan. Wakil Rektor II Dr. H. Ridwan, M. Ag, sudah meyiapkan draft file serta fisik yang nantinya akan segera diedarkan kepada mahasiswa.

Poin penting yang keempat, terkait Tranformasi IAIN menuju UIN. Moh. Fahmi sahal selaku ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa mengungkapkan keresehanya karena IAIN yang bertransformasi menjadi UIN ini sebenarnya belum siap dan tergesa-gesa, diambil dari beberapa contoh yang terjadi dilapangan terkait server sistem informasi kampus yang belum siap sepenuhnya mengakibatkan banyak kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan mahasiswa saat ini. Pembenahan itu harus segera diselesaikan, karena branding UIN yang pastinya mengangkat derajat kampus merupakan hal yang harus diperhatikan. Apalagi untuk menarik calon mahasiswa baru. Prof. Dr. Fauzi, M. Ag. menyayangkan pendapat tersebut karena hampir dua tahun wakil rektor I beserta jajaran tim transformasi IAIN ini sudah berjuang untuk merealisasikan, karena keresahan tersebut tidak hanya berpacu pada satu sumber saja.

Poin penting yang kelima, terkait keterlambatan pelaksanaan Workshop pembekalaan Kuliah Kerja Nyata ( KKN) yang seharusnya sudah berlangsung sejak tanggal 1 Juli-9 Juli 2021 dipicu karena kondisi yang tidak memungkinkan dan masih dalam proses diskusi. “Sudah ditanyakan sebelumnya pada pihak LPPM. Saya sih belum tau masalah ini, tapi yang saya tangkap itu ada beberapa pihak yang sedang dalam kondisi sakit.” Menurut Dr. Fauzi, M.Ag saat ditanya mengenai miss komunikasi pada Timeline Surat Edaran KKN. Terkait pembahasan KKN beliau belum bisa memberikan penjelasan banyak hal karena tidak ada pihak LPPM yang ikut serta dalam audiensi. Mahasiswa dimohon untuk terus memantau terkait info lanjutan pelaksanaan KKN.


______

Reporter : Aiq Haidar & Risa Hanum

Editor : Istiqomatul Hidayah



Share:

TERPOPULER